Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA Riau Sujarwani; Fitri Dewi Wulandari; Alfi Husni; Faizal Rianto; Sarinah .
Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya Vol 20, No 1 (2018): (June)
Publisher : Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.091 KB) | DOI: 10.25077/jantro.v20.n1.p17-31.2018

Abstract

Salah satu program pemberdayaan dari pemerintah adalah program pemberdayaan komunitas adat terpencil. Desa Tajur Biru Kabupaten Lingga merupakan desa yang memiliki banyak suku terdalam yaitu suku laut, fenomena yang terjadi adalah terbatasnya pelayanan umum seperti sarana jalan, penerangan, posyandu dan belum terjangkau pelayan sosial seperti keadaan di atas menjadikan Desa Tajur Biru sebagai sasaran program komunitas adat terpencil. Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah mendeskripsikan Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil Oleh Pemerintah Kabupaten Lingga pada Desa Tajur Biru Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga. Menemukan kendala- kendala dalam Pemberdayaan Masyarakat serta mendeskripsikan model Pemberdayaan yang lebih tepat untuk Masyarakat Komunitas Adat Terpencil Desa Tajur Biru Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga. Untuk dapat melihat pemberdayaan masyarakat tersebut mengacu pada pendapat Soetomo (2011:96). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yang mana sampel dalam penelitian ini 5 (lima) orang. Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil belum mampu memberdayakan masyarakat komunitas adat terpencil tersebut. Kendala yang terjadi adalah selama ini pemerintah sebagai instansi lokal hanya memberikan pembinaan, pelatihan dan pemahaman terhadap pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, namun sarana prasarana belum dapat dilengkapi dengan baik seperti sarana prasarana pendidikan, tempat ibadah dan layanan kesehatan. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut seharusnya ada sarana prasarana pendukung kemudian adanya sekolah yang didirikan bagi anak-anak dari komunitas adat terpencil, merubah pola pengembara hidup dengan program mengapung.Seharusnya ada pola pemberdayaan lainnya seperti membangun rumah permanen di darat untuk masyarakat suku laut.Memberikan kesadaran pendidikan pentingnya pendidikan bagi masyarakat suku laut.
EVALUASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI KOTA TANJUNGPINANG Faizal Rianto; Neng Suryanti Nengsih; Rendra Setyadiharja
JURNAL DIMENSI Vol 8, No 2 (2019): JURNAL DIMENSI (JULI 2019)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.698 KB) | DOI: 10.33373/dms.v8i2.2158

Abstract

Kegiatan yang dilakukan oleh Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) tidak hanya identik dengan penggunaan dan pemasangan alat kontrasepsi, akan tetapi program tersebut merupakan sebuah program pembangunan terpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya. Program Kampung KB dipersepsikan sebagai program pengendalian jumlah anak serta identik dengan alat kontrasepsi/alat KB, sedangkan aspek kependudukan, pembangunan keluarga, maupun aspek lintas sektor Kampung KB diketahui dan dipahami namun dengan terbatas juga. Masyarakat Kampung KB menerima pelayanan KB dan pelayanan kesehatan disamping mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kampung KB seperti kegiatan advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok kegiatan di Kampung KB. Disamping itu, kegiatan lintas sektor seperti pendataan dan pembuatan akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berkerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUK CAPIL) Kota Tanjungpinang, menunjukkan adanya kerjasama lintas sektoral yang terbangun walaupun terbatas pada aspek-aspek lintas sektoral tertentu. Salah satu tantangan Program Kampung KB adalah minimnya dukungan anggaran. Keengganan masyarakat untuk menjadi kader Kampung KB dalam PPKBD/Sub-PPKBD atau terlibat dalam POKJA Kampung KB, dapat diatribusikan pada minimnya insentif atau stimulan finansial yang tersedia bagi para kader Kampung KB. Disamping itu, tantangan lainnya adalah dalam bentuk sarana operasional seperti bangunan sekretariat Kampung KB yang walaupun tersedia masing-masing Kampung KB, Kampung KB yang menumpang pada bangunan lainnya seperti POSYANDU, POLINDES, Balai Penyuluhan, atau bangunan lainnya.
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ekowisata pada Desa Pesisir di Kabupaten Bintan Faizal Rianto; Billy Jenawi; Riau Sujarwani
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol 6 No 1 (2021): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jpm.v6i1.4049

