Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PEMBANGUNAN PARTISIPASI DAN DEMOKRASI LOKAL DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Udaya Madjid; Zaenal Abidin AS
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2022): February 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.15 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i1.2604

Abstract

PenyelenggaraannPemilihan Kepala Desa (pilkades) serentak yang dilaksanakan mulai tahun 2016 tidak lepas dari dinamika dan konflik, dimana hal ini karena pilkades itu sendiri maupun karena faktor lain yang memberikan efek terhadap keberlangsungan pilkades. Misalkan karen intervensi tokoh politik dan atau partai poltik yang mencoba mendevositkan pengaruhnya untuk kepentingan pemilu periode berikutnya. Seperti halnya di Kabupaten Bandung Barat, Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dikatakan paling besar karena digelar di 112 desa dengan pendaftar sebanyak 553 calon. Didalam negara yang menganut sistem demokrasi, partisipasi politik merupakan indikator implementasi kekuasaan negara tertinggi oleh rakyat. Dimana hal ini sebagai bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat, yang terwujud dari keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kenegaraan. Maka sebaliknya, bila tingkat partisipasi politik masyarakat rendah pada umumnya dapat mengidentifikasikan bahwa rakyat kurang menaruh minat terhadap permasalahan atau kegiatan kenegaraan. Sepanjang pelaksanaan pemilihan, pemilihan kepala desa masuk kedalam pelaksanaan pemilihan yang rentan terjadinya sebuah konflik horizontal. Hal ini menjadi sangat logis mengingat lokasi wilayah yang tidak terlalu luas dan setiap pemilih mengenal dan memahami karakteristik dari calon-calonnya. Praktek politik uang bahkan menjadi hal yang sangat dianggap biasa dan bahkan menjadi sebuah keharusan didalam pelaksanaannya. Partisipasi politik masyarakat yang terjadi di masa Pilkades serentak di Kabupaten Bandung barat pada tahun 2019 dikatakan sangat tinggi, dimana salah satu indikatornya adalah dari banyaknya masyarakat yang tertarik untuk mendaftarkan diri menjadi bakal calon kepala Desa di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Dimana hal ini merupakan keberhasilan dari membangun partisipasi politik aktif masyarakat di wilayah KBB, dan tidak hanyaaitu tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkades serentak pada tahun 2019 mecapai 73 persen. Dimana hal ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan dan pengembangan di 112 desa yang melaksanakan pemilukades dan lebih luas lagi dapat mempengaruhi arah pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
IMPLEMENTATION OF BUREAUCRACY REFORM THROUGH THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF SMART CITY IN CIMAHI CITY Titin Rohayatin; Zaenal Abidin AS; Harky Ristala
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 6 No 1 (2023): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v6i1.1423

Abstract

The reform of the government bureaucracy marks a change in the government structure to a decentralized pattern. Consequently, the implementation of regional autonomy has changed the entire structure and function of the bureaucracy and the implementation of public services. Bureaucratic reform and public services are two important elements in governance management in the era of globalization. Bureaucratic reform is the government's commitment to implementing good governance to be able to have high competitiveness through the application of the concept of e-Government, one of which is the implementation and development of Smart Cities. Smart City is a city that combines information and communication technology (ICT) with the aim of improving the performance of government services. Smart cities in the era of globalization and digitalization can have a big impact on changing the lives of individuals and government organizations. Information technology in the era of globalization is the main means of improving human resources as implementers of government organizational systems. The implementation and development of Smart City aims to develop smart solutions for dealing with the challenges of urbanization, globalization, and the use of sophisticated information technology based on e-government.