Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Penerapan Standar Pemilu Internasional Dalam Penegakan Hukum Pemilu Terkait Penggunaan Sistem Noken Di Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat Pada Pemilu 2024 Rizky Herdianto; Andri Sutrisno
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 5: Agustus 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i5.5034

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan standar pemilu internasional dalam penegakan hukum pemilu terkait penggunaan sistem noken di Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat, pada pemilu 2024. Sistem noken adalah metode pemungutan suara tradisional yang digunakan di beberapa wilayah Papua, di mana suara diberikan secara kolektif melalui kepala suku atau pemimpin adat. Meskipun telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia, sistem ini menimbulkan berbagai tantangan dalam konteks standar pemilu internasional yang menekankan pada prinsip-prinsip hak pilih individu, kerahasiaan suara, keterbukaan, dan transparansi. Studi ini menganalisis beberapa kerangka hukum internasional yang relevan, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Piagam Afrika tentang Demokrasi, Pemilu, dan Pemerintahan, Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, dan Piagam Uni Eropa tentang Hak-Hak Dasar. Implementasi standar-standar ini dalam konteks sistem noken dihadapkan pada tantangan seperti kesetaraan hak pilih, kerahasiaan suara, pengawasan dan transparansi, penyelesaian sengketa pemilu, serta kepatuhan terhadap hukum nasional dan internasional. Penelitian ini menemukan bahwa untuk mengintegrasikan standar internasional dengan praktik adat sistem noken, diperlukan pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap konteks budaya lokal. Langkah-langkah yang direkomendasikan meliputi edukasi pemilih, pengawasan independen, revisi dan penyesuaian regulasi, pelatihan penyelenggara pemilu, pengembangan mekanisme pengaduan yang efektif, peningkatan transparansi, serta kolaborasi dengan tokoh adat dan masyarakat lokal. Dengan pendekatan ini, diharapkan pemilu Kabupaten Pegunungan Arfak dapat dilaksanakan dengan lebih demokratis dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu internasional.
Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Israel-Palestina ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949 Ikhwannul Kholis; Andri Sutrisno
Policies On Regulatory Reform Law Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Policies On Regulatory Reform Law Journal (PLJR)
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/prlj.v1i1.864

Abstract

Hukum Humaniter Internasional merupakan suatu manifestasi dari harapan umat manusia akan terwujudnya perdamaian dunia. Hukum humaniter internasional bersumber dari Konvensi Jenewa 1949 yang berisi protocol tentang Perlindungan Konflik Bersenjata Internasional, Perlindungan Konflik Bersenjata Non-Internasional, dan Adopsi lambing Pembeda Tambahan. Dalam penelitian ini, dilakukan metode tinjauan yuridis normative terhadap tanggung jawab Negara Indonesia atas Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Israel-Palestina ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, Negara Indonesia memiliki tanggung jawab atas terwujudnya perdamaian dalam konflik Israel-Palestina yang sedang terjadi hingga saat ini. Dengan demikian, Indonesia telah menjalankan amanat konstitusi NKRI dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.
Penyuluhan Bahaya Narkotika terhadap Masyarakat dari Perspektif Kesehatan, Pencegahan, dan Penegakan Hukum di Desa Cipambuan, Bogor. Danang Alvianto; Ryan Afriansyah; Vina Rahmawati; Anggie Bagus Setiawan; Sarah Ayu Ramadhani Sukmana Putri; Syahdan Syahdan; Dasril H; Akbar Maulana Pawoko; M Ichawn Labib; Karina Saputri; Aldi Almusa; Reno Suhendry; Andri Sutrisno
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2025): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jpkm.v1i3.1337

