p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL DISCRETIE
Waluyo Waluyo
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS) Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo Wida Samsi Yudani; Waluyo Waluyo; Rahayu Subekti
Jurnal Discretie Vol 2, No 3 (2021): Jurnal Discretie
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jd.v2i3.53611

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui sistem Online Single Submission (OSS) serta mengkaji kendala dan solusi atas Pelaksanaan Pelayananan Perizinan Berusaha melalui OSS yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder serta teknik pengumpulan data dengan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme dan pola pikir secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) oleh DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko karena mampu mewujudkan kemudahan berusaha di Indonesia, sederhana, dan cepat. Namun penggunaan sistem OSS dalam rangka pengurusan perizinan berusaha yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo masih menyisakan sejumlah kendala yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait pengurusan perizinan berusaha berbasis sistem OSS, didapati sistem yang sering error, serta sistem OSS saat ini mengalami peralihan untuk menuju sistem OSS-RBA yakni Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mencabut aturan lama yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
Implikasi Kebijakan Peraturan Walikota Tentang Insentif Pajak yang Terdampak Covid-19 Terhadap Peningkatan Pajak Sektor Hotel Dan Restoran Di Kota Madiun Al Fadilla Yoga Brata; Waluyo Waluyo; Rosita Candrakirana
Jurnal Discretie Vol 4, No 1 (2023): Jurnal Discretie
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jd.v4i1.73419

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensi penerapan kebijakan insentif pajak terhadap peningkatan pajak sektor hotel dan restoran di Kota Madiun serta kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Madiun dalam mendukung kebijakan insentif pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doctrinal dan empiris. Penelitian doktrinal digunakan untuk membuat kesimpulan logis tentang masalah hukum dengan didukung kenyataan yang ada. Penelitian hukum membantu membuat karya penelitian lebih berkualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya implikasi Peraturan Walikota Madiun Nomer 14 Tahun 2021 berdampak pada peningkatan pajak restoran dan hotel dilihat dari realisasi pendapatan Kota Madiun Tahun 2021. Berdasarkan data hasil penelitian bahwasanya penyerapan pendapatan Kota Madiun Tahun 2021 meningkat daripada Tahun 2020. Untuk kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Madiun untuk meningkatkan pendapatan daerah sektor hotel dan restoran yang terkena wabah Corona-19(Covid-19) dapat dibagi menjadi 2, yakni secara internal dan eksternal. Secara Eksternal, Pemerintahan Daerah Kota Madiun Khususnya Bapenda melakukan sosialisasi dan mendatangi secara langsung beberapa wajib pajak yang bermasalah dan secara Internal sendiri, dengan melakukan pelatihan digital bagi aparat di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.