Articles
<![CDATA[BAHAYA NARKOBA TERHADAP GENERASI MUDA ]]>
<![CDATA[Lambang Siswandi]]>;
<![CDATA[Sarbini Sarbini]]>;
<![CDATA[Moh Kamaluddin]]>;
<![CDATA[Wyda Lusiana]]>;
<![CDATA[Ulfa Rahmawati]]>;
<![CDATA[Ragil Ira Mayasari]]>;
<![CDATA[Irwan Swandana]]>;
<![CDATA[Ana Indrawati]]>
<![CDATA[ Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Teknik Universitas Maritim AMNI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58192/karunia.v1i4.332
<![CDATA[Counseling about drug abuse is very important, especially among youth generation. This age period is a group that is prone to drug abuse because of the desire to do experiment, seek identity, seek recognition and lifestyle. The counseling aims to provide knowledge and understanding about the disadvantages of drug abuse, the impact of drug abuse and the legal impact of drug abuse. This counseling is important as a preventive effort to overcome the danger of drugs. Hopefully, the youth generation will be more interested to find out what drugs are and examine the pros and cons without having to try and learn from other’s experience.]]>
<![CDATA[Upaya Perlindungan Hukum Bagi Santri Pondok Pesantren Al Muhajirin Dalam Mencegah Kasus Perundungan ]]>
<![CDATA[Moh Kamaluddin]]>;
<![CDATA[Ratih Dwi Pangestu]]>;
<![CDATA[Sunari Sunari]]>;
<![CDATA[Wyda Lusiana]]>;
<![CDATA[Lucius Andik Rahmanto]]>;
<![CDATA[Ana Indrawati]]>;
<![CDATA[Lambang Siswandi]]>
<![CDATA[ Hakim Vol 1 No 4 (2023): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51903/hakim.v1i4.1450
<![CDATA[Bullying is an act that really lowers a person's self-esteem. There are many cases of bullying, especially in the world of education, including in Islamic boarding schools. The rise of this bullying phenomenon has caused us as lecturers to become concerned and then carry out legal counseling with the title legal protection efforts for students at al Muhajirin Islamic boarding schools in preventing cases of bullying. As for the results, no cases of bullying have been found at the Al Muhajirin Islamic boarding school]]>
<![CDATA[Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi ]]>
<![CDATA[Wyda Lusiana]]>;
<![CDATA[Sarbini Sarbini]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 2 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v9i2.5653
<![CDATA[Artikel ini mengeksplorasi dan menganalisis wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan pemilihan umum serta dampak hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum. Pemilihan umum adalah implementasi demokrasi di Indonesia yang mendasar, sesuai dengan konstitusi dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Kepentingan Pemilihan Umum juga tercermin dalam prinsip kejujuran dan keadilan dalam perolehan suara rakyat, yang memperkuat saling kepercayaan dalam masyarakat. Dalam konteks pelaksanaan pemilihan umum yang berpotensi menghasilkan perselisihan, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa terkait hasil pemilihan umum. Artikel ini mendalaminya dengan metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dijalankan sesuai prosedur penyelesaian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terpenting, putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilihan umum bersifat final dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat,menjaga integritas dan validitas hasil pemilihan umum sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.]]>
<![CDATA[Sertifikat Elektronik sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Desa Mojowatesrejo, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto ]]>
<![CDATA[Wyda Lusiana]]>;
<![CDATA[Ratih Dwi Pangestu]]>;
<![CDATA[Lucius Andik Rahmanto]]>;
<![CDATA[Sunari Sunari]]>;
<![CDATA[Ana Indrawati]]>;
<![CDATA[Bintang Rahmatulloh]]>
<![CDATA[ Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Vol. 4 No. 1 (2025): Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 45 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30640/cakrawala.v4i1.3762
<![CDATA[The Community Service Program is one of the pillars of the Tri Dharma of Higher Education, namely education, research and community service. Universities not only carry out education for their students, but also carry out research and develop inno vation, as well as preserve and develop superior knowledge that is beneficial to society. This activity was carried out as an effort to provide information and knowledge about Legal Science regarding Electronic Certificates as a Guarantee of Legal Certainty of Rights i n Mojowatesrejo Kemlagi Village, Mojokerto. This counseling was attended by the village head and secretary, chairman and members of the Youth Organization, village PKK chairman and community members. The method of implementing service uses the lecture method which is carried out face to face.]]>
<![CDATA[Sosialisasi SIMDES Sarana Pelestarian, Pemberdayaan dan Pengintegrasian Lembaga Adat Desa Balongmojo ]]>
<![CDATA[Oktaviani Permatasari]]>;
<![CDATA[Wyda Lusiana]]>;
<![CDATA[Mokhammad Ridha]]>;
<![CDATA[Fajar Budiyanto]]>;
<![CDATA[Khasbulloh Huda]]>;
