Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Muamalah
Fatroyah Asr Himsyah, Fatroyah Asr
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
EKSISTENSI DAN PARTISIPASI MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN HUKUM Himsyah, Fatroyah Asr
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 1 No 1
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.1591

Abstract

Hukum Islam sejatinya berputar mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman, dengan berbagai hal baru yang semakin komplek yang membutuhkan legitimasi hukum Islam. Maka, sudah menjadi dasar dari hukum Islam sendiri sebagai wujud riil dari "shalihun fikulli zaman wal makan" merespon permasalahan- permasalahan tersebut. Ulama, sebagai kunci utama dalam menjalankan perguliran roda hukum Islam ini menjadi hal terpenting untuk menghindari kembali kejumudan hukum yang pernah terjadi pada beberapa dekade lalu dalam dunia Islam. Terbentuknya Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi masyarakat yang menampung berbagai variasi permasalahan yang telah banyak bermunculan, dirasa sangat tepat keberadaannya. Akan tetapi, posisinya saat ini, saling tarik ulur, antara pemerintah dan masyarakat. Bagaimana keberadaan MUI ini menjalankan fungsinya dalam penyebaran hukum Islam di Indonesia, menjadi topik yang menarik untuk diangkat dalam tulisan ini.Islamic law always changes and develops based on the developing of the ages where there are varieties of dynamic problems which need Islamic law legitimacy. Therefore, the Islamic law which is addressed as “shalihun fikulli zaman wal makan” must response those problems especially modern problems. Ulama, as an eminent key in turning of Islamic law, becomes important for avoiding Islamic law rigidities as happened previously in Islamic world. The founding of Majelis Ulama Indonesia (MUI) as society organization which accommodates some problems is very crucial. However, its position is still problematic due to its duty to accommodate two sides, government and society. This position will influence how MUI runs its functions in distributing of Fatwa as Islamic law product in Indonesia. That problem becomes the maintopic which is explored in this paper.Kata kunci: hukum Islam, pemerintahan, masyarakat
PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN BANYUASIN TERHADAP PERMAINAN HARGA KARET OLEH TENGKULAK DI DESA GALANG TINGGI KECAMATAN BANYUASIN III suwito, suwito; Atika, Atika; Himsyah, Fatroyah Asr
Muamalah Vol 6 No 1 (2020): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.374 KB)

Abstract

ABSTRACT The law of buying and selling is basically permitted in Islamic teachings, Islam provides an opportunity between seller and buyer to bargain but is prohibited from monopolies or forms of trade that have the potential to harm others. In Galang Tinggi Village, Banyuasin III District, there is a transaction known as the price game on rubber latex transactions. The issues raised in this study are: 1) What are the factors that cause middlemen to play with rubber prices 2) What is the perspective of the Banyuasin District Indonesian Ulema Council (MUI) leader on the rubber price game. The method used in this research is field research using qualitative descriptive research. The sample in this study used the first purposive sampling is the MUI figure with daily management criteria of 3 people. Second is 3 rubber farmers. Third is the middleman of 3 people. Data collection techniques using interview and documentation methods. Based on these results a conclusion has been obtained. The price game played by the middlemen in Galang Tinggi Village does not seem to provide fairness in terms of prices to farmers. According to the opinion of the figures of the Indonesian Ulema Council of Banyuasin Regency, they have an opinion that the price of rubber carried out by the middlemen in Galang Tinggi Village, Banyuasin III District, includes the unjust sale and purchase of other people's property in a vanity manner at the expense of one of the parties. Keywords: Pricing Games, Brokers, Buying and Selling Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan pada ajaran Islam, Islam memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar menawar namun dilarang monopoli atau bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan orang lain. Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III, terdapat transaksi yang dikenal dengan permainan harga pada transaksi getah karet. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah: 1) Apakah faktor penyebab tengkulak mempermainkan harga karet 2) Bagaimana perspektif tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyuasin terhadap permainan harga karet. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sampel dalam penelitian ini menggunakan purvosive sampling yang pertama adalah tokoh MUI dengan kriteria pengurus harian 3 orang. Kedua ialah petani karet 3 orang. Ketiga ialah tengkulak 3 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah diperoleh suatu kesimpulan. Permainan harga yang dilakukan oleh tengkulak yang terjadi di Desa Galang Tinggi sepertinya tidak memberikan keadilan dari segi harga terhadap para petani. Menurut pandangan tokoh Majelis Ulama Idonesia Kabupaten Banyuasin memiliki pendapat bahwa penetapan harga karet yang dilakukan tengkulak di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III termasuk jual beli yang zalim karena memakan harta orang lain dengan cara yang batil dengan merugikan salah satu pihak
HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS TERHADAP PEMAKAIAN GAMBAR LOGO ASIAN GAMES 2018) Paradita, Wyne; Antasari, Rina; Himsyah, Fatroyah Asr
Muamalah Vol 5 No 2 (2019): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.739 KB)

