Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Informatika Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum
Tanudjaja Tanudjaja
Universitas Narotama Surabaya
Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
KEPASTIAN HUKUM PEMBERIAN GANTI KERUGIAN MELALUI PUTUSAN PRA PERADILAN : STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 10/PID.PRA/2022/PN.MTR M. Daffa Wildan Arzaky; Tanudjaja Tanudjaja
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3 No. 1 (2023): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v3i1.284

Abstract

The act of law enforcement officers arresting, detaining, prosecuting or being tried against someone without a reason based on the law is an act that is detrimental to human rights. For these actions, the Criminal Procedure Code guarantees legal protection for someone who has experienced acts committed by law enforcement officials without reasons based on the law through a pretrial compensation mechanism. One of the interesting decisions occurred in Decision Number 10/Pid.Pra/2022/Pn.Mtr concerning Pretrial Compensation. The decision granted the plaintiff's demands even though the applicant did not include evidence to corroborate his request to obtain material compensation. The formulation of the problem in this research is what is the ratio decidendi in pre-trial decision NUMBER 10/PID.PRA/2022/PN.MTR regarding compensation? and what are the legal remedies for case NUMBER 10/PID.PRA/2022/PN.MTR. The research method used is normative juridical research with statutory and conceptual approaches. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study show that the legal considerations carried out by the judge using the ratio decidendi theory are in accordance with the theory of justice put forward by Aristotle and John Rawls where the judge has rendered a decision in favor of the applicant's request to obtain material losses even though the applicant is unable to show evidence at trial. Then regarding the legal consequences after the pretrial decision, it is known that the government, in this case the ministry of finance, does not yet have a legal basis governing the mechanism for granting compensation in accordance with the mandate of Government Regulation Number 92 of 2015. For this reason, the applicant has the potential to lose his rights again
KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN PASAL 27 AYAT (2) UU ITE DALAM PERJUDIAN ONLINE : Studi Putusan Nomor : 95/Pid.P/2021/Pn.Sby Muh. Miqdad Al-Qifari; Tanudjaja Tanudjaja; Bambang Arwanto
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3 No. 1 (2023): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v3i1.287

Abstract

Online gambling is gambling through electronic media that uses internet access as an intermediary. In this online gambling game, money is used as a bet according to the rules of the game and the number of bets is determined by the players. in principle gambling is prohibited as stipulated in article 303 of the Criminal Code, article 303 bis of the Criminal Code and the ITE Law article 27 paragraph (2). The researcher found a discrepancy in the application of the article to the Surabaya District Court decision Number: 95/Pid.B/2021/Pn.Sby in the case of online gambling crimes from this problem, so researchers can formulate this problem, namely 1.) What is the Ratio Decide in the Application of Criminal Sanctions in Verdict Number: 95/Pid.B/2021/Pn.Sby? 2.) What is the Legal Certainty on the Use of Article 27 Paragraph (2) of the ITE Law in Online Gambling Crimes in Decision Number: 95/Pid.B/2021/Pn.Sby?. the method used by researchers is a normative juridical type with a statutory approach (Statute Approach), conceptual approach (Conceptual Approach), and case approach (Case Approach). in this decision, the judge used article 303 paragraph (1) 1st of the Criminal Code, the judge should have paid attention to the provisions of the Lex Specialist Derogate Legi Generalis principle by applying article 27 paragraph (2) which regulates the crime of online gambling which is not regulated in article 303 paragraph (1) 1st Criminal Code
Kepastian hukum bagi pemenang lelang eksekusi harta pailit yang dilaksanakan tanpa penguasaan bukti kepemilikan hak atas tanah oleh penjual Anggia Ekitiana Setyowati; Tanudjaja Tanudjaja
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v2i1.736