<![CDATA[Irwan Swandana]]>;
<![CDATA[Mohamad Johan Efendi]]>
<![CDATA[ FUNDAMENTUM : Jurnal Pengabdian Multidisiplin Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : FUNDAMENTUM : Jurnal Pengabdian Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/fundamentum.v2i4.449
<![CDATA[The aim of IT-based village community service activities in Balongmojo Village, Puri District, Mojokerto Regency, East Java is to increase understanding and skills of village traditional institutions as a means of preserving, empowering and integrating Balongmojo village traditional institutions with the SIMDES application. The problem with the Balongmojo Village traditional institution is that the knowledge of the village traditional institution administrators regarding IT and computer-based management skills is still not advanced, so all the activities of the Balongmojo village traditional institution have not been well documented. The implementation method used is utilizing the SIMDES Balongmojo application, training and mentoring regarding understanding for village administrators regarding skills in using the IT-based SIMDES application. The results of this Community Service are the IT-based SIMDES application and increased understanding and skills of village traditional institution administrators on how to collect and document all activities of village traditional institutions in Balongmojo.]]>
<![CDATA[Peran Notaris dalam Transaksi E-commerce: Aspek Hukum dan Kepatuhan di Era Digital ]]>
<![CDATA[Wyda Lusiana]]>
<![CDATA[ J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 6: Oktober 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. ULIL ALBAB CORP ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jceki.v3i6.5575
<![CDATA[Perkembangan pesat e-commerce di era digital telah mengubah dinamika transaksi bisnis secara signifikan, menuntut penyesuaian dalam berbagai aspek hukum, termasuk peran notaris. Artikel ini mengeksplorasi peran notaris dalam transaksi e-commerce, dengan fokus pada aspek hukum dan kepatuhan yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis regulasi yang ada serta studi kasus untuk memahami penerapan praktis notaris dalam transaksi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris berfungsi penting dalam otentikasi dan legalisasi dokumen digital, namun menghadapi tantangan dalam adaptasi terhadap teknologi baru seperti tanda tangan elektronik dan blockchain. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi yang relevan, termasuk UU ITE dan peraturan terkait e-commerce, menjadi kunci dalam memastikan legalitas transaksi. Temuan ini mengindikasikan perlunya pengembangan regulasi yang lebih komprehensif dan pendidikan lanjutan bagi notaris untuk menghadapi tantangan digital. Rekomendasi mencakup perlunya kebijakan yang mendukung peran notaris dalam lingkungan digital dan peningkatan kompetensi teknis untuk menghadapi perubahan yang cepat dalam teknologi transaksi. Artikel ini memberikan wawasan penting mengenai integrasi notaris dalam sistem e-commerce dan implikasi hukumnya di Indonesia.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERIKATAN NOTARIS TERHADAP KLIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS ]]>
<![CDATA[Lusiana, Wyda]]>;
<![CDATA[Pangestu, Ratih Dwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 26, No 1 (2025): YUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53712/yustitia.v26i1.2676
<![CDATA[AbstrakPerikatan notaris terhadap klien memiliki peran sentral dalam memberikan kepastian hukum di Indonesia, khususnya dalam pembuatan akta autentik yang menjadi dasar transaksi hukum. UU Jabatan Notaris mengatur hubungan hukum antara notaris dan klien, menetapkan kewajiban notaris untuk memastikan keabsahan dokumen serta memberikan penjelasan yang memadai kepada klien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perikatan notaris terhadap klien berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU Jabatan Notaris dan mengeksplorasi implikasi hukum dari hubungan tersebut dalam praktik hukum Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menggali tugas dan wewenang notaris dalam melaksanakan tugas notariat serta tanggung jawab hukum mereka jika terjadi penyalahgunaan wewenang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perikatan notaris memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak, tetapi masih terdapat tantangan dalam implementasi regulasi yang dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum terhadap klien. Oleh karena itu, disarankan untuk memperbaiki sistem pengawasan dan regulasi terkait profesi notaris, serta memperkuat perlindungan hukum bagi klien dalam perikatan ini. Pembaruan regulasi yang mengintegrasikan teknologi dan penguatan pengawasan diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan profesionalisme dalam praktik notariat, serta memperkecil potensi penyalahgunaan wewenang oleh notaris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dan praktik notariat yang lebih adil dan akuntabel di Indonesia.Kata kunci: perikatan notaris]]>
