Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

STATUS HAK ANAK DILUAR NIKAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (RI) Nomor:46/PUU-VIII/2012 Lina Nur Anisa
Investama : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 7 No 1 (2022): Investama : Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Publisher : Investama : Jurnal Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.796 KB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi me-review Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1, dan dinyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Banyak pro dan kontra mengiringi lahirnya putusan tersebut. Sebagian pendapat menyatakan putusan itu akan memberikan perubahan hukum ke arah lebih baik dalam upaya perlindungan hakhak anak di mata hukum dan masyarakat, sedang yang lain berpendapat putusan tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan pertama, mendeskripsikan pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal kedudukan anak di luar nikah, kedua,mendeskripsikan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal kedudukan anak di luar nikah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan menggunakan analisis isi. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara. Teknis analisis data meliputi reduksi data, display data dan kesimpulan. Pengecekan keabsahan temuan dilakukan dengan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Informan penelitian yaitu para Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang.
ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN DANA ZAKAT BAGI KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT: (Studi kasus Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Ngawi) Lina Nur Anisa; Lia Fitriani
Commodity : Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam Vol 1 No 2 (2022): Commodity : Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam
Publisher : Fakultas Ekonomi Bisnis Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.255 KB) | DOI: 10.56997/commodityjurnalperbankandankeuanganislam.v1i2.752

Abstract

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Ngawi Regency is one of the Indonesianzakat amil bodies whose job is to collect zakat in Ngawi Regency. There are twotypes of zakat distribution in Ngawi Regency, namely consumptive and productive,where the distribution of zakat is defined as the distribution of zakat to mustahiqconsumptively, while the utilization of zakat is interpreted as distributing zakat tomustahiq productively. BAZNAS Ngawi Regency also has 5 programs namelyHealthy Ngawi, Smart Ngawi, Prosperous Ngawi, Caring Ngawi, and ProsperousNgawi. This research will discuss how the management system of zakat funds atBAZNAS Ngawi district, and the strategy of BAZNAS Ngawi district in buildingcommunity resilience. The purpose of this study was to find out about identifyingthe zakat fund management system for the community's economy and BAZNAS'sstrategy in building community economic resilience. The form of this study used aqualitative research method conducted at BAZNAS Ngawi Regency. The datacollection technique used in this study was by using observation, which wascarried out when carrying out the PPL program at BAZNAS Ngawi. Zakat isphysical or physical worship and mall or treasure worship. So, when viewedsociologically, zakat is a reflection of an attitude of empathy (caring) for fellowhuman beings. The benefits of this empathetic attitude are in the context ofalleviating the burden on human life from an economic and another perspective.From this concept, it can be concluded that zakat has a very strategic function inits economic system. Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) is an institution taskedwith managing zakat, infaq, and shodaqoh both formed by the government such asBAZ, and formed by the community and protected by the government such as LAZ.That the management of zakat is planning, implementing, and coordinatingactivities in the collection, distribution, and utilization of zakat.
URGENSI MAQASHID SYARI’AH DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM Lina Nur Anisa
Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 12 No 1 (2018): MARET
Publisher : Institut Agama Islam Ngawi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56997/almabsut.v12i1.294

Abstract

Abstrak       Seorang mujtahid tidak dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia dapat memahami benar tujuan Alloh dalam menetapkan perintah-perintah dan larangan-Nya. Bahasan maqashid al syari’ah bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusnya dalam mensyariatkan hukum. Untuk itu maqashid al syari’ah harus diketahui dan dipahami oleh para mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak disebut secara eksplisit oleh al-Qur’an dan Sunnah, karena Maqashid al syari’ah menjadi tolak ukur bagi para mujtahid untuk mengetahui apakah suatu ketentuan hukum masih bisa diterapkan pada suatu kasus atau tidak layak lagi dterapkan karena tujuan hukum atau illat yang mendasarinya tidak seperti semula lagi. Serta seorang mujtahid dalam meng-istinbath dan menerapkan hukum Islam pada obyeknya harus senantiasa mengacu kepada maqashid al-syari’ah, karena konsep dari maqashid al syari’ah adalah memberi ruang yang luas untuk mengadaptasikan syari’ah kedalam dunia yang modern, serta dapat membantu dalam melakukan perubahan.Kata Kunci: Maqashid Syari’ah, Madzhab, Petunjuk jalan Perubahan