Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan Eduvest - Journal of Universal Studies
Muhammad Syahroni Rofii
Universitas Indonesia
Aerospace Engineering Computer Science & IT Health Professions Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
EVALUASI KEBIJAKAN LAYANAN REHABILITASI NARKOTIKA INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DI JAWA BARAT Dian Surtikanthi; Muhammad Syahroni Rofii; Dicky Pelupessy; Palupi Lindiasari
Jurnal Endurance Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan
Publisher : LLDIKTI Wilayah X

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22216/jen.v8i1.1910

Abstract

Penyalahgunaan Narkotika telah merambah ke pedesaan, di lain pihak, pemerintah memiliki keterbatasan dalam menyediakan layanan rehabilitasi. Hal ini sungguh memprihatinkan mengingat dalam beberapa kebijakan pemerintah mengharuskan penyalah guna Narkotika untuk mendapatkan layanan rehabilitasi. Guna mengatasi hal ini, sejak tahun 2020 BNN telah menginisiasi pembentukan 306 Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Namun, hanya 13 IBM yang dapat memberikan layanan Prima tahun 2021. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan program IBM. Tujuan penelitian adalah memberikan gambaran perbandingan hasil evaluasi kebijakan serta memetakan hambatan pelaksanaan IBM yang dilakukan di dua IBM, yakni IBM terkategorisasi Prima (IBM Mandiri) dengan IBM terkategorisasi Berkembang (IBM Pelita). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan teknik analisis deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori analisis kebijakan dan teori sistem dengan pendekatan evaluasi formal. Dalam pendekatan formal ini, penulis menggunakan tipe evaluasi proses retrospektif dengan teknik evaluasi pemetaan hambatan pada setiap aspek sistem, yakni struktur (input), proses, luaran (output). Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dari hasil wawancara mendalam dan studi literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan kepedulian yang tinggi dari Kepala desa untuk mendukung program IBM berupa perhatian, dana dan sarana prasarana; pembinaan dan pengawasan BNNP/Kab; serta Agen Pemulihan(AP) yang memiliki kepedulian tinggi terhadap IBM.
Procedural Gaps in Indonesia’s Immigration Policy: An Analysis of the Arrival of Rohingya Refugees in Aceh, 2023–2024 Ari Gusti Handayani; Muhammad Syahroni Rofii
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 6 No. 8 (2026): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v6i8.53144

Abstract

The arrival of Rohingya refugees on the coast of Aceh from November 2023 to October 2024 reveals a procedural vacuum in Indonesia's immigration policy. Although Law No. 6 of 2011 on Immigration and Presidential Regulation No. 125 of 2016 on the Handling of Refugees from Abroad provide a fundamental legal framework, both instruments predominantly regulate the post-landing stage and provide minimal operational direction for the pre-landing phase. This research evaluated the procedural readiness of Indonesia's immigration policy in dealing with refugee arrivals through illegal channels, using Aceh as a case study. Employing a qualitative policy analysis approach, this study utilizes document review and systematic literature review, framed by securitization theory and the concept of procedural readiness. The analysis identified three procedural gaps with significant implications for immigration practices: the ambiguity of immigration involvement at the pre-landing stage, the absence of standard protocols for verifying foreigners entering through illegal channels, and the limitations of joint case management mechanisms with international organizations. The Aceh case demonstrates that unresolved procedural gaps are filled by either ad-hoc initiatives of field apparatus or public pressure outside the official policy framework. Strengthening strategies should focus on internal immigration instruments, including pre-landing operational protocols, verification SOPs for illegal routes, and structured cooperation mechanisms with UNHCR and IOM. This paper contributes to Indonesian immigration literature by emphasizing procedural readiness as an evaluative variable in refugee policies for transit countries.
Co-Authors Ari Gusti Handayani Dian Surtikanthi Dicky Chresthover Pelupessy Palupi Lindiasari