Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Prosiding Seminar Nasional Darmajaya Seminar Nasional FISIP Unila Khazanah Sosial Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Aspirasi : Jurnal Masalah-masalah Sosial Journal of Research in Social Science and Humanities Langgas: Jurnal Studi Pembangunan Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan
Selvi Diana Meilinda, Selvi Diana
Universitas Bandar Lampung
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Model Inovasi Implementasi Melalui Pendekatan Budaya Dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) Meilinda, Selvi Diana; Dimayati, Azima
Prosiding Seminar Nasional Darmajaya Vol 1 (2017): SEMNAS IIB DARMAJAYA
Publisher : Prosiding Seminar Nasional Darmajaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membuat model inovasi implementasi kebijakan dengan pendekatan budaya. pendekatan yang biasa digunakan dalam mengimplementasikan kebijakan adalah pendekatan struktural (peran organisasi), pendekatan prosedural dan manajemen (network planning and control; programme evaluation and review technique), pendekatan perilaku (behavioural): komunikasi, infromasi lengkap pada setiap tahap. serta pendekatan politis (aspek-aspek interdepartemental politik). hal ini menunjukkan bahwa pendekatan budaya merupakan sebuah inovasi implementasi kebijakan. untuk menetapkan model inovasi implementasi kebijakan dengan pendekatan budaya, peneliti menyelidik dalam studi kasus program gerakan serentak membangun kampong (gsmk) di kabupaten tulang bawang propinsi lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mendeskripsikan dan menjelaskan gejala-gejala dan kecenderungan dalam fenomena yang muncul di lokasi penelitian.  Hasil yang didapatkan, implementasi program GSMK didasari oleh nilai gotong royong yang dalam istilah lokal Lampung dinamakan sakai sambayan. Sakai sambayan, meliputi pengertian yang luas, seperti gotong royong, tolong menolong, toleransi terhadap sesama maupun terhadap orang lain baik secara moril maupun materil pada waktu senang maupun kesusahan. Nilai ini memberikan ruh dalam pelaksanaan program GSMK di Kabupaten Tulang Bawang. Program GSMK merupakan suatu gerakan yang dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat Kabupaten Tulang Bawang agar berbuat kebaikan secara bersama dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di 147 kampung secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang dengan anggaran bersumber dari swadaya masyarakat, pihak swasta dari masing-masing kampung dan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) APBD Kabupaten Tulang Bawang. Program ini dinilai cukup berhasil oleh banyak kalangan, inovasi pendekatan budaya dalam implementasi kebijakan menjadikan salah satu alternatif agar kebijakan bisa berhasil dan tujuan bisa tercapai. Kata Kunci: Implementasi program, gerakan serentak membangun kampung, pendekatan budaya.
PSEUDO DEMOKRASI DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN SERENTAK MEMBANGUN KAMPUNG (GSMK) Meilinda, Selvi Diana; Yulianto, Yulianto
Seminar Nasional FISIP Unila 2017: PROSIDING SEMINAR FISIP UNILA 2
Publisher : Seminar Nasional FISIP Unila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.845 KB)

