Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal ARRUS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Creative Power and Ambition (JCPA)
Irene Ipal Parinding
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
EVALUASI PENGAUDITAN INTERNAL PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (STUDI PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TANA TORAJA) Irene Ipal Parinding
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 8, No 3 (2020): August
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v8i3.58995

Abstract

 AbstrakTujuan – Tujuan penelitian ini mengevaluasi kesesuaian antara proses pengauditan internal pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dengan pedoman pengauditan internal PBJ dari Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019.Desain/Metodologi/Pendekatan – Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Inspektorat Kabupaten Tana Toraja dengan mengevaluasi kesesuaian proses pengauditan internal PBJ yang riil dengan pedoman audit internal PBJ. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian menggunakan triangulasi teknik, yaitu kuesioner, wawancara, dan dokumentasi dan triangulasi sumber antara auditor dan auditi serta antara auditor dan auditor. Data dianalisis menggunakan rumus telaah sejawat dari AAIPI dan konsep Miles dan Huberman.Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal PBJ yang dilakukan di Inspektorat Kabupaten Tana Toraja telah cukup baik dengan skor keseluruhan 56%. Untuk perencanaan audit mendapatkan skor 82% tergolong baik, pelaksanaan  audit mendapatkan skor 56% tergolong cukup baik, dan komunikasi audit mendapatkan skor 32% tergolong kurang baik. Hasil kuesioner didukung dengan hasil wawancara dan dokumentasi. Terdapat beberapa kendala dalam audit internal PBJ, yaitu penugasan audit belum terkoordinasi, jumlah penugasan yang tidak sesuai dengan rencana, audit bersifat formalitas, komitmen yang rendah, dan komunikasi yang belum efektif.Batasan/Implikasi – Penelitian ini memiliki implikasi pada Inspektorat Kabupaten Tana Toraja dalam melakukan audit internal PBJ agar sesuai dengan pedoman audit internal PBJ yang berlaku.Originalitas/Nilai – Audit internal PBJ bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa PBJ yang dilakukan oleh pemerintah telah efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil, dan akuntabel. Inspektorat Kabupaten Tana Toraja sebagai bagian dari audit internal harus melakukan audit internal PBJ sesuai dengan pedoman audit dalam Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019. Penelitian ini adalah penelitian pertama yang dilakukan di Inspektorat Kabupaten Tana Toraja terkait PBJ.
Sosialisasi Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) di Kantor Akuntan Publik Ardaniah Abbas Alia Rezki Amalia; Abbas, Nur Abshari; Zarkasi, Aisyah; Parinding, Irene Ipal; Mubaraq, Muhammad Raihan
ARRUS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : PT ARRUS Intelektual Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.abdiku4457

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Sosialisasi Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK), bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai urgensi pengungkapan aspek-aspek keberlanjutan dalam laporan keuangan. Pengungkapan berkelanjutan yang diatur dalam Standar Pengungkapan Berkelanjutan (SPK) dicanangkan akan efektif pada 1 Januari 2027 mendatang, menjadikan pengungkapan aspek-aspek non keuangan bersifat mandatory. Oleh karena itu kegiatan ini dilaksanakan untuk menjembatani aliran informasi kepada pihak profesional. Kegiatan dilaksanakan dengan sosialisasi dan diskusi interaktif di Kantor Akuntan Publik (KAP) Ardaniah Abbas. Hasil kegiatan merupakan penguatan pengetahuan konseptual dan praktis terkait PSPK 1 tentang Persyaratan Umum Pengungkapan Keberlanjutan dan PSPK 2 tentang Pengungkapan Terkait Iklim. Kegiatan ini juga memberikan rekomendasi berupa penyusunan panduan dan matriks pengukuran pengungkapan sesuai dengan karakteristik klien KAP Ardaniah Abbas untuk mengembangkan prosedur audit yang lebih komprehensif khusus untuk menilai pengungkapan keberlanjutan perusahaan.
The Influence of Fraud Hexagon Theory on Fraud in Fund Management at LPDs: A Case Study of LPDs in Tabanan Regency Ni Komang Urip Krisna Dewi; Ni Putu Erviani Astari; Anak Agung Ayu Intan Wulandari; Irene Ipal Parinding
Journal of Creative Power and Ambition (JCPA) Vol. 4 No. 01 (2026): Journal of Creative Power and Ambition (JCPA)
Publisher : CV Edujavare Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70610/jcpa.1208

Abstract

This study aims to analyze the influence of Fraud Hexagon Theory and governance weaknesses on fraud in fund management at LPDs in Tabanan Regency. The research uses a quantitative approach with a case study design involving 32 LPDs and 120 respondents consisting of managers, treasurers, and supervisory staff. Data were collected through structured questionnaires using a Likert scale and supported by financial reports and audit documents. The data analysis technique employed multiple linear regression analysis along with classical assumption tests to ensure model validity. The results show that all dimensions of the Fraud Hexagon Theory—pressure, opportunity, rationalization, capability, arrogance, and collusion—have a significant influence on fraud occurrence, with opportunity and collusion being the most dominant factors. In addition, governance weaknesses such as poor internal control systems, weak segregation of duties, limited transparency, and inadequate external supervision significantly increase fraud risk in LPD fund management. Overall, the study concludes that fraud in LPDs is driven by both behavioral and structural factors, indicating that effective fraud prevention requires strengthening governance systems and controlling multidimensional fraud risks simultaneously.
Co-Authors Abbas, Nur Abshari Alia Rezki Amalia Anak Agung Ayu Intan Wulandari Mubaraq, Muhammad Raihan Ni Komang Urip Krisna Dewi Ni Putu Erviani Astari Zarkasi, Aisyah