Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.494
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AKSIOLOGIYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Transformative Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi PERSPEKTIF Jurnal Abdimas Mandiri Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Khazanah Sosial Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vivabio : Jurnal Pengabdian Multidisiplin Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences and Education
Rohayatin, Titin -
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
STRATEGI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH: MENUJU ERA GLOBALISASI Rohayatin, Titin -
Jurnal Transformative Vol 3, No 1 (2017): Potret Birokrasi
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (585.25 KB)

Abstract

Strategy of bureaucracy reform in local government is an effort and a step to strengthen locality and to solve many challenges in globalization era. Bureaucracy reform is not only to simplify bureaucracy structure but also to change mind set and work culture in bureaucracy, particularly in administrative management of local government. Bureaucracy reform had launched since reformation era, but it has faced impediment and challenge such as bad bureaucrat behavior, many corrupt bureaucrats, bad public service even though decentralization has been objectified. Performance problem has not been better yet even performance indicator has been available. Therefore, bureaucracy reform conceptual model as guideline in structure improvement, work culture of local bureaucracy, and strategy of bureaucracy reform consisting steps of bureaucracy improvement are important thing. As a result, there are general direction or strategy of bureaucracy reform as guideline for improvement of structure, performance, and culture in local bureaucracy, particularly local government, Cimahi city.
PEMODELAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT) KOTA CIMAHI Rohayatin, Titin
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 5 No 01 (2015): Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v5i01.147

Abstract

KPPT Cimahi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dikatakan belum optimal hal ini terlihat darirendahnya kualitas aparatur dalam mengkomunikasikan kebijakan, terbatasnya sarana dan media yang dimiliki,iklim komunikasi yang belum menunjang terhadap kualitas pelayanan publik, masih terdapatnya penyakitbirokrasi serta informasi dan pesan yang disampaikan oleh aparat KPPT kurang terserap. Tujuan penelitianadalah untuk menggambarkan pelaksanaan, hambatan, upaya dan membuat model kualitas penyelenggaraanpelayanan publik di KPPT Cimahi. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif analitis denganpendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan yaitu melaluiobservasi dan wawancara mendalam. Teknik penentuan informan menggunakan Purposive. Hasil penelitianmenunjukkan pelaksanaan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dapat diinterpretasikan kurang baik,ini terlihat dari minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki serta peralatan dan perlengkapan yang belummemadai, sehingga dapat berakibat terlambatnya proses pelayanan kepada masyarakat. Kurang tanggapnyaaparat kepada persoalan yang dihadapi masyarakat perlu menjadi perhatian dan segera di atasi supaya prosespelayanan dapat optimal. Kedepannya ini lebih diperhatikan supaya proses pelayanan berjalan dengan baik.Sedangkan dimensi emphaty dapat dikatakan cukup baik, dengan cukup baiknya hal ini diharapkan prosespelayanan dapat berjalan dengan optimal. Hambatan dalam pelaksanaan pelayanan publik antara lain masihrendahnya kualitas sumber daya manusia, masih minimnya sarana dan prasarana penunjang dalam pelayananpublik. Upaya yang dilakukan KPPT Kota Cimahi adalah pelatihan terhadap sumber daya manusia, pengajuansarana dan prasarana pendukung. Terbentuknya model kualitas pelayanan publik yaitu model terpisah, modelsistem pelayanan satu atap, dan model pelayanan satu pintu.
SELEKSI TAMBAHAN UJIAN TERTULIS BAKAL CALON PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2021 DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT Agustina Setiawan; Titin Rohayatin; Toto Kushartono; Dadan Kurnia; Widuri Wulandari; Siti Munawaroh
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 3 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i3.990-995

