Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENETRASI KAPITAL DAN BANGKITNYA NASIONALISME ETNIS DI INDONESIA Darsono Darsono
JURNAL ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK Vol 1, No 2 (2021): Juispol: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1175.917 KB) | DOI: 10.30742/juispol.v1i2.1786

Abstract

Sebagai multination-state, Indonesia dipersatukan oleh semangat dan tekad untuk bersama dan bersatu, bukan kesamaan dan kesatuan etnis. Mencuatnya nasionalisme etnis (ethnonation) yang dipicu menguatnya identitas etnis di berbagai negara menjadi pelajaran penting untuk menjaga keindonesiaan di tengah era kapitalisme baru yang cenderung imperial-global. Di tengah pola interaksi etnis yang segmentatif dan sebagian stratifikatif, penguasaan sumber daya menjadi instrumen yang sangat penting, apakah itu tuntutan penguasaan sumber daya (alam) oleh kelompok etnis, tuntutan otonomi, otonomi khusus, otonomi khusus plus, sampai pada tuntutan kemerdekaan etnis. Penetrasi kapital di daerah tertentu yang tidak mampu dikendalikan negara akan menjadi pemicu kuat berkembangnya nasionalisme etnis, tidak hanya karena timbulnya perasaan tidak dilibatkannya penduduk asli, isu marginalisasi dan ketidakadilan, hingga penindasan dan penjajahan, tetapi realitanya memang masyarakat asli tetap hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan karena kalah dalam kompetisi memperebutkan akses-akses penting.Kata kunci: kapitalisme, nasionalisme etnis, politik etnis, identitas etnis, sumber daya
PENGAWASAN TAHAPAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN TUBAN Mangihut Siregar; M. Arifin; Darsono Darsono
JURNAL ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK Vol 1, No 2 (2021): Juispol: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1188.648 KB) | DOI: 10.30742/juispol.v1i2.1787

Abstract

Salah satu ciri dari negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang dilakukan secara jujur, adil, umum, bebas dan rahasia. Untuk mencapai hasil pemilu yang baik dibutuhkan badan yang mengawasi pelaksanaan Pemilu dinamai Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Badan ini menjadi garda terdepan untuk melakukan pengawasan bersama dengan masyarakat. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 ada suatu yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pilkada tahun 2020 dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19. Adanya pandemi ini mengakibatkan tugas dari pengawasan semakin bertambah. Hal ini terjadi karena pengawasan harus dilakukan seperti tahapan biasa: pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih, pencalonan, kampanye dan pemungutan suara. Selain pengawasan itu, Bawaslu juga ikut mengawasi kelengkapan alat pelindung diri (APD) terkait dengan Pilkada. Beban kerja yang bertambah dengan tatap muka yang sangat terbatas menjadi suatu problema tersendiri. Penelitian membahas: bagaimana pelaksanaan Pilkada serentak 2020, bagaimana pengawasannya, serta apa implikasi covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Tuban. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap pihak pengawas mulai dari tingkat kabupaten sampai ke TPS, partai politik, tim sukses dan tokoh masyarakat. Teori yang digunakan sebagai pisau bedah yaitu, teori demokrasi, teori pemilu, dan teori pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban mendapat tugas tambahan untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan Covid-19. Selain itu juga ditemukan bahwa pandemi Covid-19 bukan penghalang untuk melakukan Pilkada serentak.Kata kunci: demokrasi, pandemi covid-19, pemilu, pengawasan.