Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Jurnal Repertorium
Isharyanto ,, Isharyanto
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PEMBERIAN GANTI KERUGIAN YANG IDEAL DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Semarang-Solo Di Kabupaten Boyolali, Desa Kiringan) Isnaningtyas, Fauzia; ,, Isharyanto
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to analyze and examine the ideal procedure of compensation in the procurement of land for public purposes. This research is empirical law research with descriptive research characteristic. Sources of data derived from secondary data and primary data through literature research and field research. Methods of data collection with bibliography, observation and interviews with some residents affected by toll road projects, Village Devices, Boyolali District, Boyolali National Land Agency. Data were analyzed qualitatively. The results showed that the results of the study showed that the compensation was in accordance with the law number 2 of 2012 and the implementing regulations, with the executor of land procurement to make compensation based on the estimated haga of the aprasial team. but it is detrimental to the people affected by the land procurement project, the deliberation is only done unilaterally by directly giving estimation of the amount of compensation. Deliberation as a condition of land acquisition for public interest and determination of form and amount of compensation should unite opinionto reach consensus among government through executing land acquisition with land acquired society.Keywords: Land Procurement;Compensation; Public Interest.  AbstrakArtikel ini bertujuan menganalisis dan mengkaji pelaksanaan tata cara yang ideal pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data berasal dari data sekunder dan data primer melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data dengan kepustakaan, observasi dan wawancara dengan beberapa warga yang terkena proyek jalan tol, Perangkat Desa, Kecamatan Boyolali, Pengadilan Negeri, Badan Pertanahan Nasional Boyolali. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan, hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian ganti kerugian sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksananya, dengan cara pelaksanaan pengadaan tanah menetapkan ganti kerugian berdasarkan taksiran haga dari tim aprasial. Namun hal tersebut merugikan masyarakat yang terkena proyek pengadaan tanah, musyawarah hanya dilakukan secara sepihak dengan langsung memberikan taksiran besarnya ganti kerugian. Musyawarah sebagai syarat pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan penentuan bentuk dan besarnya ganti kerugian seharusnya menyatukan pendapat untuk mencapai mufakat diantara pemerintah melalui pelaksana pengadaan tanah dengan masyarakat yang terkena pengadaan tanah.Kata Kunci: Pengadaan tanah; Ganti Kerugian; Kepentingan Umum.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN DAN KEBIDANAN PADA KASUS PASIEN DENGAN KELAINAN KONGENITAL Setiaji, Sigit; ,, Isharyanto; Sulistiyono, Adi
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i2.17732

Abstract

AbstractThis paper analyzes the criminal liability of obstetricians and gynecologists in case of patients with congenital abnormalities. Congenital abnormalities in the patient cause the baby to be born disabled. Such circumstances cause the patient to suspect that there has been a medical malpractice in the medical treatment provided by obstetricians and gynecologists. This paper is a normative legal research that is prescriptive with the approach of law and conceptual approach. Techniques of collecting legal materials using literature studies and techniques of analysis of legal materials using methods of deduction. This paper concludes that the case of patients with congenital abnormalities is not a medical malpractice, but rather a medical risks. There is no causality between the medical treatment given by the obstetrician and gynecologists with the congenital abnormalities suffered by the patient. Criminal liability can not be applied to this case. This paper recommends the addition of provisions medical malpractice and medical risks in Law No. 29 of 2004 on Medical Practice to provide legal certainty to the medical profession and patients in the practice of health services.Keywords: congenital abnormalities, criminal liability, obstetrician and gynecologists, patient. AbstrakTulisan ini menganalisis pertanggungjawaban hukum pidana dokter spesialis kandungan dan kebidanan pada kasus pasien dengan kelainan kongenital. Kelainan kongenital pada pasien menyebabkan bayi terlahir cacat. Keadaan demikian menyebabkan pasien menduga bahwa telah terjadi malpraktek medis pada tindakan medis yang diberikan oleh dokter spesialis kandungan dan kebidanan. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskiptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi. Tulisan ini menyimpulkan bahwa kasus pasien dengan kelainan kongenital bukan merupakan malpraktek medis, melainkan resiko medis. Tidak terdapat kausalitas antara tindakan medis yang diberikan oleh dokter spesialis kandungan dan kebidanan dengan kelainan kongenital yang diderita pasien. Pertanggungjawaban hukum pidana tidak dapat diterapkan pada kasus ini. Tulisan ini merekomendasikan ditambahkannya ketentuan yang mengatur tentang malpraktek medis dan resiko medis di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran untuk memberikan kepastian hukum pada profesi kedokteran maupun pasien dalam praktek penyelenggaraan pelayanan kesehatan.Kata kunci: dokter spesialis kandungan dan kebidanan, kelainan kongenital, pertanggungjawaban hukum pidana, pasien.
IMPLEMENTASI UPAH MINIMUM KABUPATEN BOYOLALI TERHADAP PEKERJA/BURUH PADA USAHA KONVEKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Rachmawati, Lucia; ,, Isharyanto; Winarno, Djoko Wahju
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i2.18288

Abstract

AbstractWages are the rights of laborers/workers received in return from the employer or employers for a job and/or services that have been or will be implemented. Minimum standards are used by employers to provide wages to laborers/workers are minimum wage. This article  aim to know Implementation of Minimum Wages Boyolali Regency to laborers/workers on the Convection Based on the Law Republic of Indonesia Number 13 Year 2003 about Employement.  This research is a socilogical/empirical legal that is eksplanatif (explain).  Research locations are some convections in Teras and sorounding in  Boyolali Regancy, and The office for cooperatives and labor Boyolali Regancy. Based on this research obtained the results of that Implementation of Minimum Wages Boyolali Regency to laborers/workers on the Convection Based on the Law Republic of Indonesia Number 13 Year 2003 about Employement not run optimally.Key words: Minimum Wage; Laborers/Workers; Employement Inspection, WelfareAbstrakUpah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilaksanakan. Standar minimum yang digunakan pengusaha untuk memberikan upah kepada pekerja/buruh adalah upah minimum. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Upah Minimum Kabupaten Boyolali terhadap pekerja/buruh pada usaha konveksi berdasarkan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis/penelitiam hukum empiris yang bersifat eksplanatif (menerangkan). Lokasi penelitian adalah beberapa usaha konveksi di Teras dan sekitarnya di Kabupaten Boyolali, dan Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Implementasi Upah Minimum Kabupaten Boyolali Terhadap Pekerja/Buruh Pada Usaha Konveksi Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan belum berjalan secara optimal.Kata kunci: Upah Minimum; Pekerja/Buruh; Pengawasan Ketenagakerjaan, Kesejahteraan
Co-Authors Adi Sulistiyono Djoko Wahju Winarno Isnaningtyas, Fauzia Rachmawati, Lucia Setiaji, Sigit