Abstract

Ecotourism activities and the community-based ecotourism model are not new in Bintan District. Some coastal villages such as the Village of Kuala Sempang through Ballond Mangrove Tour and the Village of Pengudang through Pengudang Bintan Mangrove are even able to promote the mangrove forest ecotourism activities managed by the local communities. The success in promoting tourism potential through the concept of ecotourism in these villages certainly brings the hope of empowerment to the communities. Some studies even emphasize that tourism with the concept of ecotourism and community-based ecotourism models can contribute positively and can be used as a means or tool for community empowerment, especially for economically marginalized local communities. However, so far, studies on tourism in Bintan District are more focused on aspects of managing ecotourism activities, evaluating the development of ecotourism, and studying the potential of mangroves, while studies on community empowerment through ecotourism activities are needed to be encouraged to provide understanding based on empirical evidence of the impact and benefits of ecotourism activities for community empowerment, especially in coastal villages. Therefore, this study aims to describe how ecotourism activities empower the communities in coastal villages in Bintan District.
GRADUASI MANDIRI KELURGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR Ferizone Ferizone; Faizal Rianto; Yanazh Febryanti; Dwiniati Dwiniati
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 7, No 2 (2023): Oktober 2023, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v7i2.5523

Abstract

ABSTRACT One of the programs implemented by the Indonesian government to overcome poverty is the Family Hope Program (PKH). In Tanjungpinang Timur Sub-district since the implementation of PKH from 2013 to the present, there are several reasons for KPM's reluctance to make independent graduation, such as lack of awareness in managing finances and still being dependent on PKH assistance. However, in 2022 there were 48 KPM in Tanjungpinang Timur Sub-district who successfully graduated independently from PKH. This study aims to determine the factors that cause KPM PKH to make independent graduation in Tanjungpinang Timur Sub-district. This research adopts the findings of Armalid (2020) who divides the driving factors of independent graduation into internal factors and external factors. The research method is descriptive qualitative with an exploratory design. The sample amounted to 31 informants. Data collection techniques with interviews and observations. The research results obtained are internal factors and external factors. Internal factors that cause KPM to graduate independently are social care, self-awareness, feelings of shame and business motivation. External factors that cause KPM to graduate independently are family support, the Family Welfare Improvement Meeting (P2K2) and the lebelization policy. The conclusion of this study is that there are only 3 KPM who are able to manage family finances so that they make independent graduation as expected. Researchers recommend that KPM who are still and have graduated independently from PKH be able to manage family finances better and as needed, for PKH assistants to maximize P2K2 and for the Tanjungpinang City Social Service to always monitor the implementation of PKH in Tanjungpinang City. ABSTRAK Salah satu program yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Di Kecamatan Tanjungpinang Timur sejak berjalannya PKH dari tahun 2013 hingga saat ini, terdapat beberapa alasan keengganan KPM dalam melakukan graduasi mandiri, seperti kurang sadar dalam mengatur keuangan dan masih ketergantungan dengan bantuan PKH. Namun, pada tahun 2022 terdapat 48 KPM di Kecamatan Tanjungpinang Timur yang berhasil melakukan graduasi mandiri dari PKH. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan KPM PKH melakukan graduasi mandiri di Kecamatan Tanjungpinang Timur. Penelitian ini mengadopsi temuan Armalid (2020) yang membagi faktor pendorong graduasi mandiri menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif dengan desain eksploratif. Sampel berjumlah 31 informan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menyebabkan KPM graduasi mandiri adalah kepedulian sosial, kesadaran diri, perasaan malu dan motivasi usaha. Faktor eksternal yang menyebabkan KPM graduasi mandiri adalah dukungan keluarga, Pertemuan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (P2K2) dan kebijakan lebelisasi. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa hanya terdapat 3 KPM yang mampu mengelola keuangan keluarga sehingga melakukan graduasi mandiri sesuai dengan yang diharapkan. Peneliti merekomendasikan untuk KPM yang masih dan sudah melakukan graduasi mandiri dari PKH agar dapat mengelola keuangan keluarga dengan lebih baik dan sesuai kebutuhan, untuk pendamping PKH agar memaksimalkan P2K2 dan untuk Dinas Sosial Kota Tanjungpinang agar selalu memonitoring pelaksanaan PKH di Kota Tanjungpinang.
KEBIJAKAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN BINTAN PASCA PANDEMI COVID-19 Faizal Rianto; Billy Jenawi; Riau Sujarwani
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 7, No 2 (2023): Oktober 2023, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v7i2.5374

