Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal The Asian Journal of Technology Management (AJTM) Jurnal Dimensi JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Journal of Governance and Public Policy ARISTO Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal SOSPOL Indonesian Governance Journal (Kajian Politik-Pemerintahan) JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, STISIPOL RAJA HAJI
Rendra Setyadihardja
STISIPOL Raja Haji, Tanjungpinang
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Implementasi Sistem E-Procurement Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kepulauan Riau Setyadiharja, Rendra; Nurmandi, Achmad
Journal of Governance and Public Policy Vol 1, No 2: June 2014
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to see how the implementation of  e-procurement system via the Electronic ProcurementService (LPSE) Government of  Riau Islands province, which had been adopted in 2008. The study also want to seehow they affect the political process towards the implementation of  e-procurement. The method in this study is a mixmethod. Data collection techniques used in this research are questionnaires, interviews and documentation. While thegoal of  this research is the party who understand in detail how the process of implementing e-procurement system inthe province of  Riau Islands. Results from this study is that the implementation of  e-procurement system in RiauIslands province has been run very effectively with the effectiveness index value of  3.27. Parameters that contributeto the effectiveness of  the implementation is the purpose and the type of  website system (3.33), regulation (3.31)clarity of  e-procurement planning (3.28), human resources suppor t  (3.27), eff iciency and effectiveness ( 3.25),support infrastructure is the lowest parameter with a value of  3.11. At the level of  the political process, imlementasi e-procurement system is significantly affected by opportunistic behavior of  agent (22.42%), clarity of  informationprincipal (16.87%), clarity of information agent  (15.37%), principal opportunistic beha vior (13, 40%), principalcontracting mechanisms (13.04%), the mechanism of  contract agent (16.30%). Total influence the political processtowards the implementation of  e-procurement system in LPSE Riau Islands Province amounted to 97.40% state thathas a very strong influence on the implementation of  e-procurement system in LPSE Riau Islands Province. while2,60% influenced by other variables.
E-Procurement System Technology: An Analysis in Electronic Procurement Service Unit (LPSE) of Kepulauan Riau Province Setyadiharja, Rendra; Budiman, Shahril; Karim, Zamzami A; Matridi, Raja Abumanshur; Junriana, Junriana; Ferizone, Ferizone; Nurmandi, Achmad
The Asian Journal of Technology Management (AJTM) Vol 7, No 2 (2014)
Publisher : School of Business and Management Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.247 KB)

Abstract

The practice of corruption always exist in public goods and service procurement in Indonesia. The Government efforts in reducing this case are doing new breakthrough like creating new system of service and goods procurement in an electronic way, usually called E-Procurement. After being instructed by Presidential Regulation number 54, year of 2010, the Local Government must use the E-Procurement System in the process of goods and service procurement, including Kepulauan Riau Province. This Research aims to analyzed the implementation of e-procurement system that had been adopted by Kepulauan Riau Province at year 2008. This research is not just for viewing the implementation of e-procurement system technically, but also to see how the influence of political process to the implementation of e-procurement. The Methodology used in this research is mix-method. This research are conducted in LPSE Kepulauan Riau Province, Procurement Service Unit (ULP) and also the vendors that supplies service and goods, that had been using the system. The results of this research are clearly stated that even the system of e-procurement of Kepulauan Riau Province are effective, and the political process is a factor which influencing the implementation of e-procurement.Keywords : E-Procurement, E-Procurement Implementation, Political Process, Principal Influence, Agent Influence. 
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BINTAN ', Suherry; Jenawi, Billy; Setyadiharja, Rendra; A Karim, Zamzami; Setyawan, Firman; Angraini, Rany
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 19, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/jipn.v19i1.7849