Abstract

Dalam implementasi kebijakan, pendekatan yang biasa digunakan adalah pendekatan struktural (peran organisasi), pendekatan prosedural dan manajemen (network planning and control; programme evaluation and review technique), pendekatan perilaku (behavioural): komunikasi, infromasi lengkap pada setiap tahap. serta pendekatan politis (aspek-aspek interdepartemental politik). hal ini menunjukkan bahwa pendekatan nilai termasuk dalam pendekatan politis, terutama nilai demokrasi dan ini belum dianalisis secara utuh, untuk itu peneliti menyelidik dalam studi kasus program gerakan serentak membangun kampung (GSMK) di Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mendeskripsikan dan menjelaskan gejala-gejala dan kecenderungan dalam fenomena yang muncul di Kabupaten Tulang Bawang. Hasil yang didapatkan, implementasi program GSMK kurang didasari oleh nilai demokrasi seperti dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nilai ini seharusnya memberikan ruh dalam pelaksanaan program GSMK di Kabupaten Tulang Bawang. Program GSMK menyentuh aspek politis karena lahir dari momentum kampanye bupati terpilih yakni suatu gerakan yang dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat Kabupaten Tulang Bawang agar berbuat kebaikan secara bersama dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di 147 kampung secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang dengan anggaran bersumber dari swadaya masyarakat, pihak swasta dari masing-masing kampung dan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) APBD Kabupaten Tulang Bawang. Program ini dinilai cukup berhasil oleh banyak kalangan, akan tetapi nilai demokrasi yang termuat dalam implementasinya hanya pura-pura (pseudo demokrasi) karena pelaksanaanyapun bersifat elitis. Kata Kunci: pseudo demokrasi, Implementasi program, gerakan serentak membangun kampung.
Persepsi Masyarakat Mengenai Nilai-Nilai Integritas Konstitusi Martabat Tujuh dalam Layanan ASN di Kabupaten Buton Meilinda, Selvi Diana; Suwandi, -
Jurnal Aspirasi Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v15i1.4299

Abstract

Integrity in Buton Regency reached a vulnerability index of 67.70 percent based on the 2022 Integrity Assessment Survey (SPI) by the Corruption Eradication Commission (KPK) Prevention Network. The vulnerability of institutional potential results in low integrity ratings and impacts the erosion of resources and organizational cultural values. Data were collected using a qualitative approach, using questionnaires from 24 public service users in Buton Regency. The data were analyzed descriptively with the aim of understanding how the community perceives the integrity values of the Martabat Tujuh Constitution in the services of state civil servants (ASN) in Buton Regency. The results showed that public service users at the Takawa Office Building in Buton Regency agreed with using Martabat Tujuh Constitution integrity values in implementing public services. The survey results indicated that the public responded positively to ASN when these integrity values were applied in ASN services in Buton Regency. Commission III of the DPR RI should encourage the government to implement regulations for the ASN Law that internalize the integrity values of the Martabat Tujuh Constitution so that they can be applied widely throughout Indonesia.AbstrakIntegritas di Kabupaten Buton mencapai indeks kerawanan sebesar 67,70 persen berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) Jaringan Pencegahan Korupsi KPK tahun 2022. Kerentanan potensi lembaga mengakibatkan rendahnya penilaian integritas dan berdampak pada terkikisnya sumber daya dan nilai-nilai budaya organisasi, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan menggunakan angket dari 24 masyarakat pengguna layanan publik di Kabupaten Buton, data dianalisis secara deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat mengenai nilai-nilai integritas Konstitusi Martabat Tujuh dalam layanan ASN di Kabupaten Buton. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat pengguna layanan publik di Gedung Perkantoran Takawa Kabupaten Buton setuju dengan penggunaan nilai-nilai integritas Konstitusi Martabat Tujuh dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan hasil survei masyarakat yang memberikan respons positif pada nilai-nilai integritas Konstitusi Martabat Tujuh apabila diterapkan dalam layanan ASN di Kabupaten Buton. Komisi III DPR RI perlu mendorong pemerintah membuat peraturan pelaksana UU ASN yang menginternalisasikan nilai-nilai integritas Martabat Tujuh sehingga dapat diterapkan secara masif di seluruh wilayah Indonesia.
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF RESEARCH DEVELOPMENTS IN THE FIELD OF PUBLIC ADMINISTRATION Nurhadi, Nurhadi; Meilinda, Selvi Diana
Journal of Research in Social Science and Humanities Vol 4, No 1 (2024)
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/jrssh.v4i1.130

