Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Governance: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik
Mohammad Natsir
Universitas Wijaya Putra
Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Evaluasi Kebijakan Program Percepatan Pencegahan Stunting Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Mohammad Natsir
Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik) Vol 13 No 1 (2023): GOVERNANCE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik
Publisher : FISIP UWP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/gjkmp.v13i1.162

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk melakukan evaluasi sejauh mana pelaksanaan kebijakan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan khususnya pada pencegahan stunting, untuk memetakan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan kebijakan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan khususnya pada pencegahan stunting. Digunakan Model CIPP, yaitu konteks, input, proses serta produk dikarenakan model ini lebih menyeluruh pada evaluasi dikarenakan evaluasi dilakukakan mulai awal proses sampai dengan akhir proses. Konteks evaluasi dilakkan uji apakah tujuan dirumuskan secara jelas dan spesifi, atau tidak. Input evaluasi dilakukan uji apakah input untuk mencapai tujuan sudah cukup memadai serta bagaimana kualitasnya. Proses evaluasi yang dikaitkan dengan bagaimana prosedur melaksanakan program, serta apakah didapat kelemahan-kelemahan dalam mendukung proses pekerjaan. Produk evaluasi yang dikaitkan dengan hasil yang dicapai dari suatu program/kebijakan, serta apakah program perlu dilanjutkan, dilanjutkan dengan revisi atau tidak dilanjutkan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, berupa penelitian evaluasi dengan desain kualitatif-verivikatif, dengan varian kualitatif evaluatif, karena penelitian ini dilakukan untuk meneliti suatu program/kebijakan. .Dalam setiap tahap penelitian/pengambilan kesimpulan, dilakukan langkah-langkah berupa data reduksi, data display, serta data verivication. Berdasarkan evaluasi kontek, disimpulkan bahwa pelaksanaan program pencegahan stunting masih dirumuskan secara sederhana, sehingga belum dimengerti sepenuhnya dan belum difahami oleh aparat pembina sepenuhnya. Dari evaluasi input didapatkan kesimpulan aparat pembina belum sepenuhnya mengalokasikan dana, Prasarana dan sarana, serta sumber daya yang menukupi untuk melakukan pembinaan. Berdasarkan Evaluasi Output, belum diapai sasaran sepenuhnya.
Efektifitas Perwali Probolinggo Nomor 107 Tahun 2021 Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Online Di Kelurahan Triwung Lor Kota Probolinggo Iwan Cahyono; Mohammad Natsir
Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik) Vol 13 No 2 (2023): GOVERNANCE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik
Publisher : FISIP UWP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/gjkmp.v13i2.175

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menguraikan mengenai keefektifan dari penerapan Perwali Probolinggo Nomor 107 Tahun 2021 dalam rangka peningkatan pelayanan publik berbasis online. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara deskriptif. Fokus penelitian mengacu pada penerapan Perwali Probolinggo Nomor 107 Tahun 2021 dalam rangka peningkatan pelayanan publik berbasis online di Kelurahan Triwung Lor Kota Probolinggo. Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu Konsep layanan publik digital mengarah kepada prinsip efektis dan efisien (Cabrilo et al., 2014). Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Dalam teknik pengumpulan data pada saat penelitian dilakukan dengan cara melakukan observasi pada instansi terkait, setelah itu dilakukan wawancara mendalam mengenai penelitian serta adanya dokumentasi sebagai akhir penelitian. Dalam penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil dari penelitian penerapan Perwali Probolinggo Nomor 107 Tahun 2021 telah berhasil diterapkan atau telah efektif sehingga dapat membantu permasalahan dalam mengurangi terjadinya deskriminasi dan ketidakpastian mengenai waktu pelayanan yang di butuhkan oleh pemohon. Faktor pendukung dalam penelitian ini terdiri dari hakikat kerja sama yang merupakan semua pihak dikatakan assembling produktif dan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya. Sementara faktor penghambat terdiri dari faktor internal terkait dengan hambatan yang sering terjadi didalam instansi dan faktor eksternal adalah sebuah hambatan yang berasal dari luar instansi.
Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Desa Krucil Kabupaten Probolinggo Nur Havivah; Sri Juni Woro Astuti; Mohammad Natsir
Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik) Vol 13 No 2 (2023): GOVERNANCE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik
Publisher : FISIP UWP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/gjkmp.v13i2.176