Abstract

ABSTRAK Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5 dan 9 mengatur tentang hak dan kewajiban Pencipta dan ciptaannya, khususnya hak cipta logo. Hal ini tentang hak moral dan hak ekonomi. Tujuannya adalah untuk melindungi hasil karya ciptaan agar tidak disalah gunakan oleh pihak atau perusahaan lain untuk kepentingan bisnis khususnya hak cipta logo. Seperti halnya kasus pemakaian logo Asian Games 2018 dalam prakteknya masih ada pihak yang menggunakan dan menirukan logo tersebut untuk kepentingan bisnis tanpa izin. Hal ini bertentangan dengan hak moral dan hak ekonomi sebagaimana dijelaskan di dalam Undang- undang Hak Cipta. Jenis penelitian kepustakaan (library research), penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu yang sumber-sumber datanya saya ambil dari buku-buku, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, artikel dan jurnal yang berhubungan dengan hak cipta yang berkaitan dengan pemakaian logo Asian Games 2018 tanpa izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menggunakan dan menirukan logo tanpa izin untung memperoleh keuntungan bisnis adalah hal yang dilarang di dalam Undang-undang Hak Cipta. Perbuatan sanksi perdata yaitu ganti rugi secara umum diatur dala buku III KUHPerdata dan pidana sesuai pasal 113 angka (3) Undang-undang Hak Cipta. Perlindungan hak cipta logo diberikan secara deklaratif, artinya adalah pemegang pertamalah yang memiliki perlindungan atas hasil ciptaan. Dan juga dasar pemikiran ini bahwa pada dasarnya segala sesuatu bentuk yag berkaitan dengan hukum ekonomi syariah adalah boleh dilakukan kecuali yang dilarang, namun demikian kebolehan juga dibatasi oleh aturan- aturan dan larangan pola-pola yang bathil sehingga jauh dari nilai-nilai prinsip hukum ekonomi syariah oleh karena itu bertujuan bukan hanya untuk memperoleh keuntungan semata, tapi juga harus bisa mengedepankan nilai-nilai sosial dan masyarakat. Kata Kunci : Hak Cipta, Hukum Ekonomi Syariah, Logo, Asian Games 2018 ABSTRACT Law No. 28 of 2014 Article 5 and 9 regulates the rights an obligations of the Creator and his creation, especially the copyright of the logo. It is about moral right and economic rights. The aim isto protect the work of creation so tha it is not misused by other parties or campanies for business purposes, especially copyrights logos. As in the case of the use of the 2018 Asian Games logo in pratice there are still parties who use and imitate the logo for business purposes without permission. This is contrary to moral rights and economic rights as explained in the Copyright Law. The purpose of this thesis is to explain the use of the 2018 Asian Games logo without permission as a violation according to law number 28 of 2014 concerning Copyright. First is to explain the legal protection that can be taken to resolve the copyright logo problem, secondly to find out a review of sharia economic law regarding the use of the 2018 Asian Games logo. The results of the study show that using and imitating logos without permission to gain business profits is prohibited in the Copyright Law. The acts of civil sanstions, namely compensatin, are generally regulated in Book III of the Civil Code and criminal in accordance with article 113 point (3) of Copyright Law. Protection of the copyright of the logo is given declaratively, meaning that is the first holder who has protection for the creation. And also this rationale that basically everything that is related to sharia economic law is permissible except those which are prohibited, however the ability is also limited by rules and prohibitions of illicit patterns so that it is far from the principles of Islamis economic law principle therefore it aims not only to gain profit, but also to be able to prioritize social values and society. Keywoard: Copyright, Sharia Economic Law, Logo, Asian Games 2018
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PEMBIAYAAN LEASING PADA BARANG-BARANG ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI MEGA ZIP PALEMBANG SQUARE) Zahara, Irma; Fauziah, Fauziah; Himsyah, Fatroyah Asr
Muamalah Vol 4 No 2 (2018): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.222 KB)

