Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam
Abd. Rahman Shaleh
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PROBLEM HUKUM HARTA WARISAN DALAM PERNIKAHAN SIRRI Abd. Rahman Shaleh
Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam Vol. 1 No. 1 (2020): Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah dan Keluarga Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (605.245 KB) | DOI: 10.35316/alhukmi.v1i1.741

Abstract

The legal relationship between men and women in marriage is a legal relationship which in law always gives rise to legal rights and obligations. Both the husband’s rights or wife’s rights. All of which are clearly regulated in marriage in law number 01 of 1974 and compilations of islamic law. Legitimate marriages of state law are marriages registered in the state through the office of religious affairs or KUA. Whereas marriages that are not registered in a country are commonly reffered to as sirri marriages. Children born well in a legal marriage have inherent rights for children born namely inheritance rights. A legal problem arises where the inheritance rights cannot be clearly devided due to the vague legalism of the sirri marriage.
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH Abd. Rahman Shaleh
Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam Vol. 2 No. 1 (2021): Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah dan Keluarga Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.503 KB) | DOI: 10.35316/alhukmi.v2i1.1417

Abstract

Islamic economic transactions today have become a necessity in conducting economic transactions. Be it through selling transactions, buying economic trade transactions and the like. This is in line with the life of the Islamic community in which the Shari'a is always embedded as a benchmark for obedience to religion as a way of life. Sharia economic principles must be accompanied by clear legal protection so that there is comfort in conducting sharia economic transactions. So there is legal protection that protects it if there are problems or legal disputes behind the day. This legal protection exists since syriah economic transactions are carried out and transacted, namely obedience to the legal principles that underlie them in sharia economic governance. Religious court laws and compilations of Islamic law have provided legal protection in sharia economic transactions. That is, obey what is being transacted and use the legal route of the religious court as a legal umbrella in sharia economic disputes.
KARAKTER HUKUM KORUPSI POLITIK DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Abd. Rahman Shaleh; Imam Fawaid
Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam Vol. 3 No. 2 (2022): Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah dan Keluarga Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (980.122 KB) | DOI: 10.35316/alhukmi.v3i2.2327

Abstract

Prilaku korupsi terjadi dimanapun dan ditempat manapun karena korupsi bisa terjadi disemua tempat dan waktu. Korupsi adalah juga merupakan kejahatan luar biasa karena didalamnya mengerogoti keuangan negara . Rakyat adalah yang dirugikan dalam prilaku korupsi . Di Indonesia korupsi politik semakin mewabah dan dilakukan oleh pelaku yang mempunyai kekuasaan politik. Pimpinan partai politik punya kuasa dan punya peran sentral dalam kekuasaan pimpinan politiknya. Bisa dikedudukan sebagai menteri atau jabatan birokrasi lainnya. Ada karakter hukum dalam korupsi politik dalam melakukan tindakan korupsinya. Di Indonesia punya karakter hukum tersendiri dalam prilaku korupsinya. Budaya ingin hidup mewah dan ingin cepat kaya itu salah satu mengapa melakukan sikap korupsi. Di Amerika Serikat juga terjadi korupsi politik karena pelaku punya kuasa dalam jabatannya. Prilakunya bermacam-macam salah satunya karena punya kuasa dalam jabatanya. Prilaku dan karakter hukum dalam korupsi politik di Indonesia dan Amerika Serikat ada kesamaan prilaku hukumnya. Tentunya dua duanya antara Indonesia dan Amerika Serikat ada sikap hukum dari pemerintah yakni korupsi yang dialkukannya harus ditindak secara hukum. Karakter korupsi politik ada arah dan dampaknya yakni merugikan keuangan negara.
SKEMA HUKUM GUGATAN PERDATA DALAM PERKARA KORUPSI Abd. Rahman Shaleh; Imam Fawaid
Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam Vol. 4 No. 1 (2023): Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah dan Keluarga Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/alhukmi.v4i1.3447

Abstract

Korupsi semakin merajela disegala sektor. Pelakuknya bervaritif dari segala kalangan yang mempunyai kesempatan dan sarana yang ada untuk melakukan korupsi. Korupsi menjadi biang kebangkrutan negara dalam membangun dan menata negara. Korupsi sebagai musuh bersama dan merupakan kejahatan luar biasa yang bentuk penanganannya juga butuh ektra keseriusan dari negara. Pelaku korupsi tidak hanya dipidana ada ruang keperdataan yang bisa digunakan oleh negara agar kerugian keungan negara bisa terselamatkan. Apabila penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara maka ada ruang untuk bisa mengembalikan keuangan negara yakni melalui gugatan perdata ke pengadilan. Begitu juga apabila tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahliwarisnya. Ruang hukum inilah yang bisa digunakan untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara. Skema gugatan hukum perdata harus dilalui sebagai alur gugatan keperdataan di gugatan perdata. Ada pendaftaran gugatan, pemanggilan pihak-pihak, proses persidangan, dari gugatan,jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan hakim untuk dilalui dalam proses gugatan perdata.
PERAN FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM Abd. Rahman Shaleh; Imam Fawaid
Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam Vol. 5 No. 1 (2024): Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah dan Keluarga Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/alhukmi.v5i1.5155

Abstract

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat secara hukum harus ditaati oleh masyarakat yang mengitarinya. Hukum dibentuk melalui proses pencarian hukum. Hukum dibentuk dilatar belakngi oleh filosofi sebagai sandaran nilai dalam mencari dan membentuk hukum. Hukum bukan hanya dibentuk seadanya. Hukum dibentuk dengan dasar filsafat hukum sebagai roh terbentuknya hukum. Oleh karena itu idealnya hukum harus dibentuk dengan dasar filsafat hukum. Dengan hakikat hukum dan moral hukum yang baik. Tanpa hal itu maka terbentuknya hukum akan tidak mempunyai nilai hukum. Hukum akan hampa manakala hukum terbentuk hanya sekeadr formalistik hukum, Akar filsafat itulah yang harus mendasari terbentuknya hukum. Pencarian hakikat hukum akan terpenuhi manakala hukum dibentuk dengan dasar filsafat hukum. Hukum tidak akan terbentuk manakala filsafat atau filosofi hukum tidak mencari nilai-nilai kebenaran hukum. Hukum tidak akan lepas dari ontologi, epistimologi, aksiologi. Hukum yang baik, hukum yang bermakna lahir dari filsafat hukum yang mendasari terbentuknya hukum.
Co-Authors Imam Fawaid