Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum J-CEKI
Wyda Lusiana
Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi Wyda Lusiana; Sarbini Sarbini
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 2 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v9i2.5653

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi dan menganalisis wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan pemilihan umum serta dampak hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum. Pemilihan umum adalah implementasi demokrasi di Indonesia yang mendasar, sesuai dengan konstitusi dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Kepentingan Pemilihan Umum juga tercermin dalam prinsip kejujuran dan keadilan dalam perolehan suara rakyat, yang memperkuat saling kepercayaan dalam masyarakat. Dalam konteks pelaksanaan pemilihan umum yang berpotensi menghasilkan perselisihan, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa terkait hasil pemilihan umum. Artikel ini mendalaminya dengan metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dijalankan sesuai prosedur penyelesaian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terpenting, putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilihan umum bersifat final dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat,menjaga integritas dan validitas hasil pemilihan umum sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Peran Notaris dalam Transaksi E-commerce: Aspek Hukum dan Kepatuhan di Era Digital Wyda Lusiana
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 6: Oktober 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i6.5575

Abstract

Perkembangan pesat e-commerce di era digital telah mengubah dinamika transaksi bisnis secara signifikan, menuntut penyesuaian dalam berbagai aspek hukum, termasuk peran notaris. Artikel ini mengeksplorasi peran notaris dalam transaksi e-commerce, dengan fokus pada aspek hukum dan kepatuhan yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis regulasi yang ada serta studi kasus untuk memahami penerapan praktis notaris dalam transaksi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris berfungsi penting dalam otentikasi dan legalisasi dokumen digital, namun menghadapi tantangan dalam adaptasi terhadap teknologi baru seperti tanda tangan elektronik dan blockchain. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi yang relevan, termasuk UU ITE dan peraturan terkait e-commerce, menjadi kunci dalam memastikan legalitas transaksi. Temuan ini mengindikasikan perlunya pengembangan regulasi yang lebih komprehensif dan pendidikan lanjutan bagi notaris untuk menghadapi tantangan digital. Rekomendasi mencakup perlunya kebijakan yang mendukung peran notaris dalam lingkungan digital dan peningkatan kompetensi teknis untuk menghadapi perubahan yang cepat dalam teknologi transaksi. Artikel ini memberikan wawasan penting mengenai integrasi notaris dalam sistem e-commerce dan implikasi hukumnya di Indonesia.
Co-Authors