Abstract

ABSTRACT This research entitled Islamic Law Review of Leasing Financing Contracts in Electronic Goods (Special Study in Mega Zip Palembang Square), motivated by the rise of financial institutions that can now meet the needs of consumers to have electronic goods quickly and non-cash. So that the rampant, the author has the desire to examine how the leasing financing contract in the Mega Zip Palembang Square. The problems in this thesis are: (1) how is the leasing financing contract in electronic goods in the Mega Zip Palembang Sqaure? (2) what is the review of Islamic law on leasing financing contracts on electronic goods in the Palembang Square Mega Zip? The main problem in this thesis is about the Mega Zip contract that leases with an end of ownership whether it is in Islamic law. This research is included in the type of field research (field research), namely research that directly conducts observations to obtain information needed. Thus, interviews conducted by the author to become the main material in this study. The research method used is qualitative, technical data analysis using descriptive qualitative methods, and deductive drawing techniques namely conclusions from general to specific. The results of this study indicate that, a review of Islamic law on leasing financing contracts on electronic goods in the Mega Zip Palembang Square is a sale lease which if the consumer has paid the payment until the end of the lease the consumer has the right to own the goods and to consumers those who are unable to pay it off, Mega Zip will make a way to deliberate to resolve how consumers can pay it off (given the deadline of Mega Zip). In Islamic law here it is permitted because it is termed Ijarah Muntahiyah Bittamlik which is the transfer of ownership to the tenant (consumer) after the end of the contract. Keywords: Contract, Islamic Law, Leasing. ABSTRAK Penelitian ini berjudul Tinjaun Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan Leasing Pada Barang-Barang Elektronik (Studi Kusus di Mega Zip Palembang Square), dilatar belakangi oleh maraknya lembaga pembiayaan yang sekarang dapat memenuhi kebutuhan konsumen untuk memiliki barang-barang elektronik secara cepat dan non tunai. Sehingga maraknya hal tersebut, penulis memiliki keinginan untuk meneliti bagaimana akad pembiayaan leasing pada Mega Zip Palembang Square. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) bagaimana akad pembiayaan leasing pada barang-barang eleketronik di Mega Zip Palembang Sqaure? (2) bagaimana tinjauan dari hukum Islam terhadap akad pembiayaan leasing pada barang-barang elektronik di Mega Zip Palembang Square? Masalah utama dalam skripsi ini adalah mengenai d Mega Zip itu akad sewa menyewa dengan berakhir kepemilikan apakah ada di dalam hukum Islam. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Dengan demikian, wawancara dilakukan penulis untuk menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, teknis analisi data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu kesimpulan dari umum ke khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tinjauan dari hukum Islam terhadap akad pembiayaan leasing pada barang-barang elektronik di Mega Zip Palembang Square adalah sewa jual yang apabila konsumen yang telah melunasi bayaran sampai di akhir sewa maka konsumen berhak untuk memiliki barang tersebut menjadi miliknya dan bagi konsumen yang tidak mampu melunasinya maka pihak Mega Zip akan melakukan cara bermunsyawarah menyelesaikan bagaimana agar konsumen bisa melunasinya (diberi tengang waktu dari Mega Zip). Dalam hukum Islam di sini diperbolehkan karena diistilahkan dengan Ijarah Muntahiyah Bittamlik yang di mana perpindahan kepemilikan pada penyewa (konsumen) setelah berakhirnya akad. Kata Kunci: Akad, Hukum Islam, Leasing.
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME PENGUPAHAN PEKERJA TANAM PADI PADA TRADISI “NYOMAK” DI DESA KOTANEGARA KECAMATAN MADANG SUKU II KABUPATEN OKU TIMUR Sutanto, Muhammad Agus; Atika, Atika; Himsyah, Fatroyah Asr
Muamalah Vol 6 No 2 (2020): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.041 KB)

Abstract

ABSTRACT Ji'alah is a certain reward agreement from the first party to the second party for the implementation of a task / service performed by the second party for the benefit of the first party. Likewise with the custom that applies to the people of Kotanegara Village, Madang Tribe II District, East OKU Regency, they often hold wage transactions for rice planting workers using the Komering tribe tradition, namely Nyomak. Starting from this discussion, the main issues to be discussed include how the wage mechanism of rice planting workers in the nyomak tradition and the reasons behind the wage mechanism in the nyomak tradition, how is the review of Islamic law on the wage mechanism in the nyomak tradition. This research is field research (field research). This research is field research (field research). The data collection used in this study were interviews, observation and documentation. This study uses a qualitative descriptive analysis method. Judging from the implementation of the transaction which in this case can be seen in the fulfillment of the pillars and conditions, there are still those that are not in accordance with the provisions of the syara '. This is because the implementation of wages in the nyomak tradition still contains mudhaarat rather than benefits. Mudhaarat in wages using the nyomak tradition lies in the distribution of the final product which is still not in accordance with the initial agreement to share the rice harvest. The kemudharatan contained in this mechanism contradicts one of the principles of the contract in Sharia Economic Law, namely luzum / unchanging, every contract is carried out with clear objectives and careful calculations, in order to avoid speculation or maysir practices, so that the conclusion is the wage mechanism in the nyomak tradition. according to fiqh it should not be done. Keyword: Nyomak tradition, Ji'alah (wage), Sharia Economic Law.
PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH UNTUK GABAH ATAU BERAS ayu, mega gustia; Atika, Atika; Himsyah, Fatroyah Asr
Muamalah Vol 7 No 1 (2021): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (467.505 KB)