Abstract

Pada awal tahun 2020, virus corona menjadi masalah kesehatan dunia. bahkan juga pada kondisi dan ekonomi. Pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Salah satunya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid 19) dan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT- Dana Desa). Tujuan Penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi masyarakat miskin terkena dampak covid 19 di Desa Krucil Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, (2) Untuk mengetahui Efektivitas program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masyarakat miskin yang terkena dampak covid 19 di Desa Krucil Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo.
Implementasi Perwali Kota Probolinggo Nomor 173 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Ayu Kusumaningtyas; Mohammad Natsir
Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik) Vol 14 No 1 (2024): GOVERNANCE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik
Publisher : FISIP UWP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/gjkmp.v14i1.200

Abstract

Policies related to urban village budgets that began to be implemented in 2019 throughout Indonesia can be categorized as new policies. To implement urban village facilities and infrastructure development activities and community empowerment in urban villages with the urban village budget, the Probolinggo City Government established a policy through Mayor Regulation Number 173 of 2019 concerning Guidelines for Village Budget Management within the Probolinggo City Government. Sukabumi Village, Mayangan District is one of the villages in Probolinggo City that has received village budget allocations. The use of the urban village budget has entered its fifth year of implementation, but there are still infrastructure development activities that have not been carried out repeatedly and other problems that need to be explored and found solutions. This study aims to analyze the implementation of urban village budget management policies and map and analyze what factors are supporting and inhibiting the implementation of village budget management policies based on Probolinggo Mayor Regulation Number 173 of 2019 concerning Guidelines for Village Budget Management in the Probolinggo City Government Environment in Sukabumi Village. The type of research used in this research is descriptive with a qualitative approach with primary data sources through determining informants using purposive sampling and secondary data obtained by observation and documentation methods.
Kinerja PPID (Pejabat Pengelola Informasi Publik Dan Dokumentasi) Dalam Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintahan Kota Probolinggo Ferliana Ferliana; Mohammad Natsir
Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik) Vol 14 No 1 (2024): GOVERNANCE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik
Publisher : FISIP UWP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/gjkmp.v14i1.202

Abstract

Law of the Republic of Indonesia number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure indicates that state administration must be carried out in an open or transparent manner. The Administration of government must be able to create public trust in the government, one of which is by meeting the information needs of the community. The City Government of Probolinggo has committed to carrying out the mandate of the Law on Public Information Disclosure by making a policy of establishing a public information and Documentation Management Officer (PPID) consisting of Main PPID and Supporting PPID. Even though they have carried out their duties accordance with the mandate of the law, the Probolinggo City PPID is still experiencing several obstacles, one of which is the existence of information disputes submitted by information applicants. Therefore it is necessary to carry out research related to the performance of the Probolinggo City PPID in implementing Public Information Disclosure and examining the constraints faced. In this study using a qualitative descriptive approach. The results of this study indicate that the performance of PPID Probolinggo City in implementing Public Information Disclosure has been good. However, there are still a number of obstacles encountered, namely the lack of competent human resources in their fields and the lack of orderly administration in the preparation of DIP and the determination of exempted information that has not been completed with a consequential test document.
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Dan Terbatas Merokok Kota Probolinggo Arini Dwi Megayanti; Mohammad Natsir
Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik) Vol 14 No 1 (2024): GOVERNANCE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik
Publisher : FISIP UWP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/gjkmp.v14i1.221

Abstract

In an effort to protect the human rights of every human being to be able to breathe fresh and clean air or be free from cigarette smoke, as well as in an effort to improve the health of the people of Probolinggo City while still respecting the rights of smokers, the Probolinggo City Government has issued Probolinggo City Regional Regulation (Perda) No. . .12 of 2012 concerning No-Smoking and Limited Smoking Areas and Probolinggo Mayor (Perwali) Regulation No. 118 of 2021 concerning Implementation Guidelines for Probolinggo City Regional Regulation no. 12 of 2012 concerning No-Smoking and Limited Smoking Areas. After this regulation has been in effect for 11 years, it turns out that there are still many violations of non-smoking areas and restricted smoking areas. This research aims to determine the implementation of Regional Regulations regarding No-Smoking and Limited-Smoking Areas in Probolinggo City and identify obstacles in implementing these Regional Regulations. The research method used in this research is a qualitative descriptive method. Interviews and observations were carried out in the No-Smoking Area (SMA Negeri 1 Probolinggo) and the Limited-Smoking Area (Mayangan Subdistrict, Mayangan District, Probolinggo City). The informants in this research were the Probolinggo City Health Service and the Probolinggo City Civil Service Police Unit.The results of the research show that the implementation of regional regulations in non-smoking areas has gone well, while in restricted smoking areas it has not gone well.
Co-Authors Arini Dwi Megayanti Ayu Kusumaningtyas Ferliana Ferliana Iwan Cahyono Nur Havivah Sri Juni Woro Astuti