This Author published in this journals
All Journal Lex Publica
Ma’ruf Cahyono
Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Hukum Tata Negara sebagai Sarana Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Selaras dengan Prinsip Demokrasi Ma’ruf Cahyono
Lex Publica Vol. 4 No. 2 (2017)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.341 KB) | DOI: 10.58829/lp.4.2.2017.752-759

Abstract

Indonesia termasuk ke dalam negara yang menganut paham kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam negara, tetapi pelaksanaannya diatur oleh undang-undang dasar. Pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam negara Indonesia adalah rakyat. Kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. Dalam penelitian ini akan menggunakan 2 (dua) metode yang berkembang dalam ilmu sosial dan ilmu hukum, dengan menggunakan metode penelitian doktrinal atau normatif. Metode yang digunakan dalam ilmu hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil daripada penelitian menjelaskan pentingnya kerangka hukum tata negara yang jelas sebagai haluan negara, sekaligus mengungkapkan pentingnya tata hubungan kerja antar lembaga negara di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain itu, penelitian ini menekankan prinsip good governance sebagai bagian pokok dan inheren dalam konseptualisasi dan pelaksanaan hukum tata negara Indonesia. Abstract In principle, humans are independent, so power over humans only applies with the knowledge and permission of that power. This power can be said to be the highest power in the state. Indonesia is included as a country that adheres to the ideology of people’s ownership. The people have the highest power in the state, but the constitution regulates its implementation. The real owner of the highest power in the Indonesian state is the people. That power must be realized from the people, by the people, and for the people; even power should be held together with the people. In this study, 2 (two) methods have been developed in the social and legal sciences, emphasizing examining doctrinal or normative research methods. The method used in legal science is to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues faced. The results of the research explain the importance of a clear constitutional legal framework as the direction of the state, as well as reveal the importance of working relations between state institutions in the system of administering state government. In addition, this study emphasizes the principle of good governance as a fundamental and inherent part of the conceptualization and implementation of Indonesian constitutional law. Keywords: Law, Constitutional Law, Governance, Governance, Democracy
Public Participation for Constitutional Democracy and Constitutional Governance Based on Law No. 17 of 2014 Ma’ruf Cahyono
Lex Publica Vol. 5 No. 2 (2018)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.636 KB) | DOI: 10.58829/lp.5.2.2018.13-22

Abstract

The existence of community and regional aspirations is very important in implementing democratic consolidation towards democratic and constitutional governance, so as a technical and substantial supporting element, it is necessary to develop strategies for managing community and regional aspirations to increase public participation optimally. This paper aims to discuss the task of The People Consultative Assembly (Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR) to absorb community aspiration and involve public participation. The analysis was conducted based on Law No. 17 of 2014 concerning the People’s Consultative Assembly (Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR), House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR), Regional Representative Council (Dewan Perwakilan Daerah/DPD) and Regional People’s Representative Assembly (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD) (MD3). This study uses research methods with a qualitative approach. The law stipulates that one of the tasks of the MPR is to review the constitutional system, the Constitution, and its implementation, as well as absorb the aspirations of the people and regions regarding the implementation of the Constitution. The MPR, as a people’s deliberation institution, must be able to respond to the dynamics of aspirations and strengthen people’s sovereignty. This research is also to provide a breakthrough in the optimal management of community aspirations through technology-based change projects. The conclusion of the study found that to be able to achieve these goals; key success factors must be implemented, such as commitment and support from leaders and stakeholders, discipline in time management related to the implementation of the change project agenda that has been made, as well as the adoption and adaptation of best practices of the innovation of existing complementary-collaborative policies. Abstrak Keberadaan aspirasi masyarakat dan daerah sangat penting dalam rangka pelaksanaan konsolidasi demokrasi menuju pemerintahan yang demokratis dan konstitusional, sehingga sebagai unsur pendukung teknis dan substansial perlu disusun strategi pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara optimal. MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat harus mampu menjawab dinamika aspirasi, sekaligus memperkuat kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba memberikan terobosan dalam pengelolaan aspirasi masyarakat secara optimal melalui proyek-proyek perubahan berbasis teknologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif memiliki tahapan penelitian yang melampaui berbagai tahapan berpikir kritis ilmiah, dimana seorang peneliti mulai berpikir secara induktif yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena sosial melalui observasi di lapangan, kemudian menganalisisnya dan mencoba melakukan penelitian. berteori berdasarkan konteks dari apa yang diamati. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk dapat mencapai tujuan tersebut, faktor kunci keberhasilan harus dilaksanakan seperti komitmen dan dukungan dari pimpinan dan pemangku kepentingan, disiplin dalam manajemen waktu terkait pelaksanaan agenda proyek perubahan yang telah dibuat, sebagai serta adopsi dan adaptasi praktik terbaik (best practice) dari inovasi kebijakan kolaboratif komplementer yang ada. Kata kunci: Partisipasi publik, Ketatanegaraan, Kekuasaan legislatif, Demokrasi, UU No 17 Tahun 2014
Aligning Governance in Structuring Policies for the Development of Pancasila ideology and National Resilience Lutfi Trisandi Rizki; Ma’ruf Cahyono; Bambang Soesatyo
Lex Publica Vol. 6 No. 1 (2019)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.578 KB) | DOI: 10.58829/lp.6.1.2019.10-17