Abstract

This journal discusses a collaborative effort in addressing the issue of narcotics abuse from the perspectives of health, prevention, and law enforcement. The program was implemented through a community service initiative in Cipambuan Village, Bogor, involving legal scholars, students, and practitioners who joined forces to provide public education. Two expert speakers from BNNK Bogor and the Police offered crucial insights into the health and legal aspects of narcotics abuse. The health component emphasized the protective role of family religiosity and harmony, while also warning about the emergence of new addictive substances in disguised forms, such as candy and snacks. These findings show that family-based prevention is an effective strategy when combined with consistent community education. On the legal side, the Police emphasized the importance of law enforcement in rural areas and encouraged community vigilance against illegal drug circulation. The synergy of these perspectives highlights the significance of preventive education and cooperative enforcement. The study demonstrates how students, through community service programs, act as agents of change by bridging academic knowledge with real-world societal issues. Moreover, the program embodies the spirit of tridharma education, research, and community service by creating sustainable collaborations between educational institutions, local communities, and government stakeholders. This integrated approach is essential to protect younger generations from the ever-evolving threats of narcotics.
LindungiKita sebagai Akses Keadilan Korban Kekerasan Seksual pada Anak di Kelurahan Manggarai RT.008/001 Tebet, Jakarta Selatan Agnes Fitryantica; Andri Sutrisno; Denny Hermawan
Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jppm.v4i1.916

Abstract

Kasus kekerasan seksual sebagian besar korban pelecehan seksual berada di bawah usia 18 tahun Anak-anak yang mengalami pelecehan tidak selalu melaporkannya segera. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius, dengan dampak jangka panjang pada korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. permasalahan kekerasan seksual pada anak terus meningkat, namun akses keadilan bagi korban masih terbatas, terutama pada anak terus meningkat, namun akses keadilan bagi korban masih terbatas, terutama bagi kelompok rentan yang tinggal di wilayah perkotaan padat penduduk seperti Kelurahan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak serta sulitnya akses keadilan mendorong urgensi pengembangan platform pelaporan yang dapat menjawab kebutuhan korban dan memberikan akses keadilan yang lebih baik. "LindungiKita" bagi korban kekerasan seksual pada anak di Kelurahan Manggarai merumuskan Permasalahan prioritas yang dihadapi mitra adalah Tidak ada wadah penerapan teknologi yang memudahkan pelaporan jika terjadi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, Wadah Penerapan teknologi yang memudahkan proses pelaporan bagi masyarakat yang mengalami atau menyaksikan kekerasan seksual terhadap anak. Platform LindungiKita menjadi aplikasi yang mudah dan detail guna memudahkan akses kapan saja dan dimana saja untuk melakukan pelaporan kasus kekerasan seksual. Kondisi di Kelurahan Manggarai pertama, Tingkat Kesadaran Masyarakat: Kesadaran masyarakat mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan cara melaporkannya masih rendah. Platform digital seperti aplikasi dan website dapat digunakan untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak anak dan prosedur pelaporan. Kedua, Kendala dalam Pelaporan: Banyak korban dan keluarga merasa terhalang untuk melapor. Dengan teknologi, seperti aplikasi pelaporan anonim, korban dapat melaporkan kejadian tanpa takut akan stigma atau pembalasan.
Media Sosial dan Radikalisme: Bagaimana Teknologi Informasi Mempengaruhi Pemikiran Ekstrem Cecep Aminudin; Prastyawan Nugroho; Andri Sutrisno
HUMANIORUM Vol 1 No 4 (2023): Jurnal Humaniorum
Publisher : PT Elaborium Elevasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the era of globalization driven by advances in information technology, global society is experiencing a shift from traditional lifestyles to more contemporary lifestyles. Technology, such as television, cell phones, and the internet, has influenced every aspect of our lives, including the way we communicate, work, and interact. Apart from the positive benefits it provides, information technology also brings new challenges, one of which is the spread of radical ideology through social media. In this context, radicalism, which tends to desire total and revolutionary change through extreme action, finds a fertile home on digital platforms. This research uses a qualitative approach by prioritizing a literature study and document analysis. Data was collected from various academic sources relevant to the topic of radicalism in social media, including journal articles, books, research reports, and other publications. In addition, document analysis involves collecting secondary data from various sources, such as security reports, media news, and government publications related to the spread of radicalism through social media. The research results show an increase in the prevalence of radical content on social media by 37% in the last two years. Social media, while providing communication benefits, is also an effective platform for the spread of radical ideology. “Echo chambers” on these platforms amplify individuals' extreme beliefs. Governments and other entities struggle to limit the spread of radical ideologies on digital platforms. Public awareness and education are the keys to overcoming the spread of this extreme ideology.