Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN
Riska Arianti
STIH PAINAN
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Sistem Pertanahan di Indonesia Berdasarkan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Dan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Jalan Tol Yanti Kirana; Riska Arianti
Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v2i1.23

Abstract

The implementation of land acquisition, both related to land acquisition for development purposes for toll roads, as well as land acquisition for private interests, always causes problems, especially in terms of compensation, due to the unpreparedness of the apparatus. The research method used in this research is normative juridical using the approach of legal history, sociology of law, legal politics, and philosophy of law. The data used is secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Qualitative data analysis in this study is a description of positive law and systematization of positive law. The results of this study are that, the implementation of forms of compensation according to the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 99 of 2014 concerning the Implementation of Land Procurement for Development in the Public Interest, in Article 1 number 2 that compensation is appropriate and fair to the parties entitled to the land acquisition process. Compensation value is carried out per plot of land, including: land, aboveground and underground space, buildings, plants, objects related to land, and other losses that can be assessed in the form of: money, replacement land, resettlement, share ownership and other forms agreed by both parties. The mechanism for the amount of compensation, the entitled party can file an objection to the local District Court within a maximum of 14 working days after signing the minutes of the results of the deliberation
KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA Riska Arianti
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No. 2 (2019): Hukum dan keadilan
Publisher : LP3M STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.487 KB)

Abstract

Struktur organisasi kementerian Negara terdapat Jabatan Wakil Menteri yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua rumusan masalah yang menjadi perhatian dalam jurnal ini, sebagai berikut: bagaimana kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008, serta bagaimana akibat hukum hubungan Wakil Menteri dan Menteri dalam Pelaksanaan Tugas Kementerian. Dari hasil analisa diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1) Kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi Kementerian menurut ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara mengenai jabatan Wakil Menteri bahwa Wakil Menteri bertugas untuk membantu Menteri dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari dalam hal ada beban kerja kementerian yang membutuhkan penanganan secara khusus dan bertanggung jawab kepada Menteri; 2) Akibat hukum dari hubungan Menteri dan Wakil Menteri dalam Struktur Organisasi Kementerian Negara seperti yang ditegaskan dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, menyatakan bahwa Wakil Menteri wajib berkoordinasi dengan Menteri, yaitu membangun keselarasan dengan kebijakan Menteri, mengikuti dan mematuhi petunjuk Menteri dan menyampaikan Laporan Hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri.
Co-Authors Yanti Kirana