Abstract

Kualitas sumber daya manusia bakal calon kepala desa menentukan masa depan dari pemerintahan desa. Proses penyelenggaraan pemerintahan desa sangat ditentukan oleh kualitas kepala desa yang sedang berkuasa, karena hal ini berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan serta pelayanan yang diberikan kepada masyarakat desa, serta kemajuan dan kesejahteraan dari masyarakat desa. Dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Bandung Barat, calon kepala desa sebelum dipilih langsung oleh masyarakat merka mengikuti test tertulis sebagai seleksi awal sebelum pemilihan kepala desa. Hal ini menjadi perhatian dari FISIP Unjani untuk dapat ikut serta dalam penyelenggaraan test tambahan tertulis yang dilakukan bagi bakal calon kepala desa di KBB. Harapannya dengan adanya test tertulis tambahan ini, para calon kepada desa yang maju dalam pemilihan kepala desa adalah calon-calon yang memiliki pengetahuan yang luas sehingga kedepannya mampu untuk memajukan desa yang bersangkutan. Pelaksanaan seleksi tambahan akademik ujian tertulis yang dilakasankan oleh FISIP Unjani berjalan lancar.
Bureaucratic Reform Strategy In Improving The Quality Of Public Services By Implementing Bureaucratic Communication Model in Cimahi City Titin Rohayatin; Agus Subagyo; Agustina Setiawan; Siti Munawaroh; Widuri Wulandari
PERSPEKTIF Vol 11, No 3 (2022): PERSPEKTIF - July
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v11i3.6264

Abstract

This study aims to look at the bureaucratic reform strategy for improving public services in Cimahi City. This study uses a qualitative descriptive method, namely interview data collection techniques, literature study, and observation. Research result; mapping of the condition of the Cimahi City Regional Government in terms of institutions, management, bureaucratic ethics, a description of the reasons why bureaucratic reform is needed, and the formulation of general guidelines for bureaucratic reform strategies that refer to the Grand Design of bureaucratic reform through 8 (eight) areas of change, namely: Mental Apparatus, Legislation -Invitation, Performance Accountability, Management, Supervision, Institutional, Apparatus HR, and Public Services. And the formation of a model of government bureaucratic communication. The bureaucratic communication model is expected to be able to accelerate the process of bureaucratic reform in government. The models are SR (Stimulus-Response) model, Aristotels Linear communication model, Linear development communication model (Shannon and Wever), SMCR Communication Model (Sender, Message, Channel, and Receiver), Bureaucratic Communication Process model, and Bureaucratic communication model. With the government bureaucratic communication model in public services, it is expected to create quality and effective communication.
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Tata Kelola Aset Desa Toto Kushartono; Titin Rohayatin; Dadan Kurnia; Widuri Wulandari; Siti Munawaroh
Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 3 (2022): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aks.v6i3.12963

Abstract

Pengelolaan aset desa merupakan sesuatu yang penting dan harus menjadi perhatian lebih dari Pemerintah Desa. Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pengelolaan aset desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan aset desa merupakan persoalan yang krusial, selain masalah anggaran dan keuangan desa. Apabila desa mampu melakukan pengelolaan aset secara baik dan berkelanjutan niscaya peran desa dalam pengentasan kemiskinan. Saat ini peran desa dalam mengelola assetnya masih belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa factor seperti tingkat pemahaman, kepedulian, kepemimpinan dan tingkat pasrtisipasi masyarakat yang masih rendah. Pengelolaan aset desa selama ini hanya terbatas pada pencatatan saja. Belum sampai pada pengelolaan yang mampu menghasilkan pendapatan desa serta berdaya guna dalam jangka panjang. Program Studi Ilmu Pemerintahan melakukan pengabdian kepada masyarakat (Pengmas) berupa pendidikan dan pelatihan untuk memberikan wawasan kepada para aparatur pemerintah desa dalam mengelola aset desa. Pelaksanaan ini diikuti oleh berbagai perangkat desa yang berada di seluruh wilayah Indonesia.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DESA SE-KABUPATEN BANDUNG Titin Rohayatin; Agustina Setiawan; Dadan Kurnia; Noer Apptika Fuji Lestari; Siti Munawaroh; Widuri Wulandari
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 10 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i10.3615-3627

