Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal CALGOVS (LOCAL POLITIC AND GOVERNMENT ISSUES) JAPMAS : Jurnal Politik dan Demokrasi
Laode Mustafa
Universitas Halu Oleo
Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
STRATEGI REKRUTMEN KADER PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) MELALUI PENDIDIKAN POLITIK MANHAJ TARBIYAH DI KOTA KENDARI Ari Arhandi; Laode Mustafa; Saidin Saidin
Jurnal Local Politic And Government Issues (Calgovs) Vol 2, No 01 (2021): Edisi Maret
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.18 KB) | DOI: 10.52423/calgovs.v2i01.20247

Abstract

ABSTRAKTujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan strategi rekrutmen kader PKS melalui pendidikan politik manhaj tarbiyah di Kota Kendari. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan wawancara (studi lapangan). Analisis terhadap data dan informasi yang telah diperoleh dilakukan secara kualitatif.Hasil dari penelitian mengenai strategi rekrutmen kader PKS melalui pendidikan politik manhaj tarbiyah di Kota Kendari yaitu melalui rekrutmen institusional (al-da’wah al-jama’i) yang terdiri atas tiga : Training Orientasi Partai (TOP), Unit Pembinaan dan Pengkaderan Anggota (UPPA), dan Pemilihan Umum Internal (PUI). TOP merupakan rekrutmen jalur terbuka yang dapat diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat. Sementara itu UPPA merupakan sarana pengkaderan PKS yang dilakukan melalui Kelompok Studi (halaqoh), dimana halaqoh ini melakukan pertemuan rutin mingguan (liqo) atau Pembinaan Rutin Pekanan (PRP) yang didalamnya berisikan pelatihan intelektual (daurah) berupa pemberian materi-materi yang terdiri atas lima bidang studi pada setiap jenjang keanggotaan, yakni keagamaan, kebangsaan, kemasyarakatan, kepartaian, dan kepemimpinan kewirausahaan. Sementara dalam konteks pemilihan umum, PKS melakukan Pemilihan Umum Internal (PUI) yang terdiri atas 3 yaitu Tahap Penjaringan, Tahap Penyaringan dan Perengkingan, dan Tahap Penetapan. Dimana pada pemilu 2019, PKS Kota Kendari mengusung dua orang tokoh masyarakat untuk menjadi anggota legislatif yaitu Bapak H. Aman Labelo dan Ibu Hj. Rostina Tarimana. Ketiga rekrutmen ini bertujuan untuk membentuk kepribadian politik, kesadaran politik dan partisipasi politik.
KONFLIK KEPENTINGAN PADA PROSES PERUMUSAN ANGGARAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Lakanaha, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat) iksan; Faturachman Alputra; Laode Mustafa
JAPMAS : Jurnal Politik dan Demokrasi Vol. 2 No. 1 (2024): Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/japmas.v2i1.29

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik kepentingan pada proses perumusan anggaran dana desa di Desa Lakanaha. Tipe penelitian ini adalah deskritktif dengan menggunakan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode analisis mode alur menurut Liza Horizon (2007) diantaranya reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat tarik kesimpulan, Konflik Kepentingan Pada Proses Perumusan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Desa Lakanaha, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat) menggunakan teori konflik menurut Kusworo (2019) yang di antaranya (Konflik Vretikal Dan Konflik Horizontal). Dimana kepentingan kepala desa dalam proses perumusan anggaran dana desa ini tidak mengidentifikasi terlabih dahulu kebutuhan masyarakat dan tidak melibatkan Masyarakat dalam pengambilan keputusan dan sehingga timbul konflik vertikal. dimana Kepala desa dalam proses perumusan anggaran dana desa melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan atau korupsi dalam penentuan alokasi dana desa. Dana desa yang seharusnya diperuntukan Pembangunan dan pengembangan Masyarakat namun disalahgunakan oleh kepala desa untuk kepentingan pribadinya. Karena adanya kepentingan pribadi dalam proses perumusan anggaran dana desa sehingga timbul konflik horizontal.
Co-Authors Ari Arhandi Faturachman Alputra Iksan Saidin Saidin