Abstract

Tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya adalah pelayanan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan. Terdapat sembilan unsur yang menjadi penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, yakni Persyaratan; Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; Waktu Penyelesaian; Biaya/Tarif;               Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; serta          sarana dan prasarana. Populasi berjumlah 2.459 orang (Januari-Oktober 2019) yang mendapatkan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan . Sedangkan sampel yang diperoleh berdasarkan tabel Krejcie dan Morgan yakni 352 orang. Hasil penelitian menunjukkan terdapatada 2 unsur pelayanan yang mendapatkan mutu A (Sangat Baik) yakni berkaitan biaya/tarif dengan nilai indeks sebesar 90,84 skor senilai 3,634 dan unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan nilai indeks sebesar 88,99 skor senilai 3,560. Sementara tujuh unsur lainnyamemperoleh mutu B (baik) dengan urutan tertinggi yakni unsur kompetensi pelaksana dengan nilai indeks 85,95 skor nilai 3,438; unsur sarana dan prasarana dengan nilai indeks 84,52 skor nilai 3,381; unsur persyaratan yang mendapatkan nilai indeks sebesar 84,38 skor nilai 3,375; unsur perilaku pelaksana dengan nilai indeks 84,23 skor nilai 3,369; unsur waktu penyelesaian dengan nilai indeks 82,67 skor nilai 3,307; unsur produk spesifikasi jenis dengan nilai indeks sebesar 82,24 skor nilai 3,29; dan terakhir unsur sistem, mekanisme dan prosedur dengan nilai indeks 81,82 dengan skor nilai 3,273.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN ARAHAN POTENSI SUMBER DAYA PADA WILAYAH PERBATASAN NATUNA KEPULAUAN RIAU Rendra Setyadiharja
ARISTO Vol 4, No 1 (2016): January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (633.557 KB) | DOI: 10.24269/ars.v4i1.179

Abstract

AbstrakPerkembangan sebuah daerah khususnya perbatasan yang memiliki potensi besar mengenai sumberdaya adalah daerah yang harus di perhatikan keberadaanya, selain memilki sumberdaya besar daerah perbatasan yang letaknya berbatasan dengan negara lain juga menjadi penguat sebuah negara terus mampu mempertahankan kesatuannya. Perkembangan melalui banyak sistem yang mulanya menjalankan otonomi daerah ,berlanjut dengan sistem penataan wilayah terus berkembang dengan naiknya perekonomian dan insfrastruktur dan terakhir dengan cara melakukan perubahan pada potensi wilayah. Daerah perbatasan natuna secara administratif berbatasan Utara dengan Vietnam dan Kamboja dan Selatan berbatasan dengan Kepulauan Bintan serta sebelah Timur berbatasan dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Kabupaten Natuna memilki wilayah perairan yang luas dan daratan yang berbentuk kepulauan, Wilayah perbatasan yang kaya akan pertanian tanaman pangan,perkebunan,pertenakan, perikanan, perindustrian bahkan pertambangan. Arahan kebijakan pemerintah dalam hal ini mengacu pada perkembangan potensi sumberdaya yang dimilki Kabupaten Natuna sebagai daerah perbatasan.Kata Kunci: Perkembangan Potensi Wilayah, Otonomi Daerah, Penataan Wilayah.
EVALUASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI KOTA TANJUNGPINANG Faizal Rianto; Neng Suryanti Nengsih; Rendra Setyadiharja
JURNAL DIMENSI Vol 8, No 2 (2019): JURNAL DIMENSI (JULI 2019)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.698 KB) | DOI: 10.33373/dms.v8i2.2158

Abstract

Kegiatan yang dilakukan oleh Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) tidak hanya identik dengan penggunaan dan pemasangan alat kontrasepsi, akan tetapi program tersebut merupakan sebuah program pembangunan terpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya. Program Kampung KB dipersepsikan sebagai program pengendalian jumlah anak serta identik dengan alat kontrasepsi/alat KB, sedangkan aspek kependudukan, pembangunan keluarga, maupun aspek lintas sektor Kampung KB diketahui dan dipahami namun dengan terbatas juga. Masyarakat Kampung KB menerima pelayanan KB dan pelayanan kesehatan disamping mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kampung KB seperti kegiatan advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok kegiatan di Kampung KB. Disamping itu, kegiatan lintas sektor seperti pendataan dan pembuatan akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berkerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUK CAPIL) Kota Tanjungpinang, menunjukkan adanya kerjasama lintas sektoral yang terbangun walaupun terbatas pada aspek-aspek lintas sektoral tertentu. Salah satu tantangan Program Kampung KB adalah minimnya dukungan anggaran. Keengganan masyarakat untuk menjadi kader Kampung KB dalam PPKBD/Sub-PPKBD atau terlibat dalam POKJA Kampung KB, dapat diatribusikan pada minimnya insentif atau stimulan finansial yang tersedia bagi para kader Kampung KB. Disamping itu, tantangan lainnya adalah dalam bentuk sarana operasional seperti bangunan sekretariat Kampung KB yang walaupun tersedia masing-masing Kampung KB, Kampung KB yang menumpang pada bangunan lainnya seperti POSYANDU, POLINDES, Balai Penyuluhan, atau bangunan lainnya.
Problematika bauksit di tanah gurindam (analisis proses legislasi kebijakan tambang bauksit di kota tanjungpinang) Rendra Setyadiharja
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 1 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.1.1.2016.21-47

