Garuda - Garba Rujukan Digital

Criminal Law Protection On Online Victims Of Victims Harefa, Safaruddin
Veteran Law Review Vol 2, No 1 (2019): Mei
Publisher : Faculty of Law, Pembangunan Nasional Veteran Jakarta University

This study aims to find out and analyze how criminal law protection for victims of online businesses. This study uses a juridical normative law research with secondary legal materials, namely analyzing the study of legislation and cases. The results of the research that the authors get are that criminal legal protection against victims of online business crime in accordance with existing laws and regulations should guarantee the existence of victims' rights from online businesses. The rights that must be obtained by online business victims are contained in Law Number 31 Year 2014 concerning Amendments to Law Number 13 Year 2006 concerning Witness and Victim Protection and Law Number 11 Year 2008 Information and Electronic Transactions (ITE ) That the rights that have been guaranteed have not run optimally are carried out because the rules governing the protection of consumers of online businesses have not been detailed in a Legislation and do not provide space for victims to obtain criminal legal protection

Criminal Law Protection On Online Victims Of Victims Harefa, Safaruddin
Veteran Law Review Vol 2, No 1 (2019): Mei 2019
Publisher : Faculty of Law, Pembangunan Nasional Veteran Jakarta University

This study aims to find out and analyze how criminal law protection for victims of online businesses. This study uses a juridical normative law research with secondary legal materials, namely analyzing the study of legislation and cases. The results of the research that the authors get are that criminal legal protection against victims of online business crime in accordance with existing laws and regulations should guarantee the existence of victims' rights from online businesses. The rights that must be obtained by online business victims are contained in Law Number 31 Year 2014 concerning Amendments to Law Number 13 Year 2006 concerning Witness and Victim Protection and Law Number 11 Year 2008 Information and Electronic Transactions (ITE ) That the rights that have been guaranteed have not run optimally are carried out because the rules governing the protection of consumers of online businesses have not been detailed in a Legislation and do not provide space for victims to obtain criminal legal protection

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI KELEBIHAN KAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN Harefa, Safaruddin
Jurnal Yuridis Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan lapas, kebijakan Lapas Wirogunan untuk menanggulangi kelebihan kapasitas Lapas serta bagaimana formulasi pidana dan pemidanaan untuk mengurangi kelebihan kapasitas di dalam Lapas. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dengan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan kapasitas di dalam Lapas yaitu; Pertama, tingginya tingkat Kriminalitas dan Kedua, Kebijakan Peradilan Hukum Pidana. (2) Kebijakan yang dilakukan oleh Lapas Wirogunan ialah dengan mengoptimalkan dengan program terintegrasi di dalam Lapas. (3) Formulasi pidana dan pemidanaan yang dapat dilakukan ialah pertama merevisi KUHP yang semula berprinsip komulasi menjadi prinsip pidana yang memiliki konsep alternatif, yang kedua merubah pandangan hakim yang cenderung menjatuhkan pidana penjara menjadi adanya pidana alternative lain dalam KUHP. Ketiga, pemerintah menambah Lapas di Indonesia, sehingga formulasi ini mampu menekan adanya tindak pidana.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI INDONESIA MELAUI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM Safaruddin Harefa
University Of Bengkulu Law Journal Vol 4, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Universitas Bengkulu

Hukum pidana di Indonesia saat ini dirasakan kurang memenuhi suatu keadilan serta ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, sebab banyaknya suatu tindak pidana yang terjadi akhir-akhir ini menjadikan hukum itu tidak lagi sebagai kontrol sosial melainkan banyaknya orang-orang tertentu memanfaatkan hukum sebagai corong untuk berbuat kejahatan, ini disebabkan kurangnya efek jera yang ditimbulkan oleh hukum pidana itu sendiri. Tulisan ini merupakan analisa bagaimana hukum pidana itu mampu mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan yang di analisa dari kajian penegakan hukum pidana yang saat ini berlaku dan penegakan hukum melalui hukum pidana islam. Hasil dari analisa ini menyatakan bahwa saat ini di Indonesia masih menggunakan hukum pidana (hukum positif) yang bersumber (ruh dan jiwa) yang dibawa oleh penjajah yaitu Hukum Negara Belanda, sampai saat ini belum adanya suatu pembaharuan hukum pidana yang secara Menyeluruh melainkan hanya pembaharuan secara parsial. Selanjutnya hasil dari analisa juga menerangkan bahwa pemberlakuan hukum pidana islam perlu di pertimbangkan, sebab dalam hukum pidana islam menurut analisa penulis bahwa hukum islam akan mampu memberikan suatu efek jera terhadap suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, maka dari itu perlu adanya pembaharuan hukum pidana dengan mengadopsi beberapa ruh dari hukum pidana islam.

