Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

STRATEGI BAITUL MAL ACEH DALAM OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI PROVINSI ACEH Husni Mubaraq
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, Pasal 1 Angka 31 disebutkan bahwa zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan dipungut langsung oleh BMA atau BMK atau BMG sebagai kewajiban atas harta atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Baitul Mal Aceh merupakan lembaga yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di Aceh dengan tujuan mengotimalkan pengumpulan zakat. Namun realitanya, masih terdapat permasalahan terkait optimalisasi pengumpulan zakat di Provinsi Aceh. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan strategi Baitul Mal Aceh dalam optimalisasi pengumpulan zakat di Provinsi Aceh dan Untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja faktor yang menghambat strategi Baitul Mal Aceh dalam optimalisasi pengumpulan zakat di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat di Provinsi Aceh sudah membentuk beberapa strategi diantaranya strategi regulasi, strategi audiensi dan sosialisasi, strategi jemput bola dan strategi pengembangan website. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat hambatan dari aspek regulasi, aspek pelaksanaan, serta kurangnya kepercayaan pedagang terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh yang menyebabkan pengumpulan zakat di Provinsi Aceh belum optimal. Diharapkan Baitul Mal Aceh dapat melakukan perbaikan terhadap regulasi yang telah ada, membuat program sosialisasi serentak dengan stakeholder wajib zakat dan menjalankan fungsi koordinasi dengan pihak lembaga vertikal memaksimalkan proses pelaksanan dan penerapan startegi di lapangan agar pengumpulan zakat di Provinsi Aceh optimal.Kata Kunci: Strategi, Baitul Mal Aceh, Optimalisasi
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER TERHADAP ANAK-ANAK MASYARAKAT DESA DOLOK MASIHUL Inom Nasution; Muhammad Fikri Nahrowi; Husni Mubaraq
Edutainment Vol 10 No 2 (2022): Edutainment : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kependidikan
Publisher : UNMUHBABEL Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.368 KB) | DOI: 10.35438/e.v10i2.637