Abstract

ABSTRACT The tourism industry of Bintan Regency is supported by a variety of tourist objects to meet the needs of tourists. However, amid the Covid-19 pandemic, the tourism sector experienced a significant decline in visitors. If in 2019 the number of foreign tourist visits was at 634.735 visits, until August 2020, the number of foreign tourist arrivals was only 63,933 visits. Because the tourism sector has the potential to drive economic growth and improve people's welfare in Bintan Regency, the Covid-19 pandemic certainly affects not only the number of tourist visits, but also the income of tourism industry players, especially community-based tourism actors. The type of approach in this research is a qualitative approach with descriptive analysis. The approach seeks to present a detailed picture of a special situation at the research location with the aim of accurately describing the characteristics of a symptom or problem that existed at the time the research was conducted. The results of the study are that although the Bintan Regency tourism industry, especially community-based tourism is facing the threat of the Covid-19 pandemic, the managers of beach tourism objects in Bintan Regency still have internal strength. Therefore, the strategy that can be applied is to use internal strengths to take advantage of long-term opportunities after the Covid-19 pandemic by diversifying. Diversification can be done, for example, by adding attractions to tourist objects, carrying out sustainable promotions, as well as fixing, improving and adding supporting facilities at tourist objects. ABSTRAK Industri Pariwisata Kabupaten Bintan ditopang dengan berbagai macam objek wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Namun, ditengah pandemi Covid-19, sektor pariwisata mengalami penurunan pengunjung secara signifikan. Jika pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berada pada angka 634.735 kunjungan, hingga bulan Agustus 2020, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 63.933 kunjungan. Oleh karena sektor pariwisata berpotensi dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bintan, maka, kondisi pandemi Covid-19 tentunya mempengaruhi tidak hanya jumlah kunjungan wisatawan, namun juga mempengaruhi pendapatan pelaku industri pariwisata, terutama pelaku pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism). Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisa deskriptif. Pendekatan yang digunakan berupaya menyajikan gambaran yang terperinci mengenai suatu situasi khusus dilokasi penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan. Hasil penelitian adalah meskipun industri pariwisata Kabupaten Bintan, terutama pariwisata berbasis masyarakat menghadapi ancaman pandemi Covid-19, pengelola objek wisata pantai di Kabupaten Bintan masih memiliki kekuatan dari segi internal. Oleh karenanya, strategi yang dapat diterapkan adalah dengan menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang jangka panjang setelah pandemi Covid-19 dengan cara melakukan diversifikasi. Diversifikasi dapat dilakukan, misalnya, dengan melakukan penambahan atraksi pada objek wisata, melakukan promosi secara berkelanjutan, serta membenahi, memperbaiki dan menambah fasilitas-fasilitas penunjang pada objek wisata.