Juridicic Review On Punishment For Hard Drinkers (Khamr) By Positive Criminal Law And Islamic Criminal Law Safaruddin Harefa
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Abstract: In the current millineal era, society is very fast because of the many shifts from what was once a manual, now more to the era of digitization. But technological advances do not always have a positive impact, sometimes even a negative impact. . This is a challenge for law enforcement officials to be able to create a response, especially in the liquor case. The problem of liquor is now hotly discussed in the community because of the negative impact that damages the drinker and damages the community, as well as causing more criminal crimes. . This paper is an analysis of how the criminal law is able to achieve the legal goals aspired to be analyzed from the study "Juridical Review of Punishment for Drinking Liquors (Khamr) According to Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law. The research method used is Normative Juridical. The results of the study are as follows that the sentence for alcoholic acts through Positive Criminal Law is not proportional to the consequences of his actions with the punishment (sanctions) that are given, because the consequences caused by this liquor are very dangerous. Because the danger posed by alcohol is very dangerous both drinkers themselves and others who are around. That the penalty for criminal acts khamr in Islamic criminal law is twofold, namely forty lashes and eighty lashes. According to the author this is a punishment worth the time when other people commit the crime of alcohol must be comparable with what he did. In Islam that is what is referred to as sanctions that witnesses are given in accordance with the level of the crime committed.Abstrak: Pada era milineal saat ini masyarakat sangatlah cepat sebab banyaknya pergeseran dari yang dahulunya manual sekarang lebih kepada era digitalisasi. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. . Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, kususnya dalam kasus Minuman keras. Masalah minuman keras kini hangat dibicarakan dalam kalangan masyarakat karena berdampak negatif yang merusak peminumnya dan merusak masyarakat, serta lebih menimbulkan berbagai kejahatan kriminal. . Tulisan ini merupakan analisa bagaimana hukum pidana itu mampu mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan citakan yang di analisa dari kajian “Tinjauan Yuridis Tentang Hukuman Bagi Peminum Minuman Keras (Khamr) Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan ialah Yuridis Normatif. Adapun Hasil penelitian sebagai berikut Bahwa hukuman bagi tindak pidana minuman keras melalui Hukum Pidana Positif tidak sebanding dengan akibat dari perbuatannya dengan hukuman (sanksi) yang diberikan, sebab akibat yang ditimbul oleh minuman keras ini sangatlah berbahaya. Sebab bahaya yang ditimbulkan oleh minuman keras sangatlah membahayakan baik peminum sendiri maupun orang lain yang ada disekitarnya. Bahwa hukuman bagi tindak pidana khamr di dalam hukum pidana islam ada dua, yaitu empat puluh kali cambukan dan delapan puluh kali cambukan. Menurut penulis ini adalah hukuman yang setimpal sebab ketika ornag lain melakukan tindak pidana minuman keras harus sebanding dengan apa yang dilakukannya. Di dalam islam itulah yang disebut dengan sanksi bahwa saksi diberikan sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukannya.

Hak Tersangka Atas Kejadian Salah Tangkap Siti Aisyah; Fanani Sri Ambarwati; Jundullah Faqihudin; Putri Silvah Al Hikmah; Safaruddin Harefa
Maâ€™mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i1.167

Penangkapan sering dilakukan dengan tidak menerapkan peraturan yang tercantum dalam ketentuan subjektif dan objektif sebagaimana dilihat dalam KUHAP. Tindakan yang tidak patut untuk dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa sering menimbulkan salah tangkap yang menimbulkan kerugian baik secara verbal maupun non verbal sehingga perlu adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara yang sudah diatur dalam undang-undang bagi tersangka atau terdakwa atas salah tangkap. Perlindungan hukum kepada tersangka atau terdakwa salah tangkap yang disediakan negara dapat kita perhatikan pada pasal 95 sampai pasal 101 KUHAP selanjutnya penjelasan tentang ganti rugi yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang salah tangkap akibat adanya pelanggaran hak-hak maupun pelanggaran hukum secara administratife. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normati yaitu dengan menganalisis Pasal 95 sampai dengan pasal 101 KUHAP tentang ganti kerugian dan rehabilitasi. Selain menggunakan bahan hukum primer,Â bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal-jurnal yang memuat tentang hak tersangka atau terdakwa untuk meminta ganti rugi. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa untuk memberikan perlindungan hukum berupa hak ganti rugi dan rehabilitasi terhadap tersangka atau terdakwasalah tangkap diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 101 KUHAP akibat adanya hak-hak maupun pelanggaran hukum secara administratif dan harus ditegakkan keadilannya tanpa adanya alasan yang jelas yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Analisis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Safaruddin Harefa
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 1 No. 01 (2022): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.796 KB)

It is a habit that often views violence against children as a natural thing to happen as a form of parental response to children's behavior. This study uses a type of legal research with a normative juridical research approach and this is because this type of research is a doctrinal legal research. Through understanding from the state, the functioning of these regulations in society can be immediately optimized in accordance with the objectives of the PKDRT Law and the Child Protection Law. In addition to laws that tend to provide repressive measures against acts of violence against children, preventive efforts or prevention from the community that can be done is to understand the positionand rights of children that are worthy of respect. Another role is the demand for the community to be sensitive to events that occur around them, especially violence against children, considering that the enactment of the PKDRT Law makes this violence a complaint offense.

