Garuda - Garba Rujukan Digital

Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19 Kunarso Kunarso; A Djoko Sumaryanto
Batulis Civil Law Review Vol. 1 No. 1 (2020): VOLUME 1 NOMOR 1, NOVEMBER 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v1i1.423

Corona Virus Disease-19 (COVID-19) has a significant impact on all aspects of human life in the world, especially in Indonesia which is very large in area and has a large population (around 267 million people) with different kinds of professions. The purpose of this study is to focus on civil matters, with more emphasis on the problem of agreements that are influenced by Covid-19. The normative legal research method uses a statutory approach, and a conceptual approach to force majeure and describes an analysis (analytical descriptive). The results showed that the agreement in the state of the Covid-19 outbreak greatly influenced the implementation of the agreement set and agreed upon by the parties, because the agreement binds the parties, so the parties are subject to the contents of the agreement.

HARMONISASI PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI Djoko Sumaryanto
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 28, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Bengkulu

This legal research is carried out aimed at finding a common ground and meeting point of reversing the burden of proof to obtain clarity, firmness, and legal certainty and not to violate human rights. The system of reversing the burden of proof of corruption is proof beyond the norm of the evidence system in Indonesia, besides that the application of the reversal of the burden of proof tends to violate human rights (HAM). This legal research uses the normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study concluded that between the legislation resulting from the ratification Act has a different character, so that the reversal of the burden of proof needs to be harmonized so that in its implementation there is no overlapping. Keywords: Corruption; Harmonization; Proof. Penelitian hukum ini dilakukan bertujuan untuk mencari suatu kesamaan dan titik temu dari pembalikan beban pembuktian agar diperoleh kejelasan, ketegasan, dan kepastian hukum serta tidak melanggar HAM. Sistem pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi merupakan pembuktian diluar kelaziman sistem pembuktian di Indonesia, disamping hal tersebut penerapan pembalikan beban pembuktian cederung melanggar hak asasi manusia (HAM). Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konsep (Conseptual Approach). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa antara undang-undang hasil legislasi dengan Undang-undang hasil ratifikasi memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga pembalikan beban pembuktian perlu dilakukan harmonisasi, agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih (overlapping).Kata Kunci: Harmonisasi; Korupsi; Pembuktian.

SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM MENGUNGKAP KASUS KORUPSI DISERTAI PENCUCIAN UANG A. Djoko Sumaryanto
Bacarita Law Journal Vol 1 No 1 (2020): Agustus (2020) Bacarita Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Sistem pembalikan beban pembuktian (reversal burden of proof/omkering van het bewisjlash) dalam sistem hukum di Indonesia merupakan sistem pembuktian diluar kelaziman, namun dalam pengungkapan kasus pidana yang sulit pembuktiannya sudah menunjukkan hasil yang signifikan, maka bagaimana menguji sistem tersebut terhadap pengungkapan kasus korupsi yang disertai pencucian uang. Penelitain ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan kasus, terhadap bahan hukum (primer dan sekunder) yang diperoleh melalui kepustakaan dan penelusuran melalui internet, dengan menggunakan metode analisis diskripsi (deskriptif analitis) dihasilkan pembahasan bahwa penggunaan sistem pembalikan beban pembuktian terhadap kasus Korupsi disertai pencucian uang, melalui pembuktian di sidang pengadilan terhadap terdakwa Bahasyim Assifie, dan terdakwa Argandiono, ketika terdakwa tidak mampu membuktikan harta kekayaannya berasal dari sumber yang halal, maka hakim dapat memutus perkara dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara, denda dan menyita serta merampas harta terdakwa yang berasal dari korupsi. Sistem pembuktian terbalik seperti ini dapatlah diterapkan pada kasus serupa dimasa yang akan datang.

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Anggara Setiawan; Djoko Sumaryanto
Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum) Vol 12 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.699 KB)

Indonesia sebagai negara hukum telah meratifikasi instrumen internasional hak asasi manusia, terutama Konvensi Hak-Hak Anak. Oleh karena itu Negara wajib melaksanakan perlindungan, penghormatan, dan penegakkan hak-hak anak yang tertuang dalam Konvensi Internasional tersebut. Pemerintah melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 telah memberikan ruang gerak yang lebih dalam proses perlindungan terhadap hak-hak anak. Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang tidak mendapatkan keadilan dalam pemenuhan hak-haknya ketika berhadapan dengan hukum. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum terutama dengan menggunakan konsep Diversi dan Restorative Justice untuk direalisasikan dalam proses peradilan anak. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisa secara cermat mengenai hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum dan bentuk perlindungan yang diberikan oleh perundang-undangan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum, untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji hak-hak anak serta bentuk perlindungan hukum bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan sosiologis, digunakan untuk mengetahui perilaku masyarakat yang terkait dengan persoalan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan pada ketentuan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang berdasar pada prinsip The Best Interest For The Child. Adapun bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan memberikan perlakuan yang khusus dengan tersedianya petugas pendamping khusus anak dan haruslah mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Selain itu penerapan konsep diversi dan restorative justice merupakan sebuah alternatif baru dalam proses penyelesaian terhadap kasus anak tanpa hukuman pidana sebagai upaya untuk menciptakan keadilan yang berprikemanusiaan.

