Diah Pawestri Maharani
Universitas Brawijaya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Rasionalisasi Pengadilan Agraria Di Indonesia Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan Imam Koeswahyono; Diah Pawestri Maharani
Arena Hukum Vol. 15 No. 1 (2022)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.1

Abstract

Pewujudan keadilan dalam bidang pertanahan merupakan amanat konstitusi sebagaimana Pasal 33 UUD RI 1945  Meskipun demikian hingga saat ini terdapat banyak pelanggaran dan konflik agraria yang terjadi, yang dapat dikatakan sebagai extraordinary karena di dalamnya terdapat konflik struktural dan berkaitan dengan kemampuan secara ekonomi yang dimiliki oleh kelompok tertentu  Guna mewujudkan mekanisme peradilan yang berkeadilan dalam mengatasi konflik agrarian diperlukan suatu lembaga khusus  Penelitian ini menggagas Pengadilan Agraria sebagai peradilan khusus yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus konflik agrarian Pembentukan Pengadilan Agraria semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penyelesaian konflik agraria dan sebagai institusi penegakan hukum yang independen  Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual
ANALISIS PENGATURAN PENGALIHAN DATA PRIBADI LINTAS NEGARA PASCA AKUISISI DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Tazkiya An Nafisa; Moch. Zairul Alam; Diah Pawestri Maharani
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i1.3548

Abstract

Pada era digital ini, terdapat tren ekspansi bisnis internasional dengan melakukan aksi korporasi, salah satunya akuisisi, yang menyebabkan beralihnya data pribadi baik secara domestik maupun secara lintas negara akibat adanya integrasi pasca akuisisi. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, hanya terdapat ketentuan terpisah pada Pasal 48 dan Pasal 56 mengenai aksi korporasi dan transfer data pribadi lintas negara, tanpa mengatur keterkaitan antara dua ketentuan ini. Hal ini berpotensi menyebabkan beralihnya data pribadi ke luar yurisdiksi Indonesia secara otomatis sebagai dampak dari integrasi pasca akuisisi. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dari dibentuknya pengaturan pengalihan data pribadi lintas negara pasca akuisisi dan membentuk formulasi peraturan yang ideal untuk mengatasi isu hukum ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, konseptual, dan kasus, dengan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan studi situs web, serta dianalisis menggunakan interpretasi sistematis, gramatikal, dan komparatif. Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa terdapat ketidaklengkapan norma di dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dapat mengadopsi ketentuan-ketentuan di dalam European Union The General Data Protection Regulation 2016/679 dalam merumuskan ketentuan yang ideal mengenai pengalihan data pribadi lintas negara akibat akuisisi.