Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Penelitian Serambi Hukum
Emir Syarif Fatahillah Pakpahan
Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran Pemerintah Terhadap Bisnis Online dan UMKM Era Covid-19 Berdasarkan Hukum Positif Willy Tanjaya; Jessica Juliana Simalango; Roiman Simalango; Emir Syarif Fatahillah Pakpahan
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 15 No 01 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 01 Tahun 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.79 KB)

Abstract

Perekonomian merupakan sistem yang dipakai sebuah negara guna mengontrol dan mendistribusikan sumber dayanya, layanan dan produk ke individu-individu dan organisasi yang ada dalam negeri. UMKM menjadi salah satu penyumbang devisa negara dan lapangan kerja bagi masyrakat Indonesia, tanpa terlepas dari bantuan pemerintah, baik aspek perizinan, pembangunan usaha dan sampai keberlangsungan usaha. Dimasa pandemi Covid-19 media elektronik menjadi wadah yang digunakan banyak masyarakat Indonesia sebagai tempat untuk melakukan kegiatan bisnis, dihitung dari modal, waktu, kemudahan berjualan dan keefektifan. Aplikasi Facebook menjadi salah satu akun media sosial yang digunakan masyarakat untuk melakukan kegiatan bisnis, baik dilakukan dengan cara membuat beranda, status dan platfrom yang sudah disediadakan oleh Facebook untuk kegiatan bisnis. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana masyarakat paham perkembangan dan peran pemerintah pada kegiatan bisnis online dan UMKM. Metode yang dimanfaatkan pada penelitian ini ialah yuridis normatif, yakni sebuah penelitian hukum yang mengkaji data sekunder sebagai bahan dasar untuk penelitian. Hasilnya, peran pemerintah terhadap UMKM dan bisnis online telah diatur dalam UU dan PP, tinggal bagaimana meningkatkan dan mengembangkan peran tersebut dimasa pandemi Covid-19. Kata kunci : Bisnis online, Covid-19.UMKM, Pandemi, Pemerintah
Analisis Hukum Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst. Tentang Pemecatan Karyawan Secara Sepihak Emir Syarif Fatahillah Pakpahan; Serli Tarigan; Ryenza Nafisah Az Zahra; Suci Rahma Dini
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.6.1.11729.10-18

Abstract

Unilateral termination of employment (PHK) is a crucial issue in industrial relations that can create legal uncertainty for both workers and employers. Although Indonesia’s labor regulations have established PHK procedures, discrepancies remain between normative provisions and their implementation, particularly concerning worker protection. This study aims to analyze Decision Number 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst. to assess compliance with applicable regulations and its impact on workers affected by unilateral PHK. This research employs a normative juridical method with a case study approach and an analysis of relevant legislation. The findings indicate that the decision reinforces the importance of legally compliant PHK procedures and provides protection for disadvantaged workers. Further analysis reveals that inconsistencies in rule enforcement by employers are a primary factor leading to labor disputes. Therefore, this study highlights the need to strengthen legal enforcement mechanisms and worker protections to create a fairer and more balanced industrial relationship.
Co-Authors Jessica Juliana Simalango Roiman Simalango Ryenza Nafisah Az Zahra Serli Tarigan Suci Rahma Dini Willy Tanjaya