Abstract

The management of fostering the Pancasila ideology during the New Order era, which among other things, gave birth to a centralized government system, then the management of the Pancasila Ideology development by Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) must be rearranged so that Pancasila is truly actual in the life of society, nation, and state. In relation to the development of the Pancasila ideology, the formulation of the problem is how to arrange policies for the development of the Pancasila ideology to strengthen national resilience in terms of management aspects. Indonesia's national resilience is the dynamic condition of the Indonesian nation, which includes all aspects of integrated national life containing tenacity and resilience, which contains the ability to develop national strength in facing and overcoming all challenges, threats, obstacles, and disturbances coming from outside and from within. To ensure the nation's and state's identity, integrity, survival, and the struggle to achieve its national goals. Aspects of governance in structuring policies fostering Pancasila ideology on national security have a significant influence. Advances in information technology shape the character of the millennial generation, namely wanting to be fast, practical, to the point, and attached to social media. The inculcation of Pancasila values in the millennial generation must be done in a short, solid, and clear way using visual media. The millennial generation has advantages in understanding information technology and smart thinking logically, rationally, and critically. So, the relationship between the meaning of the precepts and operationalization must be logical and must be proven empirically. Abstrak Tata laksana pembinaan ideologi Pancasila pada masa orde baru yang antara lain telah melahirkan sistem pemerintahan yang sentralistis, maka tata laksana pembinaan Ideologi Pancasila oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) harus ditata ulang sehingga Pancasila benar-benar aktual dalam kehidupan bermasyarakat, bserbangsa dan bernegara. Terkait dengan pembinaan Ideologi Pancasila, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana penataan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkokoh ketahanan nasional ditinjau dari aspek tata kelola atau governance. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. sAspek tata laksana dalam penataan kebijakan pembinaan ideologi pancasila terhadap ketahanan nasional mempunyai pengaruh yang signifikan. Kemajuan teknologi informasi membentuk karakter generasi millennial yakni ingin serba cepat, praktis, to the point, dan lekat dengan media sosial. Penanaman nilai-nilai Pancasila pada generasi millennial harus dilakukan dengan cara yang singkat, padat dan jelas serta menggunakan media visual. Generasi millennial memiliki keunggulan dalam memahami teknologi informasi, pintar berpikir logis, rasional, dan kritis. Maka hubungan makna sila dan operasionalisasi sila harus logis, dan harus terbukti secara empiris. Kata kunci: Aspek Pemerintahan, Penataan, Kebijakan, Ideologi Pancasila, Ketahanan Nasional