Garuda - Garba Rujukan Digital

REFORMULASI PEMANFAATAN BARANG GADAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Abdul Wasik; Imam Fawaid
LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan Vol. 10 No. 2 (2016): DESEMBER
Publisher : LP2M Universitas Ibrahimy

Pawnshopâ€™s motto is to solve the problem without any problems that should be upheld as a form of social interaction in the field of Muamalah.But the reality in the society,mortgageis at issue by priests of Islamic sects because that is opposed the concept of Islam that has been previously codified. On the other hand, some scholars of Islam say that Mortgagor(Murtahin)have no right to exploit and use thegoodsthat pawned, and on the other handthere is the process of massive poverty in the society, especially forPledgor (Rohin). Therefore, the middle ground in this issue is the changing mindset of the public in understanding the meaning and the purpose ofmortgage and reformulate that utilization in accordance with Islamic law

KONSEP PEMIKIRAN ATH-THUFI TENTANG MASHLAHAH SEBAGAI METODE ISTINBATH HUKUM ISLAM Imam Fawaid
LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan Vol. 8 No. 2 (2014): DESEMBER
Publisher : LP2M Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (695.8 KB)

Najmuddin ath-Thufi is a scholar of fiqh and usulfiqh, born in Thufi Baghdat Iraq. He was a scientist, he studied fiqh, ushulfiqh, Arabic, manthiq, theology, hadith, tafsir, history, and jadal. Ath-Thufi is one of Islamic law philosophy, his theori is adabtabilitas, itâ€™s rule that Islamic law as the law created by God, and can adapt to the times. So, it can be changed in order to realize the benefit of mankind. The framework is the principle Maslahah adaptability. Maslahah principle as a fundamental value for the sustainability of Islamic law in the context of social change, which is able to respond to any social change. This study to determine about al-Thufi theory, maslahah as istinbath Islamic law.

WAJAH ISLAM INDONESIA: Sebuah Tipologi Islam di Jawa Abad 20 Imam Fawaid; Husnul Khatimah
LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan Vol. 12 No. 2 (2018): DESEMBER
Publisher : LP2M Universitas Ibrahimy

According to Clifford Geertz, Islam in Indonesia is a religious tradition that is influenced by religious beliefs, ethnic preferences and political ideologies carried out by Modjokuto people as a reflection of the religious traditions of the Javanese community. Geertz states that the style of Islam in Indonesia, especially Java is syncretic Islam. It was from a combination of Islam and Javanese culture. Islam is only a mere accessory but its substance is a noble Javanese culture. Whereas according to Woodward, that religious conception has a big role in transforming certain cultures in this case is Javanese Islamic culture. According to Woodward, the style of Islam in the archipelago is acculturative. It was from the encounter with the local culture in a very long time.

KONSEP SADD Al-DZARÎ’AH DALAM PERSPEKTIF IBNU AL-QAYYIM AL-JAUZIYAH Imam Fawaid
LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan Vol. 13 No. 2 (2019): DESEMBER
Publisher : LP2M Universitas Ibrahimy

This Islamic law will continue to go along with the dynamics and changing of the era. The more complex real problems in society require fiqh experts to always be sensitive to reality. In producing the law, the jurists use various tools to produce laws that are in harmony with the benefit of mankind. This research is seen from the problems to be examined, the data collected is qualitative because it is in the form of thought, namely the conception of sadd al-dzarî'ah which was built by Islamic legal experts (fuqahâ 'and ushûliyyîn) in general and views on sadd al-dzarî'ah which was designed by Ibn al-Qayyim al-Jauziyah in his book I'lâm al-Muwaqqi'în. The concept of al-Dzarî'ah according to Ibn al-Qayyim can be used as an argument to establish the law. While the legal provisions of al-Dzarî'ah follow its (purpose). If the Ghâyah is in the form of benefit, then al-Dzarî'ah is opened and permitted, whereas if the Ghâyah is in the form of mafsadat, then al-Dzarî'ah is closed and prevented. The latter is what is called Sadd al-Dzarî'ah. For Ibn al-Qayyim Sadd al-Dzarî'ah, it can be used as an argument in determining the law because many texts of the Koran and Sunnah practice the concept of Sadd al-Dzarî'ah. Implicitly, these texts have legalized Sadd al-Dzarî'ah. However, if the practice in the field of Sadd al-Dzarî'ah is contrary to maslahat or hâjat, then Sadd al-Dzarî'ah is defeated. Benefits and hâjat are prioritized more than Sadd al-Dzarî'ah.

