Riniadi Saswati
Universitas Bhayangkara

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

TAX PLANNING DAN LEGALITASNYA Syafi'i; Riniadi Saswati
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 2 Issue. 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1518.268 KB)

Abstract

Membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara, dalam rangka partisipasi dalam pembangunan bangsa melalui ketaatan dalam membayar. Tetapi di sisi yang lain sebagai warga negara (wajib pajak) akan merasa kehilangan sebagian “kekayaannya”. Sehingga bagaimana wajib pajak tetap taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tetapi dengan beban pajak yang minimal. Tax Planning merupakan sarana yang memungkinkan bagi wajib pajak untuk merencanakan pembayaran pajak yang minimal. Tax planning berarti merencanakan setiap kejadian transaksi dan didukung dengan kebijakan akuntansinya sehingga beban pajak dapat diminimalkan, tetapi dengan tidak melanggar peraturan perpajakan.
HUBUNGAN KERJA ANTARA DISTRIBUTOR DAN AGEN DITINJAU DARI PASAL 1233 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Riniadi Saswati
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 5 Issue. 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.749 KB)

Abstract

Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dalam pasal 1 angka 15 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerja, upah dan perintah.
IJIN BERKUNJUNG DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS 1 SURABAYA (SUATU TINJAUAN DARI SUDUT PANDANG SOSIOLOGI HUKUM) Riniadi Saswati
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 6 Issue. 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.05 KB)

Abstract

Peratuan perizinan agar dapat masuk ke Rutan justru banyak di jumpai kontroversi, yaitu antara para pengunjung dengan pihak Rutan sendiri. Menurut para pengunjung perlakuan yang harus diterimanya masih kurang adil, walaupun mereka bersusah payah mengantri sejak pagi, kadang kala mereka juga tidak boleh masuk dengan alasan tidak adanya ijin dari intansi yang berwenang. Menurut mereka biokrasi untuk masuk dan berkunjung terlalu rumit. Fakta tersebut sontak menjadi terbalik saat pihak Rutan menjoba untuk menjelaskan aturan-aturan yang harus di penuhi oleh pengunjung Rutan. Yaitu mulai hari dan waktu berkujung, harus mempunyai surat tertulis yang berupa ijin membesuk dari pihak Kejaksaan.