Herma Setiasih
Universitas Bhayangkara

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

NON-DEROGABLE RIGHTS ; SEBUAH KAJIAN FILSAFATI Jonaedi Efendi; Herma Setiasih
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 2 Issue. 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2132.405 KB)

Abstract

Filsafat sebagai sebuah ilmu teramat dekat dengan apa yang disebut pengetahuan. Pengetahuan terkonstruksi secara ilmiah dengan pertanggungjawaban akademik adalah ilmu yang senyatanya. Selanjutnya, setiap pengetahuan mempunyai tiga dasar yakni ontologi, epistimologi, dan aksiologi. Ontologi diartikan sebagai pengkajian mengenai hakikat realitas objek yang ditelaah dalam membuahkan pengetahuan. Epistimologi membahas cara untuk mendapatkan pengetahuan. Aksiologi dalam kegiatan keilmuan disebut sebagai teori yang berkaitan dengan kegunaan pengetahuan yang diperoleh. Tiga dasar pengetahuan itulah yang akan menjadi pisau analisis pengaturan non-derogable rights.
PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK (MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN) Herma Setiasih
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 5 Issue. 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.745 KB)

Abstract

Seorang anak betapa pun adalah seorang manusia, karenanya anak mempunyai kecenderungan bawaan untuk senantiasa berfikir dan bersikap kritis. Sikap kritis pada prinsipnya adalah sikap eksploratif yang didasari rasa ingin tahu yang tingggi, bertanya-tanya, mencari jawaban dan tidak puas dengan penjelasan yang sebenarnya.
PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN IJIN REKLAME DI KABUPATEN GRESIK MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2000 Herma Setiasih
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 6 Issue. 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.824 KB)

Abstract

Ijin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan ijin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Pemasangan reklame dapat dilakukan sendiri oleh pemasang maupun oleh kuasanya atau melalui wakilnya (biro reklame). Umumnya pelimpahan kuasa oleh orang lain atau biro reklame dituangkan dalam surat kuasa tertulis.