Abstract

Persoalan tambang bauksit telah menjadi sebuah masalah yang berkepanjangan. Mulai dari periode kepemimpinan Suryatati A.Manan-Edward Mushalli sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang kurung waktu 2008-2012 hingga sekarang telah terpilih Lis Darmansyah-Syahrul sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang periode 2013-2018 masih saja santer terdengar berita miring terkait penambangan bauksit di Kota Tanjungpinang. Makalah ini akan menganalisis fenomena tersebut dan akan mencoba mencari jawaban, mengapa masalah tambang bauksit ini masih saja menjadi masalah di Kota Gurindam tersebut. Dengan menggunakan analisis tinjauan literatur dan mengkombinasikannya dengan data sekunder, maka akan dihasilkan sebuah analisis bagaimana proses legislasi yang berkembang terkait regulasi sebagai sebuah jalan menyelesaikan masalah tambang bauksit di Kota Tanjungpinang. Selain itu juga akan dilihat siapa dan bagaimana kekuatan aktor-aktor yang mengambil peran dalam proses legislasi terkait masalah tambang bauksit di Kota Tanjungpinang.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) (Studi Kasus di Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Kijang) Edward Mandala; Rendra Setyadiharja; Jefri, RIo Refnaldi Nurul Mulyani
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 1 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.1.2.2016.247-264

Abstract

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa Kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Pemahaman dari persyaratan Keselamatan dan Keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim. Tanggung jawab Syahbandar memang sangat berat dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, karena Syahbandar merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.Teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Edward III. Teori Edward III dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan stuktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pedoman wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode sampling purposive. Berdasarkan hasil penelitian dapat ketahui bahwa implementasian kebijakan surat persetujuan berlayar masih kurang berjalan dengan baik. Masih banyak para pengguna jasa SPB yang tidak mengetahui cara pembuatan surat tersebut. Dengan tidak memiliki surat tersebut dapat mengakibatkan keselamatan para pengguna jasa terancam. Dan masih terdapat ketidakjujuran dari kantor syahbandar dan otoritas kijang terhadap anggaran yang disediakan buat kebijakan SPB. komunikasi antara aparatur dengan masyarakat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Menghadapi permasalahan tersebut seharusnya kantor syahbandar dan otoritas kijang lebih melakukan sosialisasi kepada para pengguna jasa sehingga pelanggaran-pelanggran yang tidak dinginkan tidak terjadi dan keselamatan mereka terjaga dan aman.
Community Development Dengan Internalisasi Nilai Budaya Maritim Di Provinsi Kepulauan Riau Untuk Memperkuat Provinsi Berbasis Kemaritiman Suhardi Mukhlis; Rendra Setyadiharja
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.2.1.2017.37-51

