p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pledoi Law Jurnal
Arry Wirawan
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan No Putusan (1274/Pid.B/2022/PN. Makassar) Nurisnah H; Arry Wirawan; Syarifain Kautsar
Pledoi Law Jurnal Vol. 2 No. 01 (2024): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: This study investigates the application of substantive criminal law to perpetrators of embezzlement in office and the judicial considerations in sentencing. Using a normative juridical approach with qualitative methods, the research reveals: (1) The judge's application of criminal law in Decision Number 1274/Pid.B/2022/PN.Mks was criticized for leniency, despite the offense warranting harsher penalties. The prosecutor's modest demand allowed the judge flexibility in sentencing the defendant. (2) The judge's legal considerations in the case were generally sound, yet the imposed sanction was perceived as insufficient given the seriousness of the offense and the suspect's responsibilities and earnings. ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan mengetahui Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif Yuridis, melalui pendekatan studi kepustakaan yang menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor 1274/Pid.B/2022/PN.Mks kurang tepat, karena tuntutan jaksa penuntut umum terhadap tersangka terbilang rendah dengan hukuman penjara selama 2 tahun 6 (enam) bulan, meskipun tindakan tersebut seharusnya dianggap sebagai tindak pidana dengan pemberatan sehingga sudah selayaknya tuntutan dari jaksa memberikan kebebasan untuk hakim menentukan vonis pada terdakwa. (2) Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor 1274/Pid.B/2022/PN.Mks  telah tepat, namun sanksi yang diberikan masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan tanggung jawab yang diemban oleh tersangka dan nominal gaji yang diterimanya.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menyimpan dan Memelihara Satwa yang Dilindungi Dalam keadaan hidup (Studi Putusan Nomor : 244/Pid.B/LH/2023/PN.Sgm) Amiruddin Pabbu; Arry Wirawan; Agus Sugeng Jatmiko
Pledoi Law Jurnal Vol. 2 No. 02 (2024): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: The research findings indicate that the application of Article 21 paragraph (2) letter a in conjunction with Article 40 paragraph (2) of Law Number 5 of 1990 on the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems is appropriate, as the judge considered that storing, possessing, and maintaining protected wildlife can disrupt the continuity of the ecosystem. According to the Minister of Environment and Forestry Regulation No. P.20/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2018, Perkici Dora and Blue-Eared Lory birds are protected species threatened by excessive capture and trade. The defendant's actions should be evaluated based on the quality of the act, which significantly impacts wildlife preservation and the environment. Therefore, the judge should have imposed a harsher penalty than the one in Decision No. 244/Pid.B/LH/2023/PN.Sgm.   ABSTRAK: Hasil Penelitian menujukkan bahwa Penerapan Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah sudah tepat karena hakim mempertimbangkan bahwa menyimpan, memiliki dan memelihara, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dapat menyebabkan permasalahan terhadap keberlangsungan ekosistem satwa. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.20/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2018 bahwa burung Perkici Dora dan Nuri Telinga Biru merupakan satwa yang telah dilindungi dan terus terancam oleh penangkapan dan perdagangan berlebihan. Serta Perbuatan yang dilakukan oleh terdakawa tidaklah dipandang dengan perspektif kuantiti objek pidana melainkan harus dilihat dari kacamata kualitas perbuatan yang dapat memberikan dampak yang begitu besar bagi kelestarian satwa dan lingkungan hidup secara umum. Oleh karena itu, apa yang telah dituangkan Hakim sepatutnya dapat memberikan ganjaran yang lebih berat dari sanksi pidana yang telah ditetapkan pada Putusan Nomor 244/Pid.B/LH/2023/PN.Sgm.