Riswati Riswati
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

IMPLEMENTASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS DIGITALISASI TEKNOLOGI DI INDONESIA Riswati Riswati
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 3 No. 2, Oktober 2021
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v3i2.2474

Abstract

The government is conducting a transformation of Local Governance, based on Digitalization of Technology, for that the author is interested in conducting a research entitled "Implementation of Local Government Governance Based on Digitalization of Technology". benefits for the implementation of Good Governance in Indonesia. The method used in this study is a qualitative method, with descriptive analysis, with data sources from secondary data and primary data. The results and conclusions, that the application of technology digitization has been carried out by several local governments, in its implementation. However, not everything can run well, this is due to the limited ability of Human Resources, the support of other facilities and infrastructure, especially the internet connection network, which is still weak, so that it interferes in its implementation. However, the enthusiasm to do so is very, very good, so that the benefits in public services are felt by many people. Kominfo RI's commitment to support by improving the internet network throughout Indonesia. During the COVID-19 pandemic, most of the regional OPD OPDs that are responsible for providing public services have carried out public services using technology digitization applications. And people feel the satisfaction. Keywords: Implementation of Local Governance, Digitalization Based.
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PAD DI KABUPATEN BANDUNG Riswati Riswati
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 9 No 1 (2022): Vol 9 No. 1 (2022): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v9i1.2780

Abstract

AbstractThe purpose of this research is to find out how far the increase in local revenue through local tax management mechanisms. Regional Revenue Agency is the Agency responsible for managing local revenue in Bandung Regency. For this reason, researchers are interested in conducting research related to "Analysis of Regional Tax Management Policies in increasing PAD in Bandung Regency". The method that the researcher uses in this research is a qualitative, descriptive method with an inductive approach, with data sources obtained from primary data and secondary data. Primary data was obtained through direct observation, spaciousness, by observing and interviewing several respondents related to local taxes. While secondary data obtained from literature studies, documentation and regulations as well as previous scientific journals. The results and conclusions, that local taxes, greatly contribute to the increase in PAD in Bandung Regency, and for excellent service, the Regional Government, picks up the ball, by establishing UPTs for regional tax services, and doing it by using a mobile car on a scheduled basis at each UPT -UPT. In this way, the benefits are greatly felt, where the community is greatly helped, with the existence of UPT-UPT and mobile car services which are held on a scheduled basis for local tax services. This mechanism has been running, in accordance with the Motto of the elected Regional Head, the results of the simultaneous regional elections in 2020, with the "BEDAS" program, which has the meaning and meaning of "Clean without extortion, Effective and efficient in service, Accurate data used, Safe and trustworthy in confidentiality data, Always make the community happy "Keywords: Policy analysis, Local Tax Management, PAD AbstrakTujan dari penelitian yang peneliti lakukan ini adalah untuk mengetahui sejauhmana peningkatan pendapatan asli daerah melalui mekanisme pengelolaan pajak daerah. Badan Pendapatan Daerah adalah Dinas yang bertanggungjawab untuk mengelola pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian terkait dengan “Analisis Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalammeningkatkan PAD di Kabupaten Bandung”.Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, deskriptif dengan pendekatan induktif, dengan sumberdata diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui obersevasi secara langsung, kelapangan, dengan melakukan pengamatan dan mewancarai beberapa responden terkait pajak daerah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian-kajian pustaka, dokumentasi-dokumentasi dan peraturan-peraturan serta jurnal-jurnal ilmiah sebelumnya. Hasil dan simpulan, bahwa pajak daerah, sangat berkontribusi bagi peningkatan PAD di Kabupaten Bandung, dan untuk adanya pelayanan yang prima, Pemerintah Daerah, melakukan jemput bola, dengan mendirikan UPT-UPT pelayanan pajak daerah, dan melakukan dengan menggunakan mobil keliling secara terjadwal disetiap UPT-UPT. Dengan cara ini, sangat dirasakan manfaatnya, dimana masyarakat sangat terbantu, dengan adanya UPT-UPT dan pelayanan dengan mobil keliling yang diselenggarakan secara terjadwal untuk pelayanan pajak daerah. Mekanisme ini sudah berjalan, sesuai dengan Motto dari Kepala Daerah terpilih, hasil Pilkada serentak ditahun 2020, dengan program “BEDAS”, yang memiliki makna dan arti “Bersih Tanpa Pungli, Effektif dan efisiesn dalam pelayanan, Data akurat dimanfaatkan,Aman dan amanah dalam kerahasian data, Senantiasa membahagiakan masyarakat “Kata Kunci : Analisis kebijakan, Pengelolaan Pajak Daerah, PAD
ANALISIS TINGKAT RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN PERTUMBUHAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT R. Muhammad Rouffie Putera Kesuma Runjung; Anindita Primastuti; Riswati Riswati
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 9 No 2 (2022): Vol 9 No. 2: JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v9i2.2822

Abstract

Pemerintah berfungsi menjalankan sistem pemerintahan dalam rangka memastikan bahwa fungsi dari suatu negara dapat terselenggara dengan optimal. Urusan keuangan menjadi salah satu unsur penting diantara banyaknya urusan dalam suatu sistem pemerintahan yang kompleks. Pelaksanaan keuangan di suatu Pemerintahan dituangkan dalam laporan keuangan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan. Laporan keuangan daerah tersebut dapat dianalisis untuk mengetahui bagaimana keuangan daerah dilaksanakan, apakah sudah optimal atau belum. Terlebih apabila ada kondisi seperti Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 2019 yang tentu berpengaruh pada bagaimana pemerintahan diselenggarakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana rasio kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan keuangan daerah di Kota Bandung pada kurun waktu tahun anggaran 2016 hingga 2021, terlebih pada bagaimana pelaksanaan keuangan tersebut pada saat sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang didalami melalui studi literasi/dokumen. Teknik analisa data terdiri atas reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau hasil dari penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa rasio kemandirian keuangan di Kota Bandung dalam kurun waktu 2016 hingga 2021 memiliki rata – rata sebesar 74,17% dan rasio kemandirian tersebut konsisten berada diatas 60% disetiap tahunnya, sekalipun pada 2020 terdampak oleh Pandemi Covid-19. Sedangkan untuk pertumbuhan keuangan daerah di Kota Bandung menunjukan bahwa sejak 2017 hingga 2021, Pemerintah Kota Bandung hanya dua kali mengalami pertumbuhan keuangan yang negatif, yaitu pada 2017 serta pada tahun 2020 yang terdampak oleh adanya Pandemi Covid-19. Kata Kunci : Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan, Pertumbuhan Keuangan.