Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

ANALISIS PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN HASIL YANG DICAPAI DALAM PERATURAN DESA TENTANG PERTUMBUHAN DESA Ismia Nur Aurelia; Suharno Suharno; Dika Yudanto
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 8: Januari 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v2i8.1140

Abstract

This study discusses village regulations for village development as the basis for village growth, in this case testing the suitability of the guidelines from Regional Regulation regarding the procedures for their formation dan implementation and the result achieved in Village Administration by the Village Head. Based on this, the legal problem that will be studied is how the procedure for establishing and the results achieved from village regulations regarding village growth arise in Ngringo Village. This writing uses empirical research methods carried out through documentation studies and direct interviews with the Ngringo Village Government. In 2021 it will produce two legal products as well as various develompents proclaimed through the Village Regulations that are formed that can be implemented well but not optimally.
PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI PERDES Dika Yudanto; Hanuring Ayu
Kajian Hukum Vol 4, No 1 (2019): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.326 KB)

Abstract

The role of tertiary institutions can be synchronized with the mandate of Law No. 6 of 2014 concerning Villages, Diseases, and Resources that can be provided to countries that have access to rural areas, so that every resource in rural areas can achieve strength it becomes clearer. and conceptually, places that are rural destinations can be overcome in the Village Regulation (Perdesa). This is where the role of universities in making village regulations made by the village government. assistance in making Perdes by a law lecturer from the Faculty of Law will help from the design to the enactment of the Perdes, so that village regulations made clear apply, can be implemented and the results of their utilization clearly. Higher education has a major contribution in educating the lives of rural communities, by participating in the tri dharma higher education program to realize community service programs. This community service program aims to build village growth by providing assistance and helping efforts to improve human resources in rural areas through training or outreach to the community such as increasing knowledge, training to produce valuable art and managing other resources owned in rural area. . These programs can be carried out by university structures such as lecturers and student work programs (KKN). For example the countryside in the Klaten government. Normative-empirical research methods.Keywords : rural areas, university services, human resource improvement, village regulations.
Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja yang Tidak Terdaftar BPJS Nurul Kusuma Dewi; Hafid Zakariya; Dika Yudanto
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.678 KB)

Abstract

Pada penelitian ini penulis mempunyai tujuan untuk meneliti dan membahas perihal perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan yang mengacu dalam keterangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan maksud untuk memahami mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini serta menggunakan pendekatan deskriptif beserta teknik analisis data kualitatif. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah perusahaan tidak memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerjanya namun perusahaan telah melaksanakan kewajibannya dan tenaga kerja telah melakukan kewajibannya serta menerima haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Jaminan Sosial, Ketenagakerjaan
Fungsi Perguruan Tinggi untuk Pembangunan Desa yang Dituangkan dalam Kebijakan Peraturan Desa di Desa Sobayan Kabupaten Klaten Dika Yudanto
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.494 KB) | DOI: 10.59582/sh.v16i01.587

Abstract

Pembangunan desa demi kesejahteraan masyarakat juga untuk lebih memberikan peran kepada masyarakat dalam pembangunan desa, maka perlu dikembangkan suatu peran aktif dari perguruan tinggi dalam rangka pelaksaanaan tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan dengan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses tersebut guna menggali upaya aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui musyawarah mulai dari tingkat RT, dusun/kampung. Dalam mengembangkan Desa ada aspek penting yang harus diperhatikan terlebih dahulu, yaitu penggerak desa itu sendiri atau masyarakat sebagai sumber daya manusia nya (SDM) dan perlu adanya regulasi yaituPeraturan Desa yang mengatur dengan jelas tujuan pembangunan desa dengan demikian perkembangan Desa akan lebih optimal. Universitas dengan adanya Tri Dharma Perguruan Tinggi akan sangat membantu Desa dalam proses pembangunan perkembangan menuju Desa yang lebih maju. Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat bisa diterapkan dengan membantu desa dalam upaya memajukan Desa melalui Peraturan Desa yang baik dan jelas tujuannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris. Kata Kunci: Kebijakan Peraturan Desa, Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pembangunan Desa