Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Soleha, Anisatul
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Peran Pemerintah Daerah dalam Penaggulangan Bencana Banjir Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 3 Tahun 2016 Rahim, Abdur; Rifai, Ahmad; Soleha, Anisatul; Fauziah, Hanif Jihan; Syain, Moch.
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 6 No. 4 (2023): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.986 KB) | DOI: 10.54371/jiip.v6i4.1841

Abstract

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki iklim tropis, yang mana terdiri dari dua musim yaitu hujan dan musim kemarau. Kedua kondisi iklim tersebut mempunyai ciri perubahan cuaca yang cukup ekstrem seperti suhu, curah hujan dan arah angin. Kondisi tersebutlah yang menyebabkan negara Indonesia mempunya potensi sumber daya Alam dan potensi bencana. Menurut WHO (World Health Organization), Bencana merupakan setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena dampak. Yang mana bencana juga dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu; Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung api, badai dan kekeringan, Bencana sosial karena ulah manusia seperti konflik, perang, serangan teroris, kegagalan teknologi dan hama pe-nyakit, Bencana campuran alam dan manusia yaitu banjir, kebakaran hutan dan kekurangan pangan. Sedangkan Banjir merupakan peristiwa dimana daratan yang biasanya kering bukan daerah rawa menjadi tergenang oleh air, hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung. Selain itu terjadinya banjir juga dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai. Terjadinya bencana banjir juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah, sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air. banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang diatas normal, perubahan suhu, tanggul bendungan yang jebol. Adapun banjir terbagi menjadi 3 kategori Banjir genangan, Banjir bandang, Banjir rob, akibat naiknya permukaan air laut.
Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Hukum Islam Soleha, Anisatul; Rohmah, Siti Ngainnur
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 6 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.37406

Abstract

The high number of narcotics abuse in Indonesia cannot be denied because of the minimum assistance or report from the community related to the presence of narcotics crime existing around them. In the perspective of Islamic Law, narcotics is like khamr in which if it is consumed then it will cause mind lost. Therefore, khamr is forbidden in Islam. This paper provides an understanding of legal protection towards the informant of narcotics crime allegation according to The Law Number 35 Year 2009 and to find out the legal protection towards the informant of narcotics crime allegation according to Islamic law. The author employed library research type with normative juridical approach. The research results showed that The Law Number 35 Year 2009 about narcotics gives legal protection towards the informant of narcotics crime allegation systematically. Started from the protection aspect towards the physique, protection towards the psychic, and legal assistance during the process of justice and right reinforcement, and obtain an award. Islamic law gives legal protection to the informant of khamr drinker. Islamic law gives the opportunity by giving the protection towards the informant of khamr drinker not to be punished and the khamr drinker must be punished to implement the punishment and had in line with Islamic teaching namely the execution of whiplash for 40 times.Keywords: Informant Legal Protection, Narcotics, Islamic Law.  AbstrakTingginya angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia tidak bisa di pungkiri, karena minimnya bantuan atau laporan dari masyarakat terkait adanya tindak pidana narkotika yang ada di sekitar mereka. Dalam perspektif hukum Islam, narkotika diqiyaskan dengan khamr, yang apabila diminum akan mengakibatkan hilangnya akal. Oleh karena itu khamr diharamkan dalam Islam. Tulisan ini memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap pelapor dugaan tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 dan perlindungan hukum terhadap pelapor dugaan tindak pidana narkotika menurut hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor dugaan tindak pidana narkotika secara sistematik. Mulai dari aspek Perlindungan terhadap fisik, perlindungan terhadap psikis, dan pendampingan hukum selama proses penegakkan hak dan keadilan, serta mendapatkan penghargaan. Hukum Islam memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor peminum khamr. Hukum Islam memberikan kesempatan dengan memberikan perlindungan terhadap pelapor peminum khamr agar tidak dihukum dan wajib bagi seorang peminum khamr untuk melaksanakan hukuman atau had sesuai ajaran Islam, yaitu dengan terlaksananya dera sebanyak 40 kali.Kata Kunci: Perlindungan Hukum Pelapor, Narkotika, Hukum Islam
Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Hukum Islam Soleha, Anisatul; Rohmah, Siti Ngainnur
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 10 No. 6 (2023)
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.37406

Abstract

The high number of narcotics abuse in Indonesia cannot be denied because of the minimum assistance or report from the community related to the presence of narcotics crime existing around them. In the perspective of Islamic Law, narcotics is like khamr in which if it is consumed then it will cause mind lost. Therefore, khamr is forbidden in Islam. This paper provides an understanding of legal protection towards the informant of narcotics crime allegation according to The Law Number 35 Year 2009 and to find out the legal protection towards the informant of narcotics crime allegation according to Islamic law. The author employed library research type with normative juridical approach. The research results showed that The Law Number 35 Year 2009 about narcotics gives legal protection towards the informant of narcotics crime allegation systematically. Started from the protection aspect towards the physique, protection towards the psychic, and legal assistance during the process of justice and right reinforcement, and obtain an award. Islamic law gives legal protection to the informant of khamr drinker. Islamic law gives the opportunity by giving the protection towards the informant of khamr drinker not to be punished and the khamr drinker must be punished to implement the punishment and had in line with Islamic teaching namely the execution of whiplash for 40 times.Keywords: Informant Legal Protection, Narcotics, Islamic Law.  AbstrakTingginya angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia tidak bisa di pungkiri, karena minimnya bantuan atau laporan dari masyarakat terkait adanya tindak pidana narkotika yang ada di sekitar mereka. Dalam perspektif hukum Islam, narkotika diqiyaskan dengan khamr, yang apabila diminum akan mengakibatkan hilangnya akal. Oleh karena itu khamr diharamkan dalam Islam. Tulisan ini memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap pelapor dugaan tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 dan perlindungan hukum terhadap pelapor dugaan tindak pidana narkotika menurut hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor dugaan tindak pidana narkotika secara sistematik. Mulai dari aspek Perlindungan terhadap fisik, perlindungan terhadap psikis, dan pendampingan hukum selama proses penegakkan hak dan keadilan, serta mendapatkan penghargaan. Hukum Islam memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor peminum khamr. Hukum Islam memberikan kesempatan dengan memberikan perlindungan terhadap pelapor peminum khamr agar tidak dihukum dan wajib bagi seorang peminum khamr untuk melaksanakan hukuman atau had sesuai ajaran Islam, yaitu dengan terlaksananya dera sebanyak 40 kali.Kata Kunci: Perlindungan Hukum Pelapor, Narkotika, Hukum Islam
Co-Authors Abdur Rahim, Abdur Ahmad Rifai Fauziah, Hanif Jihan Rohmah, Siti Ngainnur Syain, Moch.