This Author published in this journals
All Journal PRIVAT LAW II
Najib Imanullah ,, Najib Imanullah
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGAWASAN PENERAPAN GOOD MINING PRACTICE PADA PERTAMBANGAN BATUAN ANDESIT CV. SELO PUTRO WONOGIRI PRA DAN PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ,, Septina Ayu Handayani; ,, Pranoto; ,, Najib Imanullah
PRIVAT LAW II Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan good mining practice pada CV. Selo Putro sebagai pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi terlama di Wonogiri dan pengawasannya oleh pemerintah baik sebelum maupun pasca terbitnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah beserta kendala dan solusi penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis) yang bersifat deskriptif dan preskriptif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach) menghasilkan data primer dan data skunder yang dianalisis menggunakan metode analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapkan good mining practice dan pengawasan pra terbitnya Undang-Undang Pemda belum sepenuhnya terlaksana, masih ada kesenjangan antara rencana kerja dengan laporan usaha pertambangan. Pasca terbitnya Undang-Undang pemda, pengawasan yang dilakukan kurang intensif, jangkauannya terlalu luas sehingga terbatas pada administrasi dan penertiban tambang liar, dengan minimnya sumber daya manusia yang memadai sebagai faktor utama penyebab kurang maksimalnya pengawasan maupun penerapan good mining practice.Kata Kunci: Penerapan, Pengawasan, good mining practice, pra dan pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2010 TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA PERTAMBANGAN PASIR BESI DI KABUPATEN CILACAP (Studi Kasus pada PT Bhineka Bumi dan PT Mitra Handal Abadi) ,, Kalistaputri Rizki Wardani; ,, Tuhana; ,, Najib Imanullah
PRIVAT LAW II Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian lebih terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang pada pertambangan pasir besi di Kabupaten Cilacap. Pertambangan pasir besi yang terdapat di Kabupaten Cilacap memiliki dampak positif dan dampak negatif.Isu kerusakan lingkungan merupakan salah satu dampak negatif adanya pertambangan.Sebagai upaya untuk mencegah adanya kerusakan lingkungan, pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.Adanya peraturan tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pelaku usaha pertambangan yang ada di Kabupaten Cilacap.Salah satu pelaku usaha yang telah melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan yang tercantum di dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan adalah PT Bhineka Bumi yang beroperasi di Desa Welahan Wetan, Kecamatan Adipala, Cilacap. PT Mitra Handal Abadi yang beroperasi di wilayah yang sama, adalah pelaku usaha yang masih belum melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang menemui berbagai permasalahan.Pemerintah tetap berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak timbul kerugian yang semakin besar bagi lingkungan.Kata Kunci:Pertambangan Pasir Besi, Reklamasi dan Pascatambang