Abstract

Dalam konteks penyelenggaraaan pemerintahan daerah yang terpenting adalah bagaimana pemerintah desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mampu meningkatkan daya saing desanya. Hal tersebut hanya mungkin terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan desa dapat terlaksana dengan baik didukung oleh kemampuan sumber daya manusia dari aparatur desanya. Dengan demikian, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dari aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Bandung. Metode kegiatan yang dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam pelaksanaan kegiatan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis serta membuat standarisasi kompetensi dan sertifikasi profesi, pengembangan kerjasama pelatihan, pengembangan pembelajaran masyarakat melalui platform digital akademi desa 4.0 berbasis inovasi desa. Hasil kegiatan dapat dikatakan efektif karena mampu membantu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bagi para Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Perangkat Desa lainnya dan pendamping Desa dalam rangka tata kelola manajemen Pemerintah Desa dan tata Kelola Aset Desa dalam rangka peningkatan kualitas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Bureaucratic Reform Strategy In Improving The Quality Of Public Services By Implementing Bureaucratic Communication Model in Cimahi City Titin Rohayatin; Agus Subagyo; Agustina Setiawan; Siti Munawaroh; Widuri Wulandari
PERSPEKTIF Vol. 11 No. 3 (2022): PERSPEKTIF - July
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v11i3.6264

Abstract

This study aims to look at the bureaucratic reform strategy for improving public services in Cimahi City. This study uses a qualitative descriptive method, namely interview data collection techniques, literature study, and observation. Research result; mapping of the condition of the Cimahi City Regional Government in terms of institutions, management, bureaucratic ethics, a description of the reasons why bureaucratic reform is needed, and the formulation of general guidelines for bureaucratic reform strategies that refer to the Grand Design of bureaucratic reform through 8 (eight) areas of change, namely: Mental Apparatus, Legislation -Invitation, Performance Accountability, Management, Supervision, Institutional, Apparatus HR, and Public Services. And the formation of a model of government bureaucratic communication. The bureaucratic communication model is expected to be able to accelerate the process of bureaucratic reform in government. The models are SR (Stimulus-Response) model, Aristotels Linear communication model, Linear development communication model (Shannon and Wever), SMCR Communication Model (Sender, Message, Channel, and Receiver), Bureaucratic Communication Process model, and Bureaucratic communication model. With the government bureaucratic communication model in public services, it is expected to create quality and effective communication.
OPTIMALISASI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENERAPAN E-GOVERNMENT DI DESA WANTILAN Tinda Irawaty; Widuri Wulandari; Titin Rohayatin; Noer Apptika Fujilestar
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pkm.v7i1.2909

Abstract

Community service carried out aims to improve the knowledge, abilities, and skills of village officials in e-government in administering government at the village level. Human Resource is an important factor in an organization. With various forms and objectives, the organization is made based on various visions for the benefit of the organization and in carrying out its mission it is managed and managed by employees. Implementation of village-level e-government as a form of village digitization so that villages become smart villages. This activity is carried out in three stages, namely the preparation stage in the form of socializing activities with village officials, the implementation stage is carried out by delivering material, focus group discussions (FGD) and training or tutors, and the last stage is an evaluation by asking participants about knowledge related to e-commerce. government. The results show that participants understand e-government but still need further guidance. Keywords: E-government, Human Resources, Village Government
PELATIHAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA MELALUI KONSEP SMART VILLAGE GOVERNMENT DI KABUPATEN BANDUNG Agustina Setiawan; Titin Rohayatin; Siti Munawaroh; Dadan Kurnia; Iing Nurdin; Toto Kushartono
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 8 (2023): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i8.2749-2758

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam antara teori dan praktek mengenai konsep  tata Kelola pemerintahan desa melalui smart village.  Tema terkait tata Kelola pemerintahan dipilih, karena adanya peluang dari desa yang ada di Kabupaten Bandung untuk dapat mewujudkan tata Kelola pemerintahan desa dengan menggunakan konsep smart village government. Akan tetapi, sampai dengan saat ini belum seluruh desa di Kabupaten Bandung yang mewujudkan tata Kelola pemerintahan desa dengan konsep smart village government. Hal ini terjadi karena sebagian besar Kepala Desa yang ada di Kabupaten Bandung belum memahami tentang strategi mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, serta belum menyadari terkait posisi strategis dan kelebihan insfrastruktur yang dimiliki. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara pemberian materi, ceramah, focus group discussion (FGD), dan evaluasi. Untuk mewujudkan berjalannya smart village secara optimal diperlukan kapasitas dari pemerintahan desa. Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam terwujudnya smart village, tentunya didukung dengan sarana dan prasarana di desa. Dari hasil pengabdian kepada masyarakat ini, bahwa pemerintah desa yang ada di Kabupaten Bandung sangat ingin menjadikan desanya smart, dengan harapan mampu untuk memajukan desanya menuju arah yang lebih baik. Untuk itu, aparatur pemerintah desa berharap pendidikan dan pelatihan terkait smart village diselenggarakan secara berkelanjutan.
OPTIMALISASI SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI TATA KELOLA KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENERAPAN E-GOVERNMENT DI KECAMATAN CIPEUNDEUY KABUPATEN SUBANG Titin Rohayatin; Dadan Kurnia; Noer Apptika Fujilestari; Siti Munawaroh
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 6, No 1 (2024): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v6i1.11715