KARAKTER HUKUM KORUPSI POLITIK DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Abd. Rahman Shaleh; Imam Fawaid
Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam Vol. 3 No. 2 (2022): Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah dan Keluarga Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy

Prilaku korupsi terjadi dimanapun dan ditempat manapun karena korupsi bisa terjadi disemua tempat dan waktu. Korupsi adalah juga merupakan kejahatan luar biasa karena didalamnya mengerogoti keuangan negara . Rakyat adalah yang dirugikan dalam prilaku korupsi . Di Indonesia korupsi politik semakin mewabah dan dilakukan oleh pelaku yang mempunyai kekuasaan politik. Pimpinan partai politik punya kuasa dan punya peran sentral dalam kekuasaan pimpinan politiknya. Bisa dikedudukan sebagai menteri atau jabatan birokrasi lainnya. Ada karakter hukum dalam korupsi politik dalam melakukan tindakan korupsinya. Di Indonesia punya karakter hukum tersendiri dalam prilaku korupsinya. Budaya ingin hidup mewah dan ingin cepat kaya itu salah satu mengapa melakukan sikap korupsi. Di Amerika Serikat juga terjadi korupsi politik karena pelaku punya kuasa dalam jabatannya. Prilakunya bermacam-macam salah satunya karena punya kuasa dalam jabatanya. Prilaku dan karakter hukum dalam korupsi politik di Indonesia dan Amerika Serikat ada kesamaan prilaku hukumnya. Tentunya dua duanya antara Indonesia dan Amerika Serikat ada sikap hukum dari pemerintah yakni korupsi yang dialkukannya harus ditindak secara hukum. Karakter korupsi politik ada arah dan dampaknya yakni merugikan keuangan negara.

Penerapan Pembagian Hasil dan Praktik Akuntansi Pembiayaan Dalam Konsep Mudharabah Imam Fawaid
Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah dalam menghitung sistem bagi hasil serta membandingkan kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah menurut PSAK No.105. Penelitian ini dilaksanakan di KSPPS . Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan pengumpulan dokumen. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode perhitungan bagi hasil di BMT menggunakan Revenue Sharing, di mana PSAK menjelaskan bahwa metode ini menjadikan laba bruto sebagai dasar distribusi hasil usaha. Terdapat banyak ketidaksesuaian dalam praktik akuntansi yang diterapkan oleh BMT berdasarkan PSAK No.105. Pengakuan beban dan piutang sudah sesuai dengan PSAK No.105, tetapi pengakuan investasi, kerugian, keuntungan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan masih belum sejalan dengan PSAK No.105.

SKEMA HUKUM GUGATAN PERDATA DALAM PERKARA KORUPSI Abd. Rahman Shaleh; Imam Fawaid
Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam Vol. 4 No. 1 (2023): Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah dan Keluarga Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/alhukmi.v4i1.3447

Korupsi semakin merajela disegala sektor. Pelakuknya bervaritif dari segala kalangan yang mempunyai kesempatan dan sarana yang ada untuk melakukan korupsi. Korupsi menjadi biang kebangkrutan negara dalam membangun dan menata negara. Korupsi sebagai musuh bersama dan merupakan kejahatan luar biasa yang bentuk penanganannya juga butuh ektra keseriusan dari negara. Pelaku korupsi tidak hanya dipidana ada ruang keperdataan yang bisa digunakan oleh negara agar kerugian keungan negara bisa terselamatkan. Apabila penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara maka ada ruang untuk bisa mengembalikan keuangan negara yakni melalui gugatan perdata ke pengadilan. Begitu juga apabila tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahliwarisnya. Ruang hukum inilah yang bisa digunakan untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara. Skema gugatan hukum perdata harus dilalui sebagai alur gugatan keperdataan di gugatan perdata. Ada pendaftaran gugatan, pemanggilan pihak-pihak, proses persidangan, dari gugatan,jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan hakim untuk dilalui dalam proses gugatan perdata.

