Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Transparansi Hukum Dinamika Hukum Dan Masyarakat
Habib Habib
Fakultas Hukum Universitas Kadiri
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES KEDIRI KOTA) Hariyadi Hariyadi; Sultoni Sultoni; Mulyono Mulyono; Habib Habib
Transparansi Hukum Vol 3, No 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v3i1.4335

Abstract

Abstraksi Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Kediri Kota akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut UU tersebut, anak yang melakukan tindak pidana diberikan perlindungan khusus dan berbeda dengan orang dewasa. Anak pelaku tindak pidana memiliki hak atas perlindungan, pengasuhan, dan pemulihan. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana terhadap anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan, kemaslahatan, dan pemulihan anak. Dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan sanksi pidana yang sesuai. Pertama, harus dipastikan bahwa pelaku anak memang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Kedua, harus diketahui apakah pelaku masih dalam usia yang layak mendapatkan perlindungan khusus atau sudah mencapai usia dewasa. Jika pelaku masih dalam usia yang layak mendapatkan perlindungan khusus, maka penerapan sanksi pidana harus memperhatikan prinsip kemaslahatan dan pemulihan anak. Sanksi pidana yang diberikan harus disesuaikan dengan keadaan dan tingkat keterlibatan pelaku dalam tindak pidana. Misalnya, pelaku bisa diberikan sanksi rehabilitasi atau bimbingan dan pengawasan. Namun, jika pelaku sudah mencapai usia dewasa, maka penerapan sanksi pidana harus mengacu pada hukum pidana yang berlaku untuk orang dewasa. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan jenis dan tingkat kejahatan yang dilakukan. Kata Kunci : Pidana Anak, Sanksi pidana, Keadilan
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME Mamik Retnowati; Habib Habib
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2022): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.216 KB) | DOI: 10.30737/dhm.v5i1.3860

Abstract

ABSTRAKSI Setiap penyelenggaraan reklame, diwajibkan untuk mempunyai izin. Namun pada kenyataannya di Kabupaten Tulungagung penyelenggara reklame masih belum menaati peraturan daerah terkait penyelenggaraan reklame yang mewajibkan penyelenggara reklame untuk memperoleh izin. Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang akan dikaji adalah (1) Bagaimana implementasi pelaksanaan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraaan Reklame di Kabupaten Tulungagung? (2) Sanksi apa saja yang diberikan bagi para penyelenggara reklame yang melanggar perizinan pemasangan reklame berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame? Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer adalah hasil wawancara dengan instansi terkait yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Badan Keuangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan pihak penyelenggara reklame. Sedangkan data sekunder adalah hasil studi dokumentasi, dan kepustakaan serta hasil penelusuran dari internet yang berhubungan dengan obyek penelitian ini. Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan melalui: wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ketentuan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Tulungagung hanya dilaksanakan oleh penyelenggara yang berizin dan pihak instansi yang menerbitkan izin. Masih banyak ditemukan reklame yang tidak berizin yang tidak memenuhi pertimbangan lingkungan (2) Sanksi yang diberikan kepada pelanggar peraturan penyelenggaraan reklame belum maksimal karena dipengaruhi faktor sarana dan prasana serta faktor masyarakat. Simpulan penelitian ini (1) Ketentuan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Tulungagung belum sepenuhnya terlaksana, ketentuan hanya dilaksanakan oleh penyelenggara reklame yang mempunyai izin dan pihak instansi yang menerbitkan izin. (2) Sanki perizinan reklame belum maksimal karena dipengaruhi faktor sarana dan prasana serta faktor masyarakat. Saran peneliti (1) Perlu adanya alokasi anggaran untuk sosialisasi, penambahan personil dan alat untuk kegiatan penertiban reklame. (2) Pemberian sanksi administrasi yang lebih tegas berupa denda kepada penyelenggara yang tidak menaati peraturan. (3) 2 Penetapan besaran nilai pajak reklame sebaiknya memperhatikan asas keadilan dan asas kemanfaatan bagi masyarakat. Kata Kunci: Reklame, Peraturan Penyelenggaraan Reklame, Sanksi, Izin.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES KEDIRI KOTA) Hariyadi Hariyadi; Sultoni Sultoni; Mulyono Mulyono; Habib Habib
Transparansi Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v3i1.4335

Abstract

Abstraksi Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Kediri Kota akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut UU tersebut, anak yang melakukan tindak pidana diberikan perlindungan khusus dan berbeda dengan orang dewasa. Anak pelaku tindak pidana memiliki hak atas perlindungan, pengasuhan, dan pemulihan. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana terhadap anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan, kemaslahatan, dan pemulihan anak. Dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan sanksi pidana yang sesuai. Pertama, harus dipastikan bahwa pelaku anak memang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Kedua, harus diketahui apakah pelaku masih dalam usia yang layak mendapatkan perlindungan khusus atau sudah mencapai usia dewasa. Jika pelaku masih dalam usia yang layak mendapatkan perlindungan khusus, maka penerapan sanksi pidana harus memperhatikan prinsip kemaslahatan dan pemulihan anak. Sanksi pidana yang diberikan harus disesuaikan dengan keadaan dan tingkat keterlibatan pelaku dalam tindak pidana. Misalnya, pelaku bisa diberikan sanksi rehabilitasi atau bimbingan dan pengawasan. Namun, jika pelaku sudah mencapai usia dewasa, maka penerapan sanksi pidana harus mengacu pada hukum pidana yang berlaku untuk orang dewasa. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan jenis dan tingkat kejahatan yang dilakukan. Kata Kunci : Pidana Anak, Sanksi pidana, Keadilan
Co-Authors Hariyadi Hariyadi Mamik Retnowati Mulyono Mulyono Sultoni Sultoni