Abstract

Implementasi konsep dasar pembentukan karakter terhadap anak dapat dilakukan melalui program pengembangan diri. Program pengembangan diri merupakan pengembangan berbagai jenis program tambahan (selain proses belajar normal)yang diselenggarakan oleh sekolah atau madrasah untuk membantu siswa mencapai kepribadian. Program yang mendorong minat dan bakat siswa dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler tentunya dirancang untuk memaksimalkanpotensi siswa yang berbeda-beda antara satu siswa dengan siswa lainnya. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk membentuk serta menyempurnakan diri per-individu dari anak secara terus menerus dengan melatih kemampuan anak menuju ke arah hidup yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara dan pengamatan langsung guna melihat implementasi pendidikan karakter anak. Hasil dari penelitian: 1) Diketahui bahwa anak-anak Desa Dolok Masihul memiliki program pengembangan diri yang beragam. Keberagaman pengembangan diri ini diciptakan sebagai wadah peserta didik untuk menemukan minat dan bakat yang berperan sebagai bekal mereka di masa depan. 2) Nilai-nilai pendidikan karakter diaplikasikan dalam kegiatan shalatberjamaah dan berdoa, kejujuran melalui koperasi kejujuran, kedisiplinan melalui upacara dan tutup gerbang setiap pukul07.00, tanggung jawab melalui kegiatan piket. 3) Pada saat diadakannya program ritual-ritual di sekolah, seperti shalatDuha, guru dan seluruh staf peserta mengawal program tersebut dengan mendampingi siswa dalam pelaksanaan program.
Implementasi Administrasi Pendidikan di MIS Al-Mustafawiyyah Medan Wasiyem; Jihan Fadhilah Taher; Rasidah Hilwana; Ayunda Khairunnisa; Husni Mubaraq
Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 7 No. 2 (2023): Al-Iman Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Publisher : STID Raudlatul Iman Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Every aspect of life has its own rules and ways of doing it. Many things were initially done with the administration. Administration itself is something that is very important in an effort to achieve goals which in it contains the process of planning, organizing, managing up to assessment or evaluation. Likewise education, being something that everyone needs, education must have good administration so that everything goes well. Educational administration is the first step in building an educational institution which has the goal of creating superior generations in the future. This research uses a qualitative approach with a case study type at MIS Al-Mustafawiyyah Medan. The results of this study indicate that the education administration at MIS Al-Mustafawiyyah Medan carries out educational administration which includes planning, organizing, implementing and evaluating carried out in schools. The things that are done at the beginning as a strategy are to carry out administration according to education in accordance with what has been planned both in terms of time and in terms of each jobdecs for each teaching staff and education staff. Because in the implementation of this education administration requires all the roles that exist in the school. Setiap aspek dalam kehidupan mempunyai aturan dan cara tersendiri untuk bagaimana mengerjakannya. Banyak hal juga yang awalnya dilakukan dengan administrasi. Administrasi sendiri adalah sesuatu yang sangat penting dalam usaha untuk mencapai tujuan yang didalamya mengandung proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan sampai dengan penilaian atau evaluasi. Begitu juga pendidikan, menjadi hal yang dibutuhkan semua orang menjadikan pendidikan harus mempunyai administrasi yang baik agar semua berjalan dengan baik. Administrasi pendidikan merupakan langkah awal dalam membangun sebuah lembaga pendidikan yang mana mempunyai tujuan menciptakan generasi-generasi unggul di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasusdi MIS Al-Mustafawiyyah Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwaadministrasi pendidikan yang ada di MIS Al-Mustafawiyyah Medan melaksanakan administrasi pendidikan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan di sekolah. Hal-hal yang dilakukan diawal sebagai strategi adalah melakukan administrasi sesuai pendidikan sesuai dengan apa yang telah direncanakan baik dari segi waktu dan dari segi masing-masing jobdecs untuk masing-masing tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Karena pada pelaksanaannya administrasi pendidikan ini memerlukan semua peran yang ada di sekolah.
SIFAT PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK Husni Mubaraq
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 03 (2024): Agustus Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Soal pemberian kewenangan terhadap mekanisme penyelesaian internal partai politik dinilai setengah hati karena di satu sisi rumusan Pasal 32 menyebutkan penyelesaian perselisihan kepengurusan Partai bersifat final dan mengikat secara internal. Namun Pasal 33 ayat (1) justru mencabut kewenangan tersebut karena putusan Pengadilan Partai dapat digugat di pengadilan jika tidak tercapai penyelesaian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan pengadilan partai politik dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kemudian untuk mengetahui mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik, dan untuk mengetahui akibat hukum dari adanya peradilan tersebut. keputusan pengadilan partai politik. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha menggambarkan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa keberadaan peradilan partai di Indonesia dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik diakui dalam Pasal 32 UU Partai Politik, yang kemudian diperkuat dalam perkembangan yurisprudensi hakim dan ditegaskan kewenangannya. melalui SEMA Nomor 04 Tahun 2003. Mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik di Indonesia diatur dalam Pasal 32 UU Partai Politik. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 secara jelas disebutkan secara prosedur bahwa apabila terjadi perselisihan internal partai politik, maka menurut ketentuan partai yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), penyelesaiannya diserahkan kepada DPR. ketentuan partai sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), pengambilan keputusan diserahkan kepada pengadilan partai politik atau sebutan lain di masing-masing partai politik. Kekuatan mengikat putusan pengadilan partai politik dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik terlihat dari sifat putusan pengadilan partai politik yang bersifat final dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) UU Partai Politik, namun juga diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dengan putusannya. yang bersifat pertama dan final dan hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 33 UU Partai Politik dan juga diperkuat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Implementasi Program Sistem Informasi Kinerja Pegawai Kabupaten Probolinggo (SIKePPo) Husni Mubaraq; Binti Nasikhatul Ummatin
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): SEPTEMBER : Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v1i3.289