PERAN FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM Abd. Rahman Shaleh; Imam Fawaid
Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam Vol. 5 No. 1 (2024): Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah dan Keluarga Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/alhukmi.v5i1.5155

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat secara hukum harus ditaati oleh masyarakat yang mengitarinya. Hukum dibentuk melalui proses pencarian hukum. Hukum dibentuk dilatar belakngi oleh filosofi sebagai sandaran nilai dalam mencari dan membentuk hukum. Hukum bukan hanya dibentuk seadanya. Hukum dibentuk dengan dasar filsafat hukum sebagai roh terbentuknya hukum. Oleh karena itu idealnya hukum harus dibentuk dengan dasar filsafat hukum. Dengan hakikat hukum dan moral hukum yang baik. Tanpa hal itu maka terbentuknya hukum akan tidak mempunyai nilai hukum. Hukum akan hampa manakala hukum terbentuk hanya sekeadr formalistik hukum, Akar filsafat itulah yang harus mendasari terbentuknya hukum. Pencarian hakikat hukum akan terpenuhi manakala hukum dibentuk dengan dasar filsafat hukum. Hukum tidak akan terbentuk manakala filsafat atau filosofi hukum tidak mencari nilai-nilai kebenaran hukum. Hukum tidak akan lepas dari ontologi, epistimologi, aksiologi. Hukum yang baik, hukum yang bermakna lahir dari filsafat hukum yang mendasari terbentuknya hukum.

PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT NU JAWA TIMUR DALAM PANDANGAN EKONOMI SYARIAH Syarifuddin Syarifuddin; Imam Fawaid; Faizul Islam
Iltizam : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol. 2 No. 1 (2024): Iltizam : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/iltizam.v2i1.5482

Islamic financial institutions in the midst of society have an important role in helping meet community needs, especially murabaha financing products. Where BMT NU already has a plan that has been designed to achieve common goals, before that product is everything that can be offered to customers to get a good response and be able to satisfy customer needs. And the product offered by the Tlogosari Branch of BMT NU is murabahah financing where the BMT NU provides financing to partners who apply for financing to buy goods but lack funds or even have no funds at all by way of installments. This study aims to find out how the murabaha financing contract is implemented at BMT NU Tlogosari Bondowoso branch and to find out the perspective of sharia economic law on murabaha financing contracts at BMT NU Tlogosari Bondowoso branch. This type of research uses qualitative methods to understand the discussion in question. The result of the discussion is that the implementation of the murabaha financing contract at BMT NU Tlogosari is based on the pillars of murabahah and is permissible because it is in accordance with sharia principles.

SISTEM BAGI HASIL DALAM AKAD MUDHARABAH PADA PERJANJIAN KERJASAMA PEMBUATAN BATU BATA DI ALASBULUH WONGSOREJO BANYUWANGI Imam Fawaid; Abd. Rahman Saleh; Misba Huddin; Sri Windari
Iltizam : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol. 2 No. 2 (2025): Iltizam : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/iltizam.v2i2.6691

One form of cooperation that is often used in the context of Islamic economics is the mudharabah agreement. One party acts as the capital owner, and the other party as the business manager. Brick making is a business sector that has great potential, especially in rural areas. Therefore, the problem arises of how to implement the profit sharing system in the mudharabah agreement in the brick making agreement in Alasbuluh Wongsorejo Banyuwangi? The type of research used is field research, that is, researchers go directly into the field to conduct research so they can see and understand the objects to be discussed. The results of this research indicate that the profit sharing system in the mudharabah agreement in the brick making agreement in Alasbuluh Wongsorejo is an application of cooperation between capital owners and managers. The capital provided is in the form of a loan with an agreement at the beginning of the contract. And the profit sharing system in the mudharabah agreement in the brick-making cooperation agreement in Alasbuluh Wongsorejo Banyuwangi in its implementation is not fully in accordance with Islamic law, one of the things that is appropriate is the terms of a consensual agreement. Cooperation agreement activities carried out by the community in Alasbuluh Wongsorejo Banyuwangi, in its implementation there is a clear concept of cooperation and is justified by sharia as long as the business activity does not conflict with the values of Islamic sharia

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search