Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Anindita Primastuti
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
EVALUASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Anindita Primastuti
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) JEKP : Vol.4, No.2 - Des 2017
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPaper ini ditujukan untuk memberikan gambaran tentang proses perencanaan danpenganggaran di Kota Samarinda dan menjabarkan berbagai masalah yang terjadi saatproses tersebut berjalan. Membuat suatu perencanaan pembangunan dan menuangkannyadalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukanlah perkara yang mudahdan harus melalui proses panjang karena pemerintah daerah harus mempertimbangkanberbagai sumber daya yang dimiliki dan bagaimana sumber daya tersebut berinteraksi(Affandi Anwar dan Setia Hadi dalam Riyadi (2004: 8) dan menyesuaikannya dengananggaran daerah yang terbatas. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatifdeskriptif diketahui bahwa dalam proses perencanaan dan penganggaran di KotaSamarinda masih terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan pengesahanAPBD menjadi terlambat dan berimbas pada pelaksanaan keuangan yang juga menjadimundur dari ketentuan yang ada. Keyword:
ANALISIS TINGKAT RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN PERTUMBUHAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT R. Muhammad Rouffie Putera Kesuma Runjung; Anindita Primastuti; Riswati Riswati
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 9 No 2 (2022): Vol 9 No. 2: JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v9i2.2822

Abstract

Pemerintah berfungsi menjalankan sistem pemerintahan dalam rangka memastikan bahwa fungsi dari suatu negara dapat terselenggara dengan optimal. Urusan keuangan menjadi salah satu unsur penting diantara banyaknya urusan dalam suatu sistem pemerintahan yang kompleks. Pelaksanaan keuangan di suatu Pemerintahan dituangkan dalam laporan keuangan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan. Laporan keuangan daerah tersebut dapat dianalisis untuk mengetahui bagaimana keuangan daerah dilaksanakan, apakah sudah optimal atau belum. Terlebih apabila ada kondisi seperti Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 2019 yang tentu berpengaruh pada bagaimana pemerintahan diselenggarakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana rasio kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan keuangan daerah di Kota Bandung pada kurun waktu tahun anggaran 2016 hingga 2021, terlebih pada bagaimana pelaksanaan keuangan tersebut pada saat sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang didalami melalui studi literasi/dokumen. Teknik analisa data terdiri atas reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau hasil dari penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa rasio kemandirian keuangan di Kota Bandung dalam kurun waktu 2016 hingga 2021 memiliki rata – rata sebesar 74,17% dan rasio kemandirian tersebut konsisten berada diatas 60% disetiap tahunnya, sekalipun pada 2020 terdampak oleh Pandemi Covid-19. Sedangkan untuk pertumbuhan keuangan daerah di Kota Bandung menunjukan bahwa sejak 2017 hingga 2021, Pemerintah Kota Bandung hanya dua kali mengalami pertumbuhan keuangan yang negatif, yaitu pada 2017 serta pada tahun 2020 yang terdampak oleh adanya Pandemi Covid-19. Kata Kunci : Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan, Pertumbuhan Keuangan.
Analysis of Collaborative Actors in Regional Inflation Control Using Social Network Analysis Anindita Primastuti; Sartika Ika; Muhadam Labolo; Bahrullah Akbar
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan- Volume 15, Nomor 1, Tahun 2023
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtp.v15i1.2896

Abstract

This study aimed to analyze the relationships among actors involved in the collaboration of the Regional Inflation Control Team (TPID) in Cilacap Regency and identify the main actors (key actors) who play a crucial role in its success. Social Network Analysis was used to examine the network among the actors focus on four factors namely; collaboration, communication, learning examples, and interactor relationships within TPID. The results showed that the following actors were considered important in the TPID collaboration for inflation control in Cilacap Regency, namely theRegent of Cilacap, the Secretary of Cilacap Regency, the Head of the Bank Indonesia Representative Office in Purwokerto, the Assistant for Economic and Development, as well as the Head of Trade, Economy, and SMEs Office. These individuals were often sought after and served as learning resources when TPID members encountered problems. Keywords: Inflation; Collaborative Public Management; Collaboration; Communication; Social Network
ANALISIS POTENSI EKONOMI PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBAGAI DAERAH PENYANGGA DALAM PEMBANGUNAN IBUKOTA NEGARA (NUSANTARA) Anindita Primastuti; Afif Syarifudin Yahya; Afni Nooraini; Alma’arif Alma’arif; Murtir Jeddawi
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 1 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v50i1.4077