Online-Based Sexual Harassment Safaruddin Harefa
The Easta Journal Law and Human Rights Vol. 1 No. 01 (2022): The Easta Journal Law and Human Rights (ESLHR)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Social media interactions with other people's different behaviors can include sexual harassment, intimidation, fraud, and more. The rapid development of technology is like a double-edged sword, which not only has a positive impact but also a number of negative impacts. According to Dowdell (2011), the easiest way for today's perpetrators to meet a child or teenager and plunge them into sexual harassment, pornography, or prostitution is through the Internet. Its form can be in the form of speech, writing, symbols, search, and semantic movement. The type of research in this study is normative juridical which means . Meanwhile, according to Collier (1998), the concept of sexual harassment is any form of unwanted sexual behavior, sexual harassment that can occur or be experienced by all women who receive treatment. Meanwhile, according to Rubinstein (in Collier, 1998), sexual harassment is the unwanted nature of sexual behavior or gender-based actions that offend the recipient. Types of sexual harassment, technology-based sexual violence, dissemination of sexual content, gender-based violence (KBG) and sexual blackmail

Klitih Analisis Yuridis Tindak Pidana Klitih dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam : Indonesia Safaruddin Harefa; Rifdatul Maziyyah; Nazhif Ali Murtadho; Indy Mafiiqo Syatta; Sivana Amanda Diamita Syndo
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i1.83

Klitih berawal dari bahasa jawa yang bermakna sebuah aktivitas guna mencari angin di luar rumah. Namun, arti klitih yang dimaksud pada zaman dahulu ialah jalan-jalan guna mengisi waktu luang yang dalam bahasa jawa dianggap jalan-jalan untuk nglaras, akan tetapi seiring berjalannya waktu arti klitih bergeser menjadi sebuah tindak pidana yang menyerang seseorang secara acak. Tujuan dari penelitihan ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum pada tindak pidana klitih dan menganalisis tindak pidana klitih dalam hukum pidana islam. Penelitian menggunakan metode penelitihan dengan jenis penelitian yuridis normative dengan mengunakan pendekatan perundang-undangan (statute aproach) dan pendapat doktrin. Hasil penelitian ini berupa penerapan hukuman bagi tindak pidana klitih yang masih belum optimal karena terdapat peningkatan jumlah kasus selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Hal tersebut menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat. Oleh karena itu peneliti menganalisis pertama, mengenai kasus tindak pidana Klitih, dalam doktrin pidana telah memenuhi dua unsur perbuatan pidana antara lain objektif (actus reus) dan subjektif (mens rea). Perlu diketahui bahwa kedua unsur tersebut bersifat mutlak, artinya tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan juga penegakan hukum terhadap tindak pidana klitih haruslah berorientasi pada korban. mengenai penegakan hukum pada tindak pidana klitih yang mana perlu adanya kajian lebih lanjut terkait hukumannya karena hukuman yang selama ini diterapkan tidak menimbulkan efek jera pada pelaku; kedua dalam pandangan pidana islam sendiri pelaku pidana klitih dapat dikenai hukuman pokok berupa qishas, maupun hukuman tambahan berupa diyat dan ta’zir dengan didasarkan pada akibat yang ditimbulkan terhadap korban

House ownership financing: sharia economic perspective Safaruddin Harefa
Journal of Islamic Economics, Management, and Business (JIEMB) Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Prodi Magister Ekonomi Syariah FEBI UIN Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jiemb.2021.3.2.11797

In determining a place to live, consumers do not only look at the price factor, but also look at the origin of the location, building, and environmental factors. The reason consumers consider the price factor is related to their incomeSo looking at the explanation from the arguments that have been described above, then the original position of the mortgage is drawn from the perspective of Islamic economics, meaning that it is the same thing using buying and selling usually, what will distinguish it is a contract that will be carried out when carrying out the mortgage process both along with third parties or related parties in this regard. Even so, this must also pay attention to the signs when buying and selling mortgages because otherwise it will form a sale and purchase contract which falls to Haram acts.

Title

Found 28 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 28 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 28 Documents
Search