Marlina
Universitas Sumatera Utara Medan

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Kayu di Wilayah Hukum Aceh Singkil Rapita Rapita; Alvi Syahrin; Marlina Marlina
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5689

Abstract

Penelitian ini membahas pengaturan hukum dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu di wilayah hukum Aceh Singkil, khususnya dalam konteks kerusakan hutan konservasi Suaka Margasatwa (SM) Rawa Singkil. Fenomena maraknya pengangkutan kayu secara ilegal menunjukkan lemahnya implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta indikasi keterlibatan aktor-aktor terorganisir yang menghambat proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan regulasi dari UU No. 41 Tahun 1999 ke UU No. 18 Tahun 2013, mengidentifikasi faktor penghambat penegakan hukum, dan mengevaluasi upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana ini. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya kelemahan baik dalam struktur maupun substansi hukum serta lemahnya penegakan hukum di tingkat lokal, yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan dugaan keterlibatan oknum pelindung (cukong). Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan hutan.
Analisis Yuridis terhadap Anak sebagai Pelaku Jarimah Pemerkosaan Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 1/Jn.Anak/2023/MS.Ksg) Umi Khairah; Eka Putra; Marlina Marlina
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5728

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku jarimah pemerkosaan dalam konteks hukum lokal Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta penerapan hukum pidana syariah terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana seksual, khususnya melalui kajian kasus Putusan Nomor 1/Jn.Anak/2023/MS.Ksg oleh Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data dari studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam pendekatan antara Qanun Aceh yang berbasis syariat Islam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak secara nasional. Putusan hakim mencerminkan upaya menyeimbangkan antara aspek keadilan, perlindungan terhadap korban, dan pembinaan terhadap pelaku anak. Studi ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana Islam dan perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik.
Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perlindungan Pengguna Media Sosial dari Pelaku Doxing sebagai Upaya Perlindungan Hak Privasi Individu Annisa Nabila; Marlina Marlina; Jelly Leviza
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6072

Abstract

Penelitian ini membahas kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap pengguna media sosial dari kejahatan doxing sebagai bentuk pelanggaran hak privasi individu. Doxing merupakan tindakan penyebaran data pribadi seseorang tanpa izin melalui media digital yang dapat mengakibatkan kerugian psikologis, sosial, hingga hukum. Permasalahan yang diangkat mencakup bentuk perlindungan hukum pidana terhadap praktik doxing di Indonesia, hambatan yang dihadapi oleh pengguna media sosial untuk mendapatkan perlindungan hukum, serta upaya hukum yang dapat ditempuh korban berdasarkan ketentuan peraturan nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap doxing belum diatur secara spesifik dalam satu peraturan perundang-undangan, meskipun beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang ITE, dan KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku doxing. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus tentang kejahatan doxing guna memberikan perlindungan yang lebih jelas, responsif, dan komprehensif bagi korban, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga data pribadi di ruang publik digital.