<![CDATA[Reconstruction Of The Arrangements For The Appointment Of Advocates ]]>
<![CDATA[Kamaluddin, Moh]]>;
<![CDATA[Sarbini, Sarbini]]>;
<![CDATA[Lusiana, Wyda]]>
<![CDATA[ JURNAL LEGALITAS Vol 15, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (468.407 KB)
|
DOI: 10.33756/jelta.v15i2.16755
<![CDATA[The quality of advocates is currently in decline. This is due to the absence of similarity of standardization between advocate organizations. In addition, there are also many prospective advocates who have an internship certificate even though they have never done a 2-year internship but are still appointed as advocates. The formulation of the problem in this article is to analyze; (1) Weaknesses of the Advocate Appointment Arrangements in article 2 and article 3 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and (2) The ideal construction of Advocate Appointment Arrangements in article 2 and article 3 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. This research uses a conceptual approach with data collection techniques using interviews or filling out questionnaires and for secondary data derived from literature or legal documents then analyzed in a descriptive analysis . The result of the discussion The process of appointing advocates regulated in article 2 and article 3 of the advocate law has weaknesses; There is no obligation of the advocate organization to check the validity in the advocate appointment file, There are commercialization factors in the process of appointing advocates, There is no special institution that guarantees the standardization of the quality of advocates, therefore to overcome these problems it is necessary to regulate the Authority of the Advocate Organization to re-verifying the documents of the Appointment of Advocates, The unity of the system of the cost of appointment of advocates, The establishment of standardization institutions with advocates. ]]>
<![CDATA[Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi ]]>
<![CDATA[Lusiana, Wyda]]>;
<![CDATA[Sarbini, Sarbini]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 2 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v9i2.5653
<![CDATA[Artikel ini mengeksplorasi dan menganalisis wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan pemilihan umum serta dampak hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum. Pemilihan umum adalah implementasi demokrasi di Indonesia yang mendasar, sesuai dengan konstitusi dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Kepentingan Pemilihan Umum juga tercermin dalam prinsip kejujuran dan keadilan dalam perolehan suara rakyat, yang memperkuat saling kepercayaan dalam masyarakat. Dalam konteks pelaksanaan pemilihan umum yang berpotensi menghasilkan perselisihan, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa terkait hasil pemilihan umum. Artikel ini mendalaminya dengan metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dijalankan sesuai prosedur penyelesaian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terpenting, putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilihan umum bersifat final dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat,menjaga integritas dan validitas hasil pemilihan umum sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.]]>
<![CDATA[Peranan Teknologi dalam Mendukung Perekonomian di Desa Mojowatesrejo ]]>
<![CDATA[Wyda Lusiana]]>;
<![CDATA[Alvia Nur Jannah]]>;
<![CDATA[Miftakhul Fitriyah]]>;
<![CDATA[Rizka Lailiya Tasya]]>;
<![CDATA[Robi’atul Adawiyah]]>;
<![CDATA[Rosi Diah Bela]]>;
<![CDATA[Meta Silvi Rosalia]]>;
<![CDATA[Rafif Farrydika]]>;
<![CDATA[Risky Nurus Sobah]]>;
<![CDATA[Eko Setiyo Budiono]]>;
<![CDATA[Juan Ariwangsa]]>;
<![CDATA[Aditya Indra Wardana]]>;
<![CDATA[Krisna Laksana Putra]]>;
<![CDATA[Dhena Mustikawati]]>;
<![CDATA[Orka Maya Armayudha]]>;
<![CDATA[Ratna Dewi Rama Diningtias]]>;
<![CDATA[Adam Wirasunu]]>;
<![CDATA[Mochammad Nur Mahmudi]]>;
<![CDATA[Tazkia Rizki Adillah]]>;
<![CDATA[Hari Widiastuti]]>;
<![CDATA[Indyka Giran Mahardani]]>;
<![CDATA[Indah Lestiana]]>;
<![CDATA[Aldo Putra Pratama]]>
<![CDATA[ ALKHIDMAH: Jurnal Pengabdian dan Kemitraan Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian dan Kemitraan Masyarakat (ALKHIDMAH) ]]>
Publisher : <![CDATA[LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59246/alkhidmah.v3i2.1239
<![CDATA[Technology is a system used to market via social media in the current era of globalization. The socialization activity with the theme “The Role of Technology in Improving the Economy in Mojowatesrejo Village” was held on December 13, 2024 at the Mojowatesrejo Village hamlet hall. This socialization activity is carried out to teach the public about the role of digital technology, not only that, but also to carry out socialization and direct practice in using digital through social media. Business activities in Mojowatesrejo village include the agricultural, livestock and craft sectors. After learning about the important role of digital technology, people were very enthusiastic and began to actively use social media to promote their products.]]>