Abstract

ABSTRACT The Government has issued a policy in the form of Regulation of the Minister of Trade No.24 of 2020 concerning The Determination of Government Purchase Prices for Grain orRice. In this case the government with its authority to set the purchase price of thegovernment (HPP) which aims to maintain food availability and food price stability,especially for the type of staple food rice. The policy on the purchase price of thegovernment for grain or rice is expected to be a reference to provide incentives for ricefarmers by providing guarantees so that prices do not fall during the harvest. Departing from this background, the author is interested in studying more deeplyabout the pricing of grain or rice because one of the problems often experienced by farmersis the fall in the price of grain or rice during the harvest and whether in the determinationof grain or rice HPP has applied the principles of Sharia Economic Law. In this study, the author has used a type of library research that collects materials andinformation from sources available in the library, such as books, magazines, journals,reports, documents, or notes. This research is normative research where the data obtainedand processed is secondary data derived from the source of literature. The data source usedin this study consists of primary legal materials, namely Regulation of the Minister ofTrade No. 24 of 2020 concerning The Determination of Government Purchase Prices forGrain or Rice, secondary legal materials, namely books, articles, and journals related to theprinciples of Sharia Economic Law and government purchase pricing. Meanwhile, tertiarylegal materials are The Great Dictionary of Indonesian, English Dictionary, Encyclopediaof Islamic Law, and so on. The result of this study is the government has applied the principles of ShariaEconomic Law in determining the purchase price of grain or rice, namely the Principle ofGodliness (at-Tauhîd), the Principle of Justice ('Adâlah), the Principle of Ibahâh (Mabda'al-Ibahâh), the Principle of Benefit (al-maslahah), the Principle of Manfaah (TabaManafii), the Principle of Consensualism (Mabda' ar- Radha'iyyah), the Principle ofHelping (Ta'âwun), the Principle of Balance (Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadah), thePrinciple of Belief (Amânah), Principle of Honesty (Shiddîq), the Principle of Cooperation(Musyarakah), and the Principle of 'Adâmul Gharâr. Keywords: Islamic economic law principles, government purchase price, rice,unhulled rice
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SELLER DALAM SKEMA PEMBAYARAN SHOPEEPAY LATER PERPSEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Sari, Desi Ratna; Rochmiyatun, Siti; Himsyah, Fatroyah Asr
Muamalah Vol 7 No 2 (2021): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.74 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Seller Dalam Skema Pembayaran Shopeepay Later Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”, dalam pelaksanaanya para konsumen sering kali tidak melunasi pinjaman Shopeepay Later. Hal tersebut dapat merugikan pihak seller dan pihak Shopee, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu perlindungan hukum terhadap seller di dalam skema pembayaran Shopeepay Later.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dan jenis dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum doktriner, disebut juga penelitian perpustakaan (library research). Jenis data yang digunakan pendekatan kualitatif. dari sumber hukum sebagai data primer dan sumber hukum skunder.Hasil dari penelitian berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, pihak konsumen tidak melaksanakan kewajiban hukum karena melakukan tindakan tidak baik dan merugikan pihak Shopee dan seller, sedangkan dalam Hukum Ekonomi Syariah, pihak yang melakukan transaksi riba tersebut adalah pihak pembeli dan pihak Shopee, dan pihak seller tidak mengetahui sama sekali mengenai hal tersebut.Kata Kunci: Shopeepay Later, Riba Qardh, Hukum Ekonomi Syariah
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W ayu, mega gustia Desi Ratna Sari, Desi Ratna Ketut Tirtayasa Paradita, Wyne Rr. Rina Antasari Siti Rochmiyatun Sutanto, Muhammad Agus Suwito Suwito Zahara, Irma