Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pembangunan Desa Di Kawasan Perusahaan PT. Sasa Inti Minsel Studi Kasus Di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan Yonathan Thertian Rosefel Mawara; Novie R Pioh; Donald K Monintja
JURNAL EKSEKUTIF Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pola alokasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT Sasa Inti Minsel di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan. partai politik telah melakukan upaya agar semua masyarakat dapat menggunakan hak suara mereka. CSR (Corporate Social Responsibility) adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap social maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Penelitian ini berada Desa Di Kawasan Perusahaan PT. Sasa Inti Minsel khususnya di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa indikator adanya perhatian terhadap sosial dan ekonomi kagiatan CSR (Corporate Social Responsibility ) ini, pihak perusahaan PT. Sasa Inti Minsel melibatkan masyarakat dan pemerintah setempat serta ikut serta dalam suatu kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility ) perusahaan. 2. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan PT. Sasa Inti Minsel dalam pembangunan pada kegiatan CSR ( Corporate Social Responsibility ) ini di Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan sangat efektif. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan CSR, Pembangunan

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pencegahan Konflik Sosial Kabupaten Minahasa Selatan Debora Yunike Mongkaren; Welly Waworundeng; Donald K Monintja
JURNAL EKSEKUTIF Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pencegahan Konflik Sosial Kabupaten Minahasa Selatan. Pencegahan konflik sangat dibutuhkan, dengan berbagai cara atau program yang sudah disusun dan dilaksanakan sehingga dapat memberikan pemahaman lewat informasi yang disampaikan untuk dapat diterima dan dilakukan oleh masyarakat sehingga menghindari hal-hal yang tidak diharapkan terjadi, seperti terjadinya aktivitas yang merugikan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pencegahan Konflik Sosial Kabupaten Minahasa Selatan jika dilihat dari sisi kerja organisasi sudah cukup baik, masih perlu dilakukan peningkatan kinerja dan upaya terkait pencegahan konflik sosial sebagai tugas tanggung jawab mereka, karena masih kurangnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai yang bertugas. Kata Kunci: Kinerja, Kesbangpol, Pencegahan, Konflik

Pelayanan Pengaduan Wajib Pajak di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Manado Michelly G Lumintang; Welly Waworundeng; Donald K Monintja
JURNAL EKSEKUTIF Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelayanan pengaduan wajib pajak di UPTD Samsat Kota Manado. Pajak merupakan sumber penghasilan penting negara yang berasal dari rakyat karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting, maka pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pelayanan dalam hal perpajakan merupakan pelayanan yang diberikan direktorat jendral pajak kepada wajib pajak untuk membantu memenuhi kewajiban perpajakannya. Kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan aparatur pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Dalam pemberian pelayanan, Pihak UPTD Samsat Kota Manado telah melakukan fungsi pelayanan berdasarkan dengan UU yang berlaku, begitu juga dalam pemeberian informasi, masyarakat diberikan kemudahakan untuk mendapatkan informasi yang membantu meyelesaikan masalah. 2) Kendala yang dihadapi oleh aparatur dan petugas UPTD Samsat Kota Manado masih terbilang kendala yag cukup ringan, karena sampai saat ini pihak Kata Kunci: Pelayanan, Pengaduan, Wajib Pajak, Samsat

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pembinaan Dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Minahasa Selatan Regina Aprilia Medellu; Sarah Sambiran; Donald K Monintja
JURNAL EKSEKUTIF Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan dalam penelitian ini adalah Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan dan pemeberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Minahasa Selatan. Organisasi merupakan kesatuan sosial yang di koordinasikan secara sadar dengan batasan yang reaktif , bekerja terus-menerus untuk mencapai tujuan. Organisasi juga berisikan orang yang mempunyai aktivitas yang jelas guna mencapai tujuan organisasi tersebut. Pada era saat ini eksistensi organisasi kemasyarakatan sudah sangat mengalami perkembangan yang sangat pesat di setiap daerah di seluruh Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa belum maksimalnya kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik karena kurangnya komunikasi antara Ormas, Masyarakat dan instansi sehingga ada Ormas yang saat ini sudah jarang aktif bahkan ada masyarakat yang belum merasakan langsung hasil kinerja dalam bentuk pembinaan dan pemberdayaan, masih kurangnya perhatian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengenai keluhan juga aspirasi yang di sampaikan masyarakat dan ormas perlu adanya respon yang baik oleh instansi. Kata Kunci: Kinerja, Kesbangpol, Pembinaan, Pemberdayaan, Ormas

