Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja yang Tidak Terdaftar BPJS Nurul Kusuma Dewi; Hafid Zakariya; Dika Yudanto
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.678 KB)

Pada penelitian ini penulis mempunyai tujuan untuk meneliti dan membahas perihal perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan yang mengacu dalam keterangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan maksud untuk memahami mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini serta menggunakan pendekatan deskriptif beserta teknik analisis data kualitatif. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah perusahaan tidak memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerjanya namun perusahaan telah melaksanakan kewajibannya dan tenaga kerja telah melakukan kewajibannya serta menerima haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Jaminan Sosial, Ketenagakerjaan

Tinjauan Yuridis Pembinaan Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19 Denia Rachma Fajriani; Hadi Mahmud; Hafid Zakariya
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.047 KB)

Kebiasaan orang telah berubah secara global sejak adanya virus corona, terutama pada Lembaga Pemasyarakatan, yang mana sangat diperlukan adanya langkah-langkah progresif yang harus dilaksanakan, sehingga selama adaya wabah virus corona, hak narapidana atas keselamatan dan bimbingan tetap terlaksana di lembaga pemasyarakatan dengan menetapkan prosedur kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari melaksanakan pembinaan bagi narapidana di masa pandemic, dan mengetahui kendala-kendalanya. Bentuk riset ini menggunakan penelitian jenis hukum empiris, penelitian deskriptif, dengan pendekatan penelitian kualitatif. Kemudian digunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif sebagai teknis analisisnya. Untuk sumber dan pengambilan data, peneliti melakukan penelitian kepustakaan dengan merujuk pada UU No. 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan beserta Surat Edaran yang diturunkan pemerintah selama masa pandemi Covid-19, Melakukan penelitian langsung di lokasi. Selain mengadakan wawancara dengan pihak berkepentingan berkaitan kajian. Hasil dari penelitian ini, yaitu wawancara dengan pihak terkait seperti Kasubag Kepala Subseksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Seksi Binapi) dan Kepala Lapas Kelas IIB Wonosari. Beberapa penjelasan yang diperoleh tentang pelaksanaan pembinaan pada masa pandemic terhadap para narapidana, Pembinaan narapidana yang berkaitan dengan pihak ketiga dilaksanakan pembinaan secara virtual melalui aplikasi zoom yang mana pengampu berada di tempat masing-masing, sedangkan narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari dengan pengawasan petugas pembina dan petugas pengamanan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan. Kendala dalam pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan ketika adanya wabah corona di Lapas Wonosari yaitu, faktor keadaan masa Covid-19 yang mana dengan diturunkan beberapa aturan melalui surat edaran. Serta peran petugas pembina Lapas dalam upaya mengoptimalkan kegiatan pembinaan pada masa pandemi Covid-19 terhadap narapidana didalam lapas dengan metode saling tutorial antara petugas pembina lapas dengan narapidana atau antara narapidana dengan narapidana. Karya ilmiah ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan pola pembinaan melalui langkah-langkah progresif terhadap narapidana selama masa pandemi Covid-19, mengingat keadaan pada setiap kota/negara mengalami perbedaan. Kata Kunci : Covid-19, Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan, Tinjauan Yuridis

Tinjauan Hukum dan Perlindungan Korban terhadap Pertangung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Pencabulan Anak Disabilitas Nigel Jordan Giorgia Nandito Pidesta; Hanuring Ayu; Hafid Zakariya
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i5.8000

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas serta efektivitas perlindungan hukum bagi korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Anak penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang sering mengalami kekerasan seksual akibat keterbatasan fisik maupun mental mereka. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasi perlindungan hukum bagi korban masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dapat dianalisis melalui teori retribusi, preventif, dan rehabilitatif. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan akses keadilan bagi korban, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kebutuhan khusus anak disabilitas, serta stigma sosial yang menyebabkan banyak kasus tidak terungkap. Analisis terhadap beberapa kasus menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tidak selalu mencerminkan keadilan bagi korban. Penelitian ini menyarankan reformasi kebijakan untuk memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, serta menyediakan fasilitas pendampingan bagi korban. Reformasi ini diharapkan dapat membuat sistem peradilan pidana di Indonesia lebih responsif terhadap perlindungan anak disabilitas dan memberikan keadilan yang lebih baik bagi mereka.

Analisis Yuridis Pelindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Menggunakan Media Online di Indonesia I Made Ridho Ramadhan; Hanuring ayu; Hafid zakariya
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.3360

This study aims to analyze the legal protection of victims of Online Gender-Based Violence (OGBV) in Indonesia through harmonization of relevant laws and evaluate the implementation effectiveness. This research employs juridical-normative approach with descriptive-analytical and prescriptive methods. Data collected through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively-normatively using legal hermeneutics approach. Research findings reveal fundamental structural disharmony in OGBV victim protection legal framework. The Sexual Violence Criminal Act Law adopts victim-centered approach but limited in digital dimensions, Electronic Information and Transactions Law implements law and order approach with minimal victim protection, while Pornography Law uses moral regulatory approach potentially criminalizing victims. Implementation faces systemic challenges including institutional unpreparedness, low conviction rates (34%), and high victim stigmatization (73%). Research concludes the need for systemic transformation through regulatory harmonization, National OGBV Task Force establishment, National OGBV Response System development, and institutional capacity strengthening.