Abstract

Poros maritim adalah salah satu paradigma pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh wilayah yang berbasis kemaritiman seperti Provinsi Kepulauan Riau. Dengan paradigma pembangunan tersebut ekspektasinya adalah pembangunan di wilayah berbasis maritim akan merasa lebih adil dan sesuai dengan karakter wilayah maritim tersebut dibanding pembangunan yang seolah diseragamkan dengan paradigma kontinental. Budaya kemaritiman seyogyanya adalah budaya asli Indonesia, dimana Indonesia adalah Negara Kepulauan. Hal paling esensi adalah masyarakat di wilayah maritim harus meresapi kembali budaya maritim. Dengan penguatan nilai-nilai budaya maritim akan lebih memperkokoh semangat pembangunan di wilayah maritim, dengan kembali mengenal jati diri kemaritiman maka akan semakin baiklah kualitas sumber daya manusia yang memang memahami sikap dan nilai-nilai kemaritiman tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian konseptual yang kemudian melahirkan konsep community development dengan internalisasi nilai-nilai budaya maritim khususnya bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan memadukan konsep budaya maritim dan konsep community development maka penelitian ini akan menghasilkan sebuah konsep untuk penguatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau yang outputnya adalah kesadaran memiliki wilayah maritim, dan kemudian akan lahirlah semangat mempertahankan wilayah maritim tersebut dengan segala karakteristik daerah yang kemudian akan memperkuat Provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi berbasis kemaritiman.
Pandangan Masyarakat Terhadap Kebijakan Standar Nasional Pendidikan (Studi Pada Pendidikan Dasar di Kota Tanjungpinang) Rendra Setyadiharja; Neng Suryanti Nengsih
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.2.1.2017.61-83

Abstract

Persoalan pendidikan berhubungan dengan bagaimana mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu pemerintah menetapkan banyak standar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Banyak kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun masih mengundang tanda tanya standar pendidikan yang mampu dan berkualitas dalam rangka meningkatkan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini akan menjelaskan dengan statistik deskriptif tentang pandangan masyarakat tentang kebijakan standar nasional pendidikan yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang kemudian disempurnakan menjadi PP No. 32 Tahun 2013 dan kemudian disempurnakan kembali menjadi PP No. 15 Tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap pandangan masyarakat sekaligus menjadi input bagi pemerintah terkait dengan standar nasional pendidikan yang selama ini digunakan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah data statistik deskriptif pandangan masyarakat Kota Tanjungpinang terkait kebijakan standar nasional pendidikan khususnya pada pendidikan dasar di Kota Tanjungpinang. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi rekomendasi bagi pemerintah khususnya dalam penerapan standar nasional pendidikan di pendidikan dasar.
The Evaluation of Community Empowerment through Society Forest Schemes Rendra Setyadiharja; Raja Dachroni; Suherry
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 2 (2019): JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.4.2.2019.90-103

Abstract

The Community Empowerment Program in the Busung and Kuala Sempang Villages of the Bintan Regency is carried out through a community forestry scheme, with a Mangrove Ecotourism program, a Mangrove Nursery, and Planting Program, a Fish, Shrimp, and Mangrove Crab Program, and a Mangrove Product Management Program. But there are still symptoms of problems in the administration of the program. This study aims to evaluate community empowerment programs in coastal villages through the community forestry scheme in Bintan Regency. Using Dale's concept of Program Evaluation, this research resulted in a holistic and evaluative explanation of the village community empowerment program through the community forestry scheme established in Bintan Regency. The results of this research are formative evaluative recommendations for the government and other stakeholders both at the regional and national scale in terms of formulating policies related to village community empowerment programs that use forest natural resources in the future.
Co-Authors A Karim, Zamzami A. Karim, Zamzami Achmad Nurmandi Achmad Nurmandi Agus Sujono Angraini, Rany Aris Bintania Bely Putra Handaresta Budi Kurniadi Didi Kurniadi Edward Mandala Edward Mandala, Edward Erria Khairunnisa, Rafifah Faizal Rianto Faizal Riyanto Ferizone Ferizone Firdaus, Zangki Firman Setiawan Jenawi, Billy Junriana Junriana Maulina, Sinta Mawazi, Abd Rahman Mukhlis, Suhardi Nurbaiti Usman Siam, Nurbaiti Usman Raja Abumanshur Matridi Raja Dachroni Rany Angraini Refnaldi Refnaldi Setyawan, Firman Shahril Budiman Shahril Budiman Suhardi Mukhlis Suherry Suherry Suyito Usman Siam, Nurbaiti Wahyu Lumintu, Cyntia Zamzami A Karim Zamzami Karim