Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Indra Muhammad Nur Nasution
IPDN
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN Indra Muhammad Nur Nasution
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) JEKP : Vol.4, No.1 - Juni 2017
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan alat perwujudan desentralisasi fiskal. APBD memiliki peranan yang cukup penting untuk mempercepat gerak roda pembangunan di setiap daerah terutama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Berutu (2009:3) dengan dikelolanya APBD oleh pemerintah daerah masing-masing tanpa ada campur tangan pemerintah pusat dalam rangka otonomi daerah maka pemerintah daerah dapat leluasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya dalam rangka mensejahterakan masyarakat.Penelitian ini dibangun berdasarkan beberapa teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan suatu gejala sehingga didapat hubungan kausal yaitu hubungan sebab akibat. Penelitian ini akan menggambarkan adanya pengaruh variabel pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tahun 2011–2015. Desain penelitian merujuk pada data sekunder dari tahun 2011-2015 karena penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berguna untuk menguji hubungan antar fenomena dengan data sekunder serta untuk validasi dan menguji reliabilitas data penelitian.Hasil penilitian yang diperoleh berupa Variabel Pengeluaran Pemerintah Daerah (X) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y1) dengan nilai koefisien korelasi (R) antara variabel 0,804 dan nilai R Square  (R2) atau koefisien determinasi 0,647, artinya 64,70% variasi yang terjadi terhadap tinggi atau rendahnya pertumbuhan ekonomi disebabkan variasi Pengeluaran Pemerintah, sedangkan sisanya (35,30%) tidak dapat diterangkan. 
TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERAPKAN PERENCANAAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER Indra Muhammad Nur Nasution; Marthalina Marthalina
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) JEKP : Vol.5, No.2 - Desember 2018
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/je & kp.v5i2.423

Abstract

AbstrakSebagian besar pelaksanaan anggaran dan belanja daerah Pemerintah Daerah di Indonesiadianggap masih memiliki kesenjangan antara kebijakan yang berpihak pada keadilangender. Hal ini merugikan kaum perempuan karena selama ini proporsi anggaran untukkepentingan perempuan sangat kecil yaitu kurang dari 5% dari seluruh total anggaran.Menyikapi hal tersebut, dibutuhkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkankesetaraan gender melalui mekanisme, kebijakan dan anggaran responsif gender.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperlajari bagaimana tantanganPemerintah Daerah dalam menerapkan perencanaan anggaran responsif gender. Metodedalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melaluistudi literatur. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah masihmenemui banyak kendala jika ingin serius menerapkan perencanaan anggaran responsifgender.Kata kunci: pemerintah daerah, anggaran responsif gender
Co-Authors Marthalina Marthalina