Abstract

To improve and supervise the performance of the State Civil Apparatus (ASN) within the Probolinggo Regency Government, the local Regional Personnel Agency (BKD) made a breakthrough with a reporting application. Performance reporting through an application called SIKePPo or the Probolinggo Regency Government Employee Performance Information System application. The program implementation by the Regional Personnel Agency (BKD) of Probolinggo Regency seeks to improve personnel management and administration quickly, precisely and accurately. Although this program has been implemented well, it has not yet achieved optimal results. This study seeks to analyze the effectiveness of the implementation of program policies in the BKD of Probolinggo Regency. The two problems studied are: (1) the effectiveness of the implementation of the web-based SIKePPo program at the Probolinggo District BKD, and (2) the factors that influence the implementation of the SIKePPo program. The purpose of the study was to determine the effectiveness of the implementation of the web-based SIKePPo program at the Probolinggo District BKD and the factors that hindered the implementation of the web-based SIKePPo program at the Probolinggo District BKD. The approach used in this research is descriptive qualitative method with the application of Edwards III theory and Bambang Sunggono theory. Data was collected by means of observation, in-depth interviews, and documentation. The selection of informants used purposive sampling technique, and qualitative data analysis was inductive. The results showed that the implementation of the web-based SIKePPo program at the BKD of Probolinggo Regency was running quite well in accordance with the four elements that determine policy implementation, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The factors that become obstacles in the implementation of the web-based SIKePPo program at the Probolinggo District BKD are related to policy content, HR support, infrastructure and communication facilities.
Implementasi Administrasi Pendidikan di MIS Al-Mustafawiyyah Medan Wasiyem; Jihan Fadhilah Taher; Rasidah Hilwana; Ayunda Khairunnisa; Husni Mubaraq
Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 7 No. 2 (2023): Al-Iman Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Publisher : STID Raudlatul Iman Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Every aspect of life has its own rules and ways of doing it. Many things were initially done with the administration. Administration itself is something that is very important in an effort to achieve goals which in it contains the process of planning, organizing, managing up to assessment or evaluation. Likewise education, being something that everyone needs, education must have good administration so that everything goes well. Educational administration is the first step in building an educational institution which has the goal of creating superior generations in the future. This research uses a qualitative approach with a case study type at MIS Al-Mustafawiyyah Medan. The results of this study indicate that the education administration at MIS Al-Mustafawiyyah Medan carries out educational administration which includes planning, organizing, implementing and evaluating carried out in schools. The things that are done at the beginning as a strategy are to carry out administration according to education in accordance with what has been planned both in terms of time and in terms of each jobdecs for each teaching staff and education staff. Because in the implementation of this education administration requires all the roles that exist in the school. Setiap aspek dalam kehidupan mempunyai aturan dan cara tersendiri untuk bagaimana mengerjakannya. Banyak hal juga yang awalnya dilakukan dengan administrasi. Administrasi sendiri adalah sesuatu yang sangat penting dalam usaha untuk mencapai tujuan yang didalamya mengandung proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan sampai dengan penilaian atau evaluasi. Begitu juga pendidikan, menjadi hal yang dibutuhkan semua orang menjadikan pendidikan harus mempunyai administrasi yang baik agar semua berjalan dengan baik. Administrasi pendidikan merupakan langkah awal dalam membangun sebuah lembaga pendidikan yang mana mempunyai tujuan menciptakan generasi-generasi unggul di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasusdi MIS Al-Mustafawiyyah Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwaadministrasi pendidikan yang ada di MIS Al-Mustafawiyyah Medan melaksanakan administrasi pendidikan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan di sekolah. Hal-hal yang dilakukan diawal sebagai strategi adalah melakukan administrasi sesuai pendidikan sesuai dengan apa yang telah direncanakan baik dari segi waktu dan dari segi masing-masing jobdecs untuk masing-masing tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Karena pada pelaksanaannya administrasi pendidikan ini memerlukan semua peran yang ada di sekolah.
Partai Politik Dalam Perspektif Regulasi Dan Implementasi Keterwakilan Perempuan (Studi Pada Partai PKB, PDI-P, GOLKAR Kota Probolinggo) Veronica Sri Astuti Nawangsih; Husni Mubaraq; Binti Nasikhatul Ummatin
Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika Vol. 1 No. 4 (2023): Juli : Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika
Publisher : LPPM Politeknik Pratama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/bersatu.v1i4.273

Abstract

Political parties as a forum that accommodates and distributes people's aspirations are an important component in the advancement of gender equality in Indonesia, as we know that gender issues are many unresolved problems, women's involvement in political participation in parties has become one of the the key to successful implementation of gender in Indonesia.