Peran Pemerintah Dalam Memelihara Toleransi Umat Beragama Di Kecamatan Langowan Timur Gabrielia Stefra Sanchia Mewengkang; Ismail Sumampow; Donald K Monintja
JURNAL EKSEKUTIF Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Dalam Memelihara Toleransi Umat Beragama di Kecamatan Langowan Timur Kecamatan Langowan Timur dalam hal ini Kecamatan Langowan Timur memiliki masyarakat yang multikultural dan multireligius. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. pemerintah memiliki peran penting dalam memelihara toleransi umat beragama di wilayah tersebut. Salah satu peran pemerintah adalah sebagai fasilitator dialog antarumat beragama. Pemerintah setempat dapat mengadakan pertemuan atau dialog antara tokoh-tokoh agama atau pemuka agama dari berbagai agama yang ada di wilayah tersebut. Dalam dialog ini, tokoh-tokoh agama dapat saling berbagi informasi, pemikiran, dan pandangan terkait dengan agama yang mereka anut. Dialog ini dapat membantu mendorong sikap saling menghargai dan memahami antarumat beragama. Selain itu, pemerintah dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan yang diikuti oleh berbagai agama yang ada di wilayah tersebut. Kegiatan-kegiatan ini dapat membantu memperkuat persatuan dan kesatuan antarumat beragama. Pemerintah dapat memastikan bahwa kegiatan-kegiatan ini berlangsung secara aman dan tertib. Pemerintah juga memastikan bahwa terdapat akses yang sama bagi setiap agama untuk membangun tempat ibadah. Hal ini akan memastikan bahwa setiap agama merasa dihargai dan diakui oleh pemerintah setempat. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan pendidikan dan sosialisasi tentang toleransi umat beragama kepada masyarakat. Pendidikan ini dapat diberikan di sekolah-sekolah atau melalui kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan oleh pemerintah atau organisasi masyarakat setempat. Dengan memperkuat pemahaman masyarakat tentang toleransi umat beragama, diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih toleran dan saling menghargai. Kata Kunci: Peran, Pemerintah, Toleransi, Beragama

Koordinasi Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam Mengatur Ketertiban Lalu Lintas di Kota Kotamobagu Gabryela Glory Sembel; Donald K Monintja; Neni Kumayas
JURNAL EKSEKUTIF Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Koordinasi Dinas perhubungan dan Kepolisian dalam mengatur ketertiban lalu lintas di Kota Kotamobagu. Amanat tersebut bermakna sistem pemerintahan yang mendukung dan tercipta koordinasi pelayanan publik yang prima. Salah satu instrumenya yaitu ketertiban lalu lintas, ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan. Dewasa ini permasalahan dalam konteks koordinasi pemerintah dalam mengatur ketertiban lalu lintas nampaknya masih sering ditemui Kemacetan, maraknya rakitan becak bermotor, masalah pengujian KIR, izin trek, dan sembarang parkir yang masih sering dilakukan. Ketertiban lalu lintas sendiri tangani khusus oleh Dinas Perhubungan dan Kepolisian serta pihak terkait lainya yang Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Adapun permasalahan yang sering muncul di Kotamobagu yaitu kemacetan, kelebihan penumpang, parkir sembarang, KIR, dan Izin Trek. Masalah bentor dalam lalu lintas yaitu karena banyaknya pengendara bentor yang beroperasi. Gambaran dari transportasi umum dapat ditemukan di Kotamobagu. Pembentukan perjanjian koordinasi dilakukan apabila suatu kegiatan memerlukan keterlibatan beberapa pembelajaran dan pembinaan, maka akan dibuat surat resmi berdasarkan aturan yang berlaku. Pada indikator umpan balik, proses yang menjadi proses komunikasi persuasif terkadang lama, bahkan waktu untuk melakukan operasi lalu lintas juga yang bertambah lama. Oleh karena itu, koordinasi merupakan salah satu faktor dominan yang harus diperhatikan demi kelangsungan hidup suatu organisasi. Kata Kunci: Koordinasi, Lalu Lintas, Dinas Perhubungan, Kepolisian

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search