Andi Tenripadang
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Perlindungan Hukum terhadap Hak Milik dalam Hukum Perdata Indonesia: Perspektif Kepastian dan Keadilan Andi Tenripadang; Basyirah Mustarin
Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 6 No 2 (2025): Education and Islamic Studies
Publisher : STAI DDI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55623/au.v6i2.549

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak milik serta mekanisme penyelesaian sengketa properti dalam kerangka hukum perdata Indonesia, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum ideal dan praktik empiris di masyarakat. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum perdata serta rekomendasi praktis bagi aparat hukum dan pemangku kebijakan dalam meminimalkan sengketa hak milik. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis hukum normatif, yang didukung oleh data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak milik secara normatif telah diatur secara komprehensif, namun implementasinya masih menghadapi kendala administratif, tumpang tindih kepemilikan, serta belum optimalnya integrasi antara hukum formal dan hukum adat. Penyelesaian sengketa properti cenderung lebih efektif apabila mengombinasikan jalur litigasi dan non-litigasi, khususnya melalui mediasi yang mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa penguatan administrasi pertanahan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta integrasi hukum adat dan hukum formal merupakan langkah strategis untuk mewujudkan perlindungan hak milik yang adil, pasti, dan berkelanjutan dalam hukum perdata Indonesia.
A BRIEF REVIEW OF SIYASAH SYAR’IYYAH’S PRINCIPLES ON COMMUNITY PARTICIPATION IN THE FORMULATION OF LOCAL REGULATION NUMBER 2 OF 2022 CONCERNING ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL BUDGET IN SOPPENG REGENCY Ahmad Faisal Faisal; Andi Tenripadang; Kiljamilawati; Andi Muh. Taqiyuddin BN
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 2 (2026): Law Journal (LAJOUR) Juni 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i2.376

Abstract

This study aims to analyze the role of community participation in the drafting of Local Regulation (Perda) Number 2 of 2022 concerning Accountability for the Implementation of the Regional Budget (APBD) in Soppeng Regency from the perspective of siyasah syar'iyyah. The objectives of this study are based on the following main issues: (1) How does community participation in the drafting of local regulations provide input at each stage of the regulation formation process? (2) How does the perspective of siyasah syar'iyyah view community participation in the drafting of regional regulations?This study uses a qualitative method with a juridical-sociological approach. Data collection was carried out through document analysis, interviews with policy makers, and observation of the legislative process in Soppeng Regency. The data obtained was analyzed descriptively and analytically to describe community involvement in the local regulation drafting process and explore its involvement with the principles of siyasah syar'iyyahThe results of this study show that, overall, although community participation has been implemented, there is a need for improvement in the existing mechanisms. Local governments and regional representative councils need to increase socialization, expand access to information, and create more inclusive and representative spaces for participation. These steps will make community participation more substantial and have a significant impact on the quality of the local regulations draft