Abstract

The development of science which is essentially towards the process of improvement will continue throughout the human thought process. This also occurs in the paradigm of public administration development so that it attracts the attention of researchers to analyze the development of public administration research. In this study using bibliometric analysis to describe the results of journal publications with data search tools using Publish or Perish produced 996 meta data and analysis tools using Microsoft Excel, and VosViewer to visualize meta data. The results showed that from 996 meta data with the keyword "paradigm of public administration development" obtained a publication range from 1995-2024, with the most documents being the type of book file published on books. google.com with a total of 83 book titles and the highest publication development trend occurred in 2020 with 129 publications while the results of network mapping using VosViewer obtained 4 authors, namely Ismail, I; Sos, S; Irawan B; Larasati, E. which is the most productive author in the field of public administration development paradigms. The research development map using VosViewer is grouped into 5 clusters. Fluctuating research shows that the paradigm of public administration development is a research topic that attracts researchers to write, study, and analyze the topic of the paradigm of public administration development so that the implications of this research are to help other researchers to further study the development of the paradigm of public administration and be associated with the latest phenomena.
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS POTENSI TEKNOLOGI, INOVASI, DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Suwandi, Suwandi; Meilinda, Selvi Diana
Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 9 No 2 (2024): Kebijakan Pelayanan Pemerintahan
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipsk.v9i2.3846

Abstract

The suboptimal use of information and technology systems for planning and monitoring, along with the lack of innovation and social empowerment programs by the Development Planning Agency at the Sub-National Level (Bappeda) of Central Lampung Regency, is indicated to potentially hinder the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). This issue has drawn the author’s attention to propose ideas regarding the potential development of technology, innovation, and socio-economic empowerment to Bappeda of Central Lampung Regency. This study aims to explain the role of Bappeda in supporting sustainable development based on the potential, technology, innovation, and socio-economic empowerment of the community in Central Lampung Regency. By employing literature studies and descriptive analysis, document-based data relevant to the research focus were critically and thoroughly analyzed to obtain comprehensive answers to the research questions. The results indicate that Central Lampung Regency faces 15 strategic issues and six significant problems within Bappeda. The author suggests that the development of technology, innovation, and socio-economic empowerment can be achieved through collaborative efforts involving various stakeholders, ensuring that all processes are well-executed. It is hoped that the complexity of these problems can be addressed by maximizing the resources available in Central Lampung with support through several program initiatives aimed at achieving the sustainable development goals of Lampung Province by 2030.
LOCAL GOVERNMENT MANAGEMENT OF HEALTH CRISES: A SYSTEMATIC REVIEW OF RESPONSES AND SUCCESSES Meilinda, Selvi Diana
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 7 No 2
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v7i2.141

Abstract

This research aims to explain how local governments face challenges in managing health crises, where local governments must be able to manage health crises effectively to maintain public health and minimize negative impacts. The method used in this research is a systematic literature review with a qualitative approach, by obtaining data sources from various articles, forums or other studies. The results of the discussion from this research state that one form of health crisis management by local governments is realized by mobilizing health workers, which is an effort to meet the needs of health workers in serving health crises that occur in the community. Apart from that, the government needs to increase capacity as a form of health crisis mitigation and preparedness which aims to increase the capacity of officers in responding to health crises that occur. as examples of capacity building activities carried out are the Health Crisis Management Information System (SIPKK), Rapid Health Assessment (RHA), Emergency Medical Team (EMT), logistics management, Table Top Exercise (TTx), and Contingency Plans
Assessing the Socio-Economic Impacts of the PLBN Entikong National Strategic Project in Entikong District, Sanggau Regency Rozie, Azharisman; Rahmawati, Tri Yuni; Meilinda, Selvi Diana
Khazanah Sosial Vol. 7 No. 1 (2025): Khazanah Sosial
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ks.v7i1.44600

