Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)
M Solehuddin
Universitas Bhayangkara
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum yang Terkait dengan Mal Public Administration M Solehuddin
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 3 Issue. 1 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1886.059 KB)

Abstract

Hukum administrasi publik di dalamnya terkandung ‘public space’ dengan normanormanya yang bersifat publik, maka untuk menjaga norma-norma itu diperlukan ‘check & balances’ menurut prinsip-prinsip ‘clean & good governance’. Check & balances ini merupakan salah satu bentuk pengawasan pemerintah dalam arti luas terhadap pelaksanaan administrasi publik. Saat ini cukup banyak produk kebijakan legislasi yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan normanorma yang terdapat dalam hukum administrasi. Perwujudan memfungsikan hukum pidana ke dalam hukum administrasi apabila dihubungkan dengan kerangka administrasi publik merupakan jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan.
SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM TEORI DAN PRAKTIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN M Solehuddin
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 4 Issue. 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.18 KB)

Abstract

Mengingat perkembangan kejahatan dewasa ini yang semakin canggih, baik kualitas ataubobot pelanggaran dan modus operandi serta motivasi pelakunya yang bukan lagi bersifatinternal suatu Negara, maka sangat diperlukan juga evaluasi terhadap kebijakan kriminal,termasuk juga kebijakan penal sebagai basis untuk mewujudkan peraturan perundangundangan pidana yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi perkembangan masyarakat,khususnya terhadap penetapan sistem sanksi minimum khususnya. Namun sangatdisayangkan, suatu pedoman yang dapat dikatakan berfungsi memberikan ‘payunghukum’ setiap aktivitas legislasi untuk merealisir cita-cita dasar reformasi hukum melaluisistem sanksi yang ‘compatible’. Sanksi pidana minimum khusus yang tercantum dalamsuatu peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP selama ini sering mengulangdan memindahkan begitu saja dari sistem sanksi peraturan perundang-undangan yangbersifat umum. Sistem sanksi yang demikian, dilihat dari aspek metode dan teknikperundang-undangan dapat menjadi penyebab suatu peraturan tidak efektif. Darikacamata pelaksana peraturan perundang-undangan atau aparat penegak hukum, suatusanksi dapat digunakan sebagai alat penyelesai untuk mengakhiri pelanggaran terhadapnorma-norma yang telah dirumuskan. Dengan mencantumkan sanksi yang ‘compatible’dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka dapat diharapkan adanya kewibawaanhukum sehingga dapat memperkuat eksistensi dan penerapannya dalam kehidupanmasyarakat.
Co-Authors