Abstract

Kebijakan pemindahan Ibukota Negara Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sejak tahun 2021 diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia secara umum dan daerah penyangga secara khusus. Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare adalah daerah penyangga yang berbatasan laut dengan Ibukota Nusantara. Sebagai daerah penyangga dan menjadi daerah penyupai utama makanan dan kebutuhan di Kalimantan Timur sebelum adanya IKN, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare harus menyiapkan perangkat kebijakan dan memaksimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan focus group discussion (FGD). Adapun informan dalam penelitian ini adalah perangkat daerah dan pakar yang memiliki hubungan fungsional dengan kebijakan pembangunan dan potensi daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kota Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare memiliki potensi ekonomi yang besar sebagai daerah penyangga IKN. Sementara dari segi kesiapan kebijakan, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare tidak menempatkan kebijakan khusus dalam rangka mengantisipasi kebijakan pemindahan ibukota, melainkan kebijakan pembangunan daerah yang ada saat ini dimaksimalkan untuk kepentingan internal daerah. Kata Kunci: Pemindahan Ibukota; Potensi Ekonomi; Perencanaan Pembangunan Daerah; Kebijakan Pemerintah Daerah.
Keterlibatan Masyarakat dalam Kolaborasi Pengendalian Inflasi Primastuti, Anindita; Labolo, Muhadam; Sartika, Ika; Akbar, Bahrullah
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No 4 : Al Qalam (Juli 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v17i4.2296

Abstract

Keterlibatan masyarakat dalam sebuah kolaborasi publik adalah sebuah keharusan, begitu juga dalam kolaborasi pada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Cilacap yang sudah melibatkan masyarakat diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. Namun demikian keterlibatan masyarakat dirasakan masih kurang dan dianggap masih perlu melibatkan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendekripsikan bentuk keterlibatan masyarakat dalam kolaborasi pengendalian inflasi dan kelompok masyarakat yang dilibatkan. Dengan menggunakan metdoe triangulasi (triangulation method) dan triangulasi sumber data (data source triangulation) diketahui bahwa bentuk keterlibatan masyarakat ada yang aktif dan pasif, kemudian kelompok masyarakat yang paling banyak dilibatkan adalah petani. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelibatan masyarakat dalam kolaborasi publik untuk mengendalikan inflasi adalah hal yang penting karena dapat mengoptimalkan capaian yang ingin dituju dari kolaborasi, dalam hal ini adalah terkendalinya inflasi. Tingkat keterlibatan masyarakat yang diinginkan dalam membuat keputusan (kebijakan) tergantung pada atribut masalah inti, beberapa masalah menuntut lebih banyak keterlibatan, yang lain menuntut lebih sedikit atau lebih banyak.
ANALISIS POTENSI EKONOMI PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBAGAI DAERAH PENYANGGA DALAM PEMBANGUNAN IBUKOTA NEGARA (NUSANTARA) Primastuti, Anindita; Yahya, Afif Syarifudin; Nooraini, Afni; Alma’arif, Alma’arif; Jeddawi, Murtir
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 1 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v50i1.4077

Abstract

Kebijakan pemindahan Ibukota Negara Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sejak tahun 2021 diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia secara umum dan daerah penyangga secara khusus. Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare adalah daerah penyangga yang berbatasan laut dengan Ibukota Nusantara. Sebagai daerah penyangga dan menjadi daerah penyupai utama makanan dan kebutuhan di Kalimantan Timur sebelum adanya IKN, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare harus menyiapkan perangkat kebijakan dan memaksimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan focus group discussion (FGD). Adapun informan dalam penelitian ini adalah perangkat daerah dan pakar yang memiliki hubungan fungsional dengan kebijakan pembangunan dan potensi daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kota Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare memiliki potensi ekonomi yang besar sebagai daerah penyangga IKN. Sementara dari segi kesiapan kebijakan, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare tidak menempatkan kebijakan khusus dalam rangka mengantisipasi kebijakan pemindahan ibukota, melainkan kebijakan pembangunan daerah yang ada saat ini dimaksimalkan untuk kepentingan internal daerah. Kata Kunci: Pemindahan Ibukota; Potensi Ekonomi; Perencanaan Pembangunan Daerah; Kebijakan Pemerintah Daerah.
Co-Authors Afif Syarifudin Yahya Alma`arif, Alma`arif Alma’arif, Alma’arif Bahrullah Akbar Ika Sartika Ika Sartika Labolo, Muhadam Muhadam Labolo Murtir Jeddawi Murtir jeddawi, Murtir Nooraini, Afni R. Muhammad Rouffie Putera Kesuma Runjung Riswati Riswati Yahya, Afif Syarifudin