Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AMANNA GAPPA Yuridika
Jefferson Hakim
Kejaksaan Republik Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Restorative Justice for Corruption Cases the Settlement of Corruption Cases: is it Possible? Rizal Faharuddin; Jefferson Hakim
Yuridika Vol. 38 No. 1 (2023): Volume 38 No 1 January 2023
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ydk.v38i1.42511

Abstract

The Corruption Law of Indonesia regulate the return of the state’s losses suffered by state shall not exclude the criminal acts performed by the perpetrators. In practice, the state’s financial loss due to corruption is less than the cost of enforcing the relevant law. Furthermore, a corruption case requires manpower and lengthy process. Thus, the novel idea of settling minor state financial losses in corruption cases by means of returning the losses is considered more effective when applied with certain conditions. The research method of this study is normative judicial. The data used are primary, secondary and tertiary. This study argues that the concept of restorative justice could be applied to the settlement of corruption cases with minor state finance losses with certain conditions. The restorative justice approach to handling cases of corruption emphasises the restoration of the original state of affairs prior to the corruption, the application of restorative justice includes the stoppage of cases in the examination, investigation, and prosecution stages by considering the interest of the state, society, and other legal interests to be protected, the avoidance of negative stigma and retaliation, as well as society’s response to such as resolution.
Menggagas Sistem Penyitaan Aset Kripto Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Jefferson Hakim; Rizal F; Nurwinardi Nurwinardi
Amanna Gappa VOLUME 31 NOMOR 2, 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaku tindak pidana memanfaatkan aset kripto sebagai instrumen untuk menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dan/atau berkaitan dengan tindak pidana. Hal ini disebabkan karena aset kripto dinilai memberikan keamanan transaksi yang lebih baik, anonimitas, serta terbebas dari intervensi pihak pemerintah dan institusi keuangan. Untuk kepentingan pembuktian perkara pidana, penegak hukum perlu untuk melakukan penyitaan aset kri5pto sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana tersebut. Namun, belum ada ketentuan teknis yang mengatur penyitaan aset kripto serta aset kripto memiliki keunikan tertentu, salah satunya nilainya yang fluktuatif sehingga dapat mempengaruhi langkah penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Metode penelitian dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian dalam artikel ini adalah aset kripto merupakan komoditi digital yang bergerak namun tidak berwujud. Penyitaan terhadap aset kripto dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi terhadap Pedagang Fisik Aset Kripto, bank yang menyediakan akun virtual, dan pihak terkait serta meminta izin penyitaan terhadap ketua pengadilan negeri setempat. Selain itu, penentuan nilai aset kripto sehubungan dengan penyitaan dapat dilakukan dengan mekanisme tertentu.
Co-Authors Nurwinardi Nurwinardi Rizal F Rizal Faharuddin