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah lelang eksekusi harta pailit tanpa penguasaan asli dokumen kepemilikan hak atas tanah dapat dilaksanakan, dan untuk dapat mengetahui terkait peralihan hak atas tanah oleh pemenang lelang dalam lelang eksekusi harta pailit dilaksanakan tanpa menyerahkan atau penunjukan sertipikat asli. Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah instrumen hukum. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian pertama, cara penjualan lelang harta pailit diatur dalam undang-undang tersendiri yang bersifat Lex Specialis. Permohonan penjualan harta pailit wajib memenuhi legalitas formal dan obyek lelang. Pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit tanpa penguasaan sertipikat asli dapat dilaksanakan apabila dilengkapi dengan surat pernyataan bermaterai dan menyebutkan alasannya sertipikat tersebut tidak dikuasai. Peralihan hak atas tanah melalui lelang eksekusi harta pailit yang dilaksanakan tanpa penyerahan sertipikat asli dapat di buktikan dengan risalah lelang dan surat keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara. Obyek pendaftaran harus bersih dari beban hak tanggungan dan sita.
Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan obat golongan Prekursor Pseudoephedrin HCL sebagai bahan pembuatan narkotika Mega Lestari; Tanudjaja Tanudjaja
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v2i1.738

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan obat golongan prekursor Pseudoephedrin HCL sebagai bahan pembuatan narkotika. Pseudoephedrine HCL sebagai kandungan obat anti dekongestan mudah disalahgunakan karena beberapa obat-obatan jenis prekursor termasuk termasuk obat golongan bebas terbatas dan Obat Wajib Apotek (OWA) yang dalam aksesibilitasnya mudah didapatkan tanpa resep dokter. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan bahan pustaka berupa teori maupun konsep dengan kajian perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa terdapat faktor keleluasaan,kesempatan, dan keinginan yang membuat terjadinya tindak pidana penyalahgunaan obat prekursor narkotika jenis Pseudoephedrin HCL tersebut terjadi dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGEMBANGAN HUKUM : IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 168/PUU-XII/2023 TERHADAP REGULASI KETENAGAKERJAAN BERDASAR UU NOMOR 6 TAHUN 2023. Denok Oktawila; Himawan Estu Bagijo; Tanudjaja Tanudjaja
Jurnal Media Informatika Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Media Informatika
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jumin.v6i3.5913

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna upah proporsional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap regulasi ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Putusan MK tersebut menegaskan pentingnya prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam penentuan upah, khususnya dalam konteks hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap kebijakan ketenagakerjaan, termasuk bagaimana prinsip upah proporsional dapat diimplementasikan dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 memberikan landasan hukum yang kuat untuk menciptakan sistem pengupahan yang lebih adil dan seimbang, serta mendorong perlindungan hak-hak pekerja. Namun, implementasinya memerlukan penyesuaian dan harmonisasi dengan regulasi ketenagakerjaan yang ada, termasuk UU Nomor 6 Tahun 2023, untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan secara menyeluruh. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan sosial.
KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA DALAM MAKAN BERGIZI GRATIS Denok Oktawila; Himawan Estu Bagijo; Tanudjaja Tanudjaja
Jurnal Media Informatika Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Media Informatika
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jumin.v6i3.5915

Abstract

The free nutritious meal program is a plan to provide nutritious meals in schools or Islamic boarding schools to improve students' nutrition. Estimated number of beneficiaries (nationally) of the free nutritious meal program for 514 districts/cities with a total of 16,110,000 million school children. The aim of this research is to determine the application of Pancasila values through the free nutritious meal program. This research uses the Systematic Literature Review (SLR) method by identifying, reviewing, evaluating, and interpreting available research to be used as a data source. The aim of the free nutritious meal program launched by the government is closely related to the fifth principle of Pancasila, namely "Social Justice for All Indonesian People." Through this program, the government seeks to provide equal access to all students in Indonesia regardless of economic or social background. This program reflects the value of social justice because every individual is treated equally and gets the same benefits for the common good. This program is also expected to play a role in reducing social disparities. By providing free nutritious food, students from underprivileged families can have their nutritional needs met without having to be burdened with additional costs. Adequate dietary needs will help improve students' health and improve their learning abilities.
Co-Authors Anggia Ekitiana Setyowati Bambang Arwanto Denok Oktawila Himawan Estu Bagijo M. Daffa Wildan Arzaky Mega Lestari Muh. Miqdad Al-Qifari