Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Hak Tersangka Atas Kejadian Salah Tangkap Siti Aisyah; Fanani Sri Ambarwati; Jundullah Faqihudin; Putri Silvah Al Hikmah; Safaruddin Harefa
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i1.167

Abstract

Penangkapan sering dilakukan dengan tidak menerapkan peraturan yang tercantum dalam ketentuan subjektif dan objektif sebagaimana dilihat dalam KUHAP. Tindakan yang tidak patut untuk dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa sering menimbulkan salah tangkap yang menimbulkan kerugian baik secara verbal maupun non verbal sehingga perlu adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara yang sudah diatur dalam undang-undang bagi tersangka atau terdakwa atas salah tangkap. Perlindungan hukum kepada tersangka atau terdakwa salah tangkap yang disediakan negara dapat kita perhatikan pada pasal 95 sampai pasal 101 KUHAP selanjutnya penjelasan tentang ganti rugi yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang salah tangkap akibat adanya pelanggaran hak-hak maupun pelanggaran hukum secara administratife. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normati yaitu dengan menganalisis Pasal 95 sampai dengan pasal 101 KUHAP tentang ganti kerugian dan rehabilitasi. Selain menggunakan bahan hukum primer,  bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal-jurnal yang memuat tentang hak tersangka atau terdakwa untuk meminta ganti rugi. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa untuk memberikan perlindungan hukum berupa hak ganti rugi dan rehabilitasi terhadap tersangka atau terdakwasalah tangkap diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 101 KUHAP akibat adanya hak-hak maupun pelanggaran hukum secara administratif dan harus ditegakkan keadilannya tanpa adanya alasan yang jelas yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Pengaturan Pendampingan Narapidana yang Menderita Gangguan Mental selama Menempuh Hukuman di Lapas Siti Aisyah
Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya Vol. 3 No. 1 (2023): JUNE
Publisher : LPPM Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/humaya.v3i1.5242

Abstract

Psychiatric disorders can occur at will in correctional institutions because their freedom is limited and interaction with people outside the institution is not possible. Limited freedom and minimal social interaction in correctional institutions can interfere with the mental health conditions of those who are already vulnerable. This condition can cause stress which leads to depression and mental disorders, which in turn can cause a person to go crazy. Therefore, appropriate arrangements and coaching are needed to provide the necessary care and support for dealing with those with psychiatric disorders. In this study, researchers used a normative research approach by examining law no. 22 of 2022 concerning correctional and analyzed this article deductively by referring to the literature in literature review. The purpose of this study is to analyze efforts to arrange assistance for revocation for those who experience psychiatric disorders while serving time at the Class IA Penitentiary in Surabaya, how to recover from losing their minds (crazy) while in prison, what is the legal status of someone who has been an asylum but has been recovered from psychiatric disorders and obstacles or obstacles when carrying out coaching for sufferers who are insane (mental disorders).