Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja yang Tidak Terdaftar BPJS Nurul Kusuma Dewi; Hafid Zakariya; Dika Yudanto
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.678 KB)

Abstract

Pada penelitian ini penulis mempunyai tujuan untuk meneliti dan membahas perihal perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan yang mengacu dalam keterangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan maksud untuk memahami mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini serta menggunakan pendekatan deskriptif beserta teknik analisis data kualitatif. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah perusahaan tidak memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerjanya namun perusahaan telah melaksanakan kewajibannya dan tenaga kerja telah melakukan kewajibannya serta menerima haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Jaminan Sosial, Ketenagakerjaan
Tinjauan Yuridis Pembinaan Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19 Denia Rachma Fajriani; Hadi Mahmud; Hafid Zakariya
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.047 KB)

Abstract

Kebiasaan orang telah berubah secara global sejak adanya virus corona, terutama pada Lembaga Pemasyarakatan, yang mana sangat diperlukan adanya langkah-langkah progresif yang harus dilaksanakan, sehingga selama adaya wabah virus corona, hak narapidana atas keselamatan dan bimbingan tetap terlaksana di lembaga pemasyarakatan dengan menetapkan prosedur kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari melaksanakan pembinaan bagi narapidana di masa pandemic, dan mengetahui kendala-kendalanya. Bentuk riset ini menggunakan penelitian jenis hukum empiris, penelitian deskriptif, dengan pendekatan penelitian kualitatif. Kemudian digunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif sebagai teknis analisisnya. Untuk sumber dan pengambilan data, peneliti melakukan penelitian kepustakaan dengan merujuk pada UU No. 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan beserta Surat Edaran yang diturunkan pemerintah selama masa pandemi Covid-19, Melakukan penelitian langsung di lokasi. Selain mengadakan wawancara dengan pihak berkepentingan berkaitan kajian. Hasil dari penelitian ini, yaitu wawancara dengan pihak terkait seperti Kasubag Kepala Subseksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Seksi Binapi) dan Kepala Lapas Kelas IIB Wonosari. Beberapa penjelasan yang diperoleh tentang pelaksanaan pembinaan pada masa pandemic terhadap para narapidana, Pembinaan narapidana yang berkaitan dengan pihak ketiga dilaksanakan pembinaan secara virtual melalui aplikasi zoom yang mana pengampu berada di tempat masing-masing, sedangkan narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari dengan pengawasan petugas pembina dan petugas pengamanan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan. Kendala dalam pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan ketika adanya wabah corona di Lapas Wonosari yaitu, faktor keadaan masa Covid-19 yang mana dengan diturunkan beberapa aturan melalui surat edaran. Serta peran petugas pembina Lapas dalam upaya mengoptimalkan kegiatan pembinaan pada masa pandemi Covid-19 terhadap narapidana didalam lapas dengan metode saling tutorial antara petugas pembina lapas dengan narapidana atau antara narapidana dengan narapidana. Karya ilmiah ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan pola pembinaan melalui langkah-langkah progresif terhadap narapidana selama masa pandemi Covid-19, mengingat keadaan pada setiap kota/negara mengalami perbedaan. Kata Kunci : Covid-19, Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan, Tinjauan Yuridis
Tinjauan Hukum dan Perlindungan Korban terhadap Pertangung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Pencabulan Anak Disabilitas Nigel Jordan Giorgia Nandito Pidesta; Hanuring Ayu; Hafid Zakariya
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i5.8000

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas serta efektivitas perlindungan hukum bagi korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Anak penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang sering mengalami kekerasan seksual akibat keterbatasan fisik maupun mental mereka. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasi perlindungan hukum bagi korban masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dapat dianalisis melalui teori retribusi, preventif, dan rehabilitatif. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan akses keadilan bagi korban, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kebutuhan khusus anak disabilitas, serta stigma sosial yang menyebabkan banyak kasus tidak terungkap. Analisis terhadap beberapa kasus menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tidak selalu mencerminkan keadilan bagi korban. Penelitian ini menyarankan reformasi kebijakan untuk memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, serta menyediakan fasilitas pendampingan bagi korban. Reformasi ini diharapkan dapat membuat sistem peradilan pidana di Indonesia lebih responsif terhadap perlindungan anak disabilitas dan memberikan keadilan yang lebih baik bagi mereka.