This Author published in this journals
All Journal Lex Publica
Lutfi Trisandi Rizki
Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Reconceptualization of Empowerment Principles by Banking in Supporting Small and Medium Enterprises According to Law No. 20 of 2008 Concerning SMEs Ukay Karyadi; Lutfi Trisandi Rizki
Lex Publica Vol. 5 No. 1 (2018)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.947 KB) | DOI: 10.58829/lp.5.1.2018.1-7

Abstract

In the economy, Small and Medium Enterprises (SMEs) are the business groups that have the largest number of business actors. In addition, this group has proven to be resistant to various kinds of shocks from the economic crisis. It is very important to strengthen the SME group that involves many parties because the SME sector contributes greatly to employment. The criteria for businesses included in SMEs have been regulated under the legal umbrella based on the law, especially Law No. 20 of 2008 concerning SMEs. This study aims to determine the role of banking in empowering SMEs by using the empowerment principle as stated in Law No. 20 of 2008 concerning SMEs. Law No. 20 of 2008 concerning SMEs provides a foundation and an important role for banks and financial institutions in funding and empowering SMEs. In accordance with the principle of empowerment, a broader effort is needed to foster a business climate by establishing laws and policies covering aspects of funding. From an empowerment perspective, banks indirectly play a role in driving the community's economy by channeling funds to the real sector in society. Further, the development of the SME sector will be able to absorb more workers, improve the welfare of the working community the workforce, reduce unemployment, and ultimately alleviate poverty. Abstrak Dalam perekonomian, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah pelaku usaha terbesar. Selain itu, kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan akibat krisis ekonomi. Penguatan kelompok UKM yang melibatkan banyak pihak ini sangat penting karena sektor UKM memberikan kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja. Kriteria usaha yang termasuk dalam UKM telah diatur dalam payung hukum berdasarkan undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perbankan dalam pemberdayaan UMKM dengan menggunakan prinsip pemberdayaan sebagaimana tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UKM memberikan landasan dan peran penting bagi bank dan lembaga keuangan dalam pembiayaan dan pemberdayaan UKM. Sesuai dengan asas pemberdayaan, diperlukan upaya yang lebih luas untuk menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mencakup aspek pendanaan. Dari sisi pemberdayaan, dengan menyalurkan dana ke sektor riil di masyarakat, secara tidak langsung bank berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya, pengembangan sektor UKM akan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja dalam angkatan kerja, mengurangi pengangguran dan pada akhirnya mengentaskan kemiskinan. Kata kunci: Rekonseptualisasi, Prinsip Pemberdayaan, UKM, Bank
Aligning Governance in Structuring Policies for the Development of Pancasila ideology and National Resilience Lutfi Trisandi Rizki; Ma’ruf Cahyono; Bambang Soesatyo
Lex Publica Vol. 6 No. 1 (2019)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.578 KB) | DOI: 10.58829/lp.6.1.2019.10-17

Abstract

The management of fostering the Pancasila ideology during the New Order era, which among other things, gave birth to a centralized government system, then the management of the Pancasila Ideology development by Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) must be rearranged so that Pancasila is truly actual in the life of society, nation, and state. In relation to the development of the Pancasila ideology, the formulation of the problem is how to arrange policies for the development of the Pancasila ideology to strengthen national resilience in terms of management aspects. Indonesia's national resilience is the dynamic condition of the Indonesian nation, which includes all aspects of integrated national life containing tenacity and resilience, which contains the ability to develop national strength in facing and overcoming all challenges, threats, obstacles, and disturbances coming from outside and from within. To ensure the nation's and state's identity, integrity, survival, and the struggle to achieve its national goals. Aspects of governance in structuring policies fostering Pancasila ideology on national security have a significant influence. Advances in information technology shape the character of the millennial generation, namely wanting to be fast, practical, to the point, and attached to social media. The inculcation of Pancasila values in the millennial generation must be done in a short, solid, and clear way using visual media. The millennial generation has advantages in understanding information technology and smart thinking logically, rationally, and critically. So, the relationship between the meaning of the precepts and operationalization must be logical and must be proven empirically. Abstrak Tata laksana pembinaan ideologi Pancasila pada masa orde baru yang antara lain telah melahirkan sistem pemerintahan yang sentralistis, maka tata laksana pembinaan Ideologi Pancasila oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) harus ditata ulang sehingga Pancasila benar-benar aktual dalam kehidupan bermasyarakat, bserbangsa dan bernegara. Terkait dengan pembinaan Ideologi Pancasila, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana penataan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkokoh ketahanan nasional ditinjau dari aspek tata kelola atau governance. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. sAspek tata laksana dalam penataan kebijakan pembinaan ideologi pancasila terhadap ketahanan nasional mempunyai pengaruh yang signifikan. Kemajuan teknologi informasi membentuk karakter generasi millennial yakni ingin serba cepat, praktis, to the point, dan lekat dengan media sosial. Penanaman nilai-nilai Pancasila pada generasi millennial harus dilakukan dengan cara yang singkat, padat dan jelas serta menggunakan media visual. Generasi millennial memiliki keunggulan dalam memahami teknologi informasi, pintar berpikir logis, rasional, dan kritis. Maka hubungan makna sila dan operasionalisasi sila harus logis, dan harus terbukti secara empiris. Kata kunci: Aspek Pemerintahan, Penataan, Kebijakan, Ideologi Pancasila, Ketahanan Nasional