Restorative Justice in Addressing Environmental Crimes: A Viable Alternative or a Legal Threat? A. Djoko Sumaryanto
Journal of Strafvordering Indonesian Vol. 2 No. 2 (2025): JOSI - MAY
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/81zy5f06

The enforcement of criminal law against environmental crimes in Indonesia remains largely dominated by a retributive approach that emphasizes punitive sanctions, often neglecting ecological restoration and substantive justice. This article examines the relevance and implementation of restorative justice as an alternative approach to addressing environmental crimes. Using a normative-juridical method supplemented by semi-structured interviews, the study analyzes the legal foundations, opportunities, challenges, and implications of applying restorative justice within Indonesia's environmental legal framework. Findings indicate that while restorative justice offers potential as a more responsive mechanism to environmental harm and victims' rights, its implementation faces significant obstacles, such as regulatory ambiguity, risks of impunity for corporate offenders, and limited community and victim participation. Therefore, strengthening a more specific legal framework, building law enforcement capacity, and ensuring active public involvement are essential to effectively, transparently, and fairly applying restorative justice in resolving environmental crimes.

Penerapan Hukum Terhadap Penyebaran Hoaks Berbasis AI (AI- Generated Misinformation) A. Djoko Sumaryanto; Naufal Noumi Adam. P; Cut Fadhlan Akhyar; Nurhayati Jafar; Bangun Patrianto
UNES Law Review Vol. 8 No. 4 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/vt8h2m31

Perkembangan pesat kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengubah lanskap penyebaran informasi digital, termasuk meningkatnya produksi dan distribusi hoaks berbasis AI seperti deepfake, konten sintetis, dan manipulasi algoritmik. Fenomena ini menimbulkan tantangan serius bagi sistem hukum Indonesia yang pada dasarnya masih dibangun atas paradigma pertanggungjawaban konvensional dan bersifat antropo-sentris. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kerangka normatif penerapan hukum terhadap AI-generated misinformation, mengkaji problematika pertanggungjawaban hukum dalam praktik penegakan hukum, serta menilai kecukupan instrumen hukum yang ada dalam merespons karakter kejahatan informasi berbasis AI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui penelaahan terhadap UU ITE hasil revisi 2024, KUHP, UU Perlindungan Data Pribadi, serta praktik penegakan hukum dan putusan pengadilan terkait hoaks digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun norma hoaks dalam UU ITE dapat ditafsirkan secara ekstensif dan sistematis untuk menjangkau konten berbasis AI, terdapat kekosongan dan disharmonisasi norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, over-kriminalisasi, serta ketidakkonsistenan penerapan hukum. Artikel ini menegaskan urgensi pembaruan kerangka normatif dan pengembangan model pertanggungjawaban hukum yang adaptif, responsif terhadap teknologi, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat digital.

Perspektif Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi A. Djoko Sumaryanto
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 1 Issue. 1 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Corruption eradication in Indonesia has been worked out through the various way and form either in the field of law or the policy or criminal law. Law reformation in the form of corruption eradication not only concern with the reformation of code/law, but it also concern with enforcement and law structure. There is much difficulty to eradicate corruption. However, it doesn’t mean that it is impossible to work it out and retrieve public finance asset or property. Through this study, the writer wants to research public finance and ways to eradicate corruption and retrieve state finance as well by using various instruments, either penal or non penal.

HARMONISASI PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA A. Djoko Sumaryanto
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 4 Issue. 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pembalikan beban pembuktian merupakan pembuktian terhadap tindak pidana diluarkelaziman sistem pembuktian menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia(KUHAP, UU PTPK), disamping hal tersebut pengeterapannya cederung melanggar hakasasi manusia (HAM). Di Indonesia pembalikan beban pembuktian terdapat pada beberapaperaturan perundang-undangan antara lain UU PTPK, UU Perlindungan Konsumen, UUPencucian Uang, UU Konvensi Anti Korupsi (KAK 2003).Antara undang-undang yang satu dengan Undang-undang yang lain memiliki karakter yangberbeda-beda, sehingga pembalikan beban pembuktian sangat perlu dilakukan harmonisasi,agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih. Dengan menggunakan pendekatankonsep, penelitian hukum dilakukan untuk mencari suatu kesamaan dan benang merah daripembalikan beban pembuktian dengan tidak melanggar HAM sebagai solusinya. Melaluitulisan ini konsep pembalikan beban pembuktian diharapkan mampu mengatasi persoalanpengungkapan kasus korupsi dan sebagai cara yang efektif dan efisien mengembalikankerugian keuangan Negara.

SANKSI HUKUM TINDAKAN SALAH TEMBAK APARAT KEPOLISIAN (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NO. 44/PID.B/2009/PN.WMN) Indah Dwi Miftachul Jannah; A Djoko Sumaryanto
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 10 Issue. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

POLRI dalam menjalankan tugasnya itu berhadapan langsung dengan masyarakat dan individu yang pada dasarnya ingin bertindak serba bebas. Padahal dalam melahirkan suasana tata dan tertib itu, masyarakat tidak mungkin dapat berlaku atau bertindak serba bebas, tetapi harus patuh dan taat dengan penuh kesadaran pada aturan yang berlaku. POLRI harus menegakkan berlakunya aturan-aturan itu. Terkait reformasi POLRI di bidang kultural, masyarakat belum merasakan adanya perubahan yang signifikan. Sikap dan perilaku POLRI masih belum banyak berubah. Pemberitaan POLRI yang melakukan penembakan masih menjadi perhatian publik, terlebih lagi terhadap Polisi yang salah tembak. Tujuan penulisan skripsi adalah untuk mengetahui aturan apa saja yang mengatur tentang tindakan kepolisian dan sanksi hukum setelah terjadinya tindakan salah tembak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dimana penulis mengkaji perundang-undangan dan putusan pengadilan. Yang meliputi bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur, artikel, jurnal, dan lain-lain. Sehingga POLRI harus lebih pintar memposisikan dirinya dalam hal menghadapi suatu situasi yang dapat menimbulkan terjadinya suatu ancaman bahaya bagi dirinya maupun masyarakat sehingga tindakan yang diambil oleh Anggota POLRI tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search