Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Ilmu Hukum
Rasji Rasji
Universitas Tarumanegara
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan Terbatas Terbuka Riri - Lastiar Situmorang; Rasji Rasji
Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v12i1.8207

Abstract

Perkembangan perusahaan yang semakin pesat membuat perusahaan harus mampu mempertahankan eksisitensinya misalnya dengan  melakukan beberapa cara untuk meluaskan dan membesarkan perusahannya. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang tujuannya adalah mendapat keuntungan akan melakukan beberapa cara misalnya dengan proses strukturisasi perusahaan melalui penggabungan (merger),  peleburan (konsolidasi) dan pengambilalihan (akuisisi). Sebagaimana diketahui bahwa perseroan terdiri dari organ perseroan yang salah satunya adalah pemegang saham. Pemegang saham pada sebuah PT mempunyai hak dan kewajiban yang timbul karena akibat kepemilikan saham terhadap PT tersebut. Hak suara dalam sebuah PT berbanding lurus dengan kepemilikan saham sehingga nilai saham yang dimiliki oleh tiap pemegang saham, berpengaruh dalam mengambil sebuah kebijakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keputusan PT tentu diambil berdasarkan suara mayoritas yang menimbulkan pertanyaan bagaimana perlindugan hukum terhadap pemegang saham minoritas khususnya pada perseroan terbatas yang go public yang tentunya memiliki banyak pemegang saham minoritas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan pengumpulan bahan melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, PT dalam pengambilan keputusan hendaknya memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dengan prinsip majority rule and minority protection. Artinya yang berkuasa tetap pemegang saham mayoritas tetapi sedapat mungkin juga harus memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas. Meskipun terdapat beberapa ketentuan dalam UUPT yang ditujukan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, namun cara terbaik adalah dengan melakukan tindakan preventif atau pencegahan. Untuk itu, seluruh stakeholders dalam perseroan haruslah mengedepankan prinsip good corporate governance.
DINAMIKA KONSTITUSI DAN PERUBAHAN HUKUM TATA NEGARA SEBUAH TINJAUAN PERUBAHAN KONSTITUSI DI ERA DIGITAL Rasji Rasji; Grace Avianti; Kent Edward
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 18 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8323040

Abstract

The development of digital technology has had a significant impact on the dynamics of constitutions and the changes in constitutional law in the modern era. This article aims to provide an overview of constitutional changes occurring in the context of the digital era. A country's constitution serves as the legal foundation governing its system of government and the rights of its citizens, and constitutional changes in the digital era involve new aspects that need to be considered. In the digital era, information technology has transformed the way people communicate, interact, and participate in the process of public policy formation. The internet and social media have become important means for individuals to express their aspirations and influence political decision-making processes. This has led to demands for constitutional changes to accommodate these new developments. Technological advancements also present new challenges to the protection of human rights and privacy. In the digital era, safeguarding freedom of speech, freedom of expression, and access to information has become more complex. Constitutions must be able to adapt to these changes in order to safeguard citizens' freedoms. However, constitutional changes in the digital era also pose various challenges. Careful regulation is needed to strike a balance between freedom of expression and the protection of issues such as harmful content dissemination, cybercrime, and privacy violations. In this context, an overview of constitutional changes in the digital era becomes crucial to ensure that constitutional law remains relevant and provides adequate protection in the face of evolving technological challenges. The process of constitutional change should involve broad public participation and thoughtful consideration to achieve the appropriate balance between technological innovation and the protection of citizens' rights.
Pengaruh Hukum Pajak Bagi Kesejahteraan Rakyat Indonesia Felicia Felicia; Rasji Rasji
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 18 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8312923

Abstract

Seperti yang kita ketahui, tujuan didirikannya negara adalah untuk menyejahterakan rakyatnya. Dalam menyelenggarakan pemerintah, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, untuk menjaga kepentingan tersebut negara memerlukan dana. Dana yang akan dikeluarkan ini didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting untuk kesejahteraan rakyat baik dalam pembangunan nasional maupun penyelenggaran pemerintahannya. Agar pemungutan pajak dilakukan secara adil dan efisien, maka dari itu dibentuknya hukum pajak. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang tidak membayar pajak. Akibatnya, fasilitas yang diberikan kepada masyarakat masih kurang baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan, dan keamanan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, masyarakat harus menaati pengaturan pajak yang ada dan mempunyai kesadaran untuk membayar pajak. Dengan adanya kesadaran masyarakat tentunya banyak pekerjaan yang dapat diciptakan untuk mengurangi pengangguran serta pendidikan yang baik dapat tercapai. Dalam artikel ini akan diuraikan mengenai pajak sebagai dana perekonomian suatu negara apakah mempengaruhi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Co-Authors Felicia Felicia Grace Avianti Kent Edward Riri - Lastiar Situmorang