Abstract

Tata Kelola manajemen Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan penyelenggaran pemerintahan harus di manage dengan baik, karena Sumber daya manusia aparatur pemerintah akan memiliki dampak terhadap berbagai arah, termasuk dalam tata Kelola Keuangan Desa, tata Kelola Keuangan Bumdes. Tata Kelola Keuangan Desa dan tata Kelola Keuangan Bumdes perlu dilakukan secara baik dan benar serta bersifat transparan guna menghindari ada penyimpangan dan penyalahgunaan dari penggunaan keuangan tersebut. Tata Kelola keuangan desa, tata Kelola keuangan Bumdes ini dapat meningkatkan potensi keuangan desa dan akhirnya dapat meningkatkan tingkat ekonomi Masyarakat dan dapat meningkatkan taraf kehidupan kesejahteraan Masyarakat. Tata Kelola keuangan desa, dan tata Kelola keuangan Badan Usaha milik desa dengan cara mengoptimalkan dari potensi desa maka akan menopang kehidupan perekonomian Masyarakat desa dan akan mendukung terhadap Program Pemerintah bahwa Pembangunan desa merupakan garda terdepan bagi Pembangunan Nasional. Beberapa penerapan teknologi informasi sebagai bentuk wujud digitalisasi desa sudah tersdia untuk membantu Pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, diharapkan dengan adanya teknologi informasi tersebut sebagai bentuk penerapan e- Government dalam pemerintahan desa yang tjuannya mewujudkan Smart Village dan menuju desa mandiri.
Co-Authors Abidin As, Zaenal Abidin AS, Zaenal Abidin AS Achmad Nurmandi Agus Subagyo Agus Subagyo Agus Subagyo Agustina Setiawan Agustina Setiawan Anggia, Gia Apptika Fuji Lestari, Noer Apptika, Noer Aprilia, Bunga Aprimayanti, Risyah Aziz, Denis Abdul Basyari, Muhammad Sachrul Dadan Kurnia Dari, Widuri Wulan Fauzi, Lukman Munawar febriansyah, dicky Febriasnyah, Dicky Fujilestari, Noer Apptika Irawaty, Tinda Kumorotmo, Wahyudi Kurnia, Dadan Kushartono, Toto Lestari, Noer Apptika Fuji Mastoah, Neneng Munawar, Lukman Noer Apptika Fujilestari Noviyanto, Andreas Nurdin, Iing P, Dahly Sukma Permana, Danny Priatna, Endang Pujilestari, Noer Apptika Ristala, Harky Rochaeni, Atik Saputri, Riska Septiansyah, Bayu Setiawan, Agustina Siddha, Arlan Siti Munawaroh Siti Munawaroh Siti Munawaroh Siti Munawaroh Siti Munawaroh Siti Munawaroh Siti Munawaroh Sukma, Dahly Suranto Suranto Tinda Irawaty Toto Kushartono Toto Kushartono Toto Kushartono Tulus Warsito, Tulus Ulung Pribadi, Ulung Waluyo Zulfikar Wawan Gunawan Widuri Wulandari Widuri Wulandari Widuri Wulandari Widuri Wulandari Widuri Wulandari Widuri Wulandari Wulan Wulan, Widuri Wulandari, Felinda Wulandari, Widuri Yamardi Yamardi, Yamardi