Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pembuktian dalam Kesalahan Penerapan Pasal 55 KUHP pada Perbuatan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Perkara Nomor: 213/Pid.B/2021/PN.JKT.UTR) Iskandar, Dedi; Said, Yusuf M.; Suriyanto, Sutiyanto
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 6 (2022): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (717.262 KB) | DOI: 10.54371/jiip.v5i6.670

Abstract

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang atau penyertaan, sering menimbulkan kesulitan dalam proses pembuktiannya, karena banyak pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan bentuk Penelitian dalam penelitian ini adalah Diagnostik, dimana suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala tertentu, kerangka teori dalam penelitian adalah Teori hukum pembuktian sebagai Grand Theory serta Teori Keadilan sebagai Applied Theory. Hasil penelitian ini diantaranya adalah (1) Kesalahan terkait dengan dengan penerapan menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tetap harus dibuktikan dan dipertanggung jawabankan sebagai perbuatan tindak pidana terhadap pelaku, unsur pasal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu secara jelas agar mendapatkan keadilan, untuk menentukan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan tindak pidana pembunuhan berencana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan vonis Majelis Hakim. (2) Mengenai unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dalam pertimbangan hukum hakim tidak mempertimbangkan mengenai unsur Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dimana di dalam fakta persidangan terungkap dari para keterangan saksi dan terdakwa serta keterangan saksi ahli bahwa terdakwa tidak ikut dalam perbuatan perencanaan pembunuhan terhadap korban SUGIANTO. Adapun saran Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harusnya lebih cermat, teliti, kompeten agar dapat mempertanggung jawabkan serta memberikan keadilan bagi terdakwa.
Membangun Model Penyelesaian Perkara Pidana melalui Keadilan Restoratif oleh Kepolisian Berdasarkan Asas Dualistik Tjahjana, Teguh Pribadi; Said, Yusuf M.
FOCUS Vol 7 No 1 (2026): FOCUS: Jurnal Kajian Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v7i1.2170

Abstract

The current condition of law enforcement has not fully achieved fair legal certainty, indicating the need to strengthen the restorative justice approach in the development of national criminal law. This study examines the relevance of restorative justice within the framework of Law Number 1 of 2023 on the National Criminal Code, which adopts a dualistic doctrine separating criminal acts (actus reus) from fault (mens rea). The research focuses on the significance of restorative justice in the national criminal justice system and the ideal model of its application in line with the dualistic principle. Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, the study finds that litigation-based case settlement often fails to deliver substantive justice. Therefore, restorative justice emerges as a necessary alternative. When applied consistently with the dualistic doctrine, restorative justice allows reconciliation to function as a basis for eliminating fault and criminal liability, thereby supporting the realization of fair legal certainty as a constitutional legal ideal..