Abstract

This research examines the socio-economic impacts of the PLBN Entikong national strategic project on the community in Entikong District, Sanggau Regency. mploying a quantitative approach, the research utilizes Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) via SmartPLS software to analyze the relationships between infrastructure development and community welfare indicators. Data were collected through purposive sampling, involving 50 respondents selected for their direct engagement with the project, and triangulated through structured questionnaires and field observations. The analysis confirms statistically significant positive impacts of the PLBN Entikong project on both social and economic dimensions, as evidenced by T-statistic values exceeding 1.96 (p < 0.01). Social improvements include enhanced community collaboration and cultural integration, while economic benefits manifest in increased local trade activity and income growth. However, disparities in policy implementation—such as limited local vendor participation (68% exclusion) and underutilized human resource budgets (22% absorption)—highlight systemic gaps requiring redress. These findings underscore the project’s role as a catalyst for inclusive development while emphasizing the need for participatory governance and adaptive policy frameworks. The study contributes actionable insights for optimizing border development strategies and advancing equitable socio-economic outcomes in Indonesia’s marginalized frontier regions.
Village SDGs and Social Mapping: Efforts to Recognize the Potential of Village Towards Achieving the SDGs Yulianto; Inayah, Astiwi; Fahmi, Teuku; Hidayati, Dewi Ayu; Meilinda, Selvi Diana
Langgas: Jurnal Studi Pembangunan Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/ljsp.v2i1.11176

Abstract

The article focuses on efforts to describe social mapping in recognizing the potential of Kiluan Negeri Village in supporting the achievement of village Sustainable Development Goals (SDGs). This qualitative study uses several data collection techniques, including interviews, focus group discussions, and unstructured observation. The results of the study show that in the environmental aspect, there is no integrated environmental management mechanism in Kiluan Negeri Village; in the social aspect, Kiluan Negeri Village has a good enough social capital to start optimizing the potential of the village they have; and in the economic aspect, the Kiluan Negeri Village holds great potential in the field of the tourism economy. For this reason, it is necessary to establish partnerships (government, private sector, academia, media) and explore collaboration with other villages.
Systematic Literature Review of Syariah Regional Regulations Maqashid Syariah Perspective Buhri, M. Nopri Ramadani Utama; Meilinda, Selvi Diana; Suwandi, Suwandi; Rozie , Azharisman
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 14 No. 1 (2024): April
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ad.2024.14.1.107-137

Abstract

The primary substance of Sharia Regional Regulations (Perda) is to handle equality and injustice. In various areas such as Aceh, Pamekasan, and Medan, implementation gives rise to a view different from the party external. The difference creates disputes and leads to the conclusion that Sharia regulations are not the right solution for public multiculturalism. This study is about equality and injustice in Sharia Regional Regulations in Indonesia and its potential to handle the issue of humanity through the frame of Maqashid Al-Syariah. The research methods used​ are Systematic Literature Review (SLR) with software assistance such as Publish or Perish for secondary metadata search, Vosviewer for data visualization, and Brand24 for seeing the sentiment public about Sharia Regional Regulations in Indonesia. Research results show that polemic substance Sharia regulations in Indonesia are caused by sentiment negative who consider it a tool of intentional politics​. It was also found that contained articles​ in the Sharia regional regulations are correlated with objective main maqashid al-syariah Al- Kulliyatul Khamsah, that is, for protecting religion (Hifz Din), soul (Hifz Nafs), wealth (Hifz Mal), descendants (Hifz Nasl) and thoughts (Hifz Aql). Additionally, the method​ delivers comprehensive and analytical proof that existing Sharia regulations not only support Sharia but also support Sharia objectives such as justice, social welfare, and protection of the rights of individuals.
Co-Authors - Suwandi Azharisman Rozie Buhri, M. Nopri Ramadani Utama Dewi Ayu Hidayati Dimayati, Azima Inayah, Astiwi Nurhadi Rahmawati, Tri Yuni Rozie , Azharisman Suwandi Suwandi Teuku Fahmi Yulianto Yulianto Yulianto