Tinjauan Hukum dan Perlindungan Korban terhadap Pertangung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Pencabulan Anak Disabilitas Nigel Jordan Giorgia Nandito Pidesta; Hanuring Ayu; Hafid Zakariya
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i5.8000

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan anak disabilitas serta efektivitas perlindungan hukum bagi korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Anak penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang sering mengalami kekerasan seksual akibat keterbatasan fisik maupun mental mereka. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasi perlindungan hukum bagi korban masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dapat dianalisis melalui teori retribusi, preventif, dan rehabilitatif. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan akses keadilan bagi korban, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kebutuhan khusus anak disabilitas, serta stigma sosial yang menyebabkan banyak kasus tidak terungkap. Analisis terhadap beberapa kasus menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tidak selalu mencerminkan keadilan bagi korban. Penelitian ini menyarankan reformasi kebijakan untuk memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, serta menyediakan fasilitas pendampingan bagi korban. Reformasi ini diharapkan dapat membuat sistem peradilan pidana di Indonesia lebih responsif terhadap perlindungan anak disabilitas dan memberikan keadilan yang lebih baik bagi mereka.

A JURIDICAL REVIEW OF THE ESTABLISHMENT OF SIGNIFICANT ECONOMIC PRESENCE AS A SUBSTITUTE FOR THE TRADITIONAL PERMANENT ESTABLISHMENT (PE) IN THE COLLECTION OF INCOME TAX FROM FOREIGN DIGITAL COMPANIES Soeprijono; Ismiyanto; Hafid Zakariya
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 4 No. 3 (2026): September
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21731409

The acceleration of the digital economy has catalyzed cross-border business models that allow foreign digital enterprises to generate massive profits from domestic markets without any physical presence (scale without mass). This condition leads to the erosion of the tax base for market jurisdictions like Indonesia. This article normatively analyzes the transformation of tax law doctrines from the traditional Permanent Establishment (PE) concept based on physical nexus to the criteria of Significant Economic Presence (SEP). This research employs a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results indicate that the enactment of SEP in the Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) is a legitimate manifestation of fiscal sovereignty to reflect the modern economic value creation theory. However, its unilateral enforcement conflicts with international law, specifically Articles 26 and 27 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT), as long as bilateral Tax Treaties have not been modified. As a pragmatic measure, Indonesia has deferred the execution of SEP-based Income Tax and shifted towards optimizing Digital VAT (PPN PMSE) to avoid global economic retaliation, such as Section 301 of the US Trade Act.

POSITION VIDEO RECORDINGS AND DIGITAL CONVERSATIONS AS EVIDENCE IN DOMESTIC VIOLENCE CASES Haryantana; Hafid Zakariya; Hanuring Ayu
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 4 No. 4 (2026): December - ON PROGRESS
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Development technology information has bring change to system proof in case criminal , including case Domestic Violence (DV). Video recordings and digital conversations through application message electronic the more Lots used For documenting incident violence in general happens in space private and difficult proven through witness direct . Research This aim analyze position and power proof video recordings as well digital conversations in domestic violence cases reviewed from aspect authentication , integrity , validity acquisition , and its relevance with action the crime charged . Research use method law normative with approach legislation , conceptual , and cases . Legal materials analyzed in a way qualitative-prescriptive based on provision law proof , arrangement information electronics , as well as development doctrine and practice justice . Research results show that video recordings and digital conversations can used as tool evidence that has strength proof if fulfil condition authentication , integrity , validity acquisition , and relevance . Authentication required For ensure source and authenticity evidence , whereas integrity ensure proof No experience change or manipulation . Legitimacy acquisition related with procedure acquire and secure evidence , while relevance show connection proof with element action domestic violence crime . Power proof digital evidence is cumulative and increasing strong if supported tool proof others . Therefore that , is necessary strengthening digital forensics and standardizing the chain of custody in order to ensure reliability digital evidence in the judicial process criminal .

PREEMPTIVE MEASURES BY THE SUKOHARJO POLICE DEPARTMENT’S COMMUNITY RELATIONS UNIT TO COMBAT GANG-RELATED CRIMES Irfan Fais Baihaqi; Hafid Zakariya; Firstnandiar Glica Aini
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 4 No. 4 (2026): December - ON PROGRESS
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to identify the preemptive measures taken by the Community Development Unit (Satbinmas) of the Sukoharjo Police Department to combat thuggery, as well as to identify the obstacles encountered and efforts to overcome them. This study employs an empirical legal research method with a descriptive approach. Data were collected through interviews and observations of Satbinmas members at the Sukoharjo Police Department, as well as a literature review of relevant laws and regulations, books, journals, and previous studies. The data collected were analyzed using qualitative descriptive methods. The results of the study indicate that the preemptive efforts of the Sukoharjo Police Department’s Satbinmas are carried out through Community-Led Security Development (Binkamsa), Youth, Teenagers, and Women’s Development (Binredawan), “Friday Confessions” sessions, legal education and outreach, community visits by Bhabinkamtibmas officers, strengthening the Police-Community Partnership Forum (FKPM), collaboration with relevant agencies and community leaders, and increasing community participation in maintaining security and order. Challenges faced include economic factors affecting the community, fear of reporting crimes, low legal awareness, limited personnel, limited facilities and infrastructure, the vastness and diverse characteristics of the jurisdiction, and coordination challenges. Efforts to overcome these obstacles have been made through increased door-to-door outreach, the use of information technology and the 110 complaint hotline, the strengthening of the FKPM, and collaboration with local governments on community economic empowerment. Thus, the preemptive efforts of the Sukoharjo Police’s Community Relations Unit (Satbinmas) have been implemented through a guidance-based approach and partnerships with the community; however, further strengthening of resources, coordination, and community participation is still needed to ensure that the prevention of thuggery can be carried out optimally.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search