Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.513
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas DiH : Jurnal Ilmu Hukum Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Pendidikan dan Konseling SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia International Journal of Law Dynamics Review
Sarbini Sarbini
Universitas Mayjen Sungkono, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
KEDUDUKAN PERJANJIAN BAKU DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK Roesli, M.; Sarbini, Sarbini; Nugroho, Bastianto
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v15i1.2260

Abstract

Perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan tersebut adalah tidak lengkap, dan terlalu luas. Tidak lengkap oleh karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (beginsel der contracts vrijheid), dalam praktek dewasa ini, perjanjian seringkali dilakukan dalam bentuk perjanjian baku (standard contract), dimana sifatnya membatasi asas kebebasan berkontrak. Adanya kebebasan ini sangat berkaitan dengan kepentingan umum agar perjanjian baku itu diatur dalam undang- undang atau setidak-tidaknya diawasi pemerintah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengkaji berlakunya kaidah-kaidah seperti perundang-undangan dalam hukum positif yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam artikel ini. Keabsahan perjanjian menjadi perdebatan di kalangan para sarjana hukum, ada yang menerima dan ada yang menolaknya. Adanya perbedaan tersebut tidak membuat eksistensi dari perjanjian baku hilang, perjanjian baku baku lahir karena kebutuhan masyarakat. Karena masyarakat menginginkan hal-hal yang bersifat pragmatis. Dalam perjanjian baku, konsumen dapat menolak atau menerima dan menandatangani atau tidak menandatangani.
Eksistensi Asas Proporsionalitas dalam Hukum Perjanjian: Manifestasi dan Dinamika Sarbini Sarbini
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 13 No 1 (2022)
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v13i1.6465

Abstract

Asas proporsionalitas merupakan salah satu asas penting dalam hukum perjanjian. Dalam berbagai kajian, asas proporsionalitas lebih sering dilupakan jika dibandingkan dengan asas iktikad baik ataupun asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini berorientasi pada penggalian hakikat dan makna asas kebebasan berkontrak serta implementasi asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menegaskan bahwa hakikat asas proporsionalitas adalah orientasi hubungan hukum yang bersifat “sama rasa, sama bahagia” yang tidak hanya sekadar hubungan hukum matematis. Selain itu, implementasi asas proporsionalitas juga perlu dilakukan dalam tahap pra-perjanjian, perumusan perjanjian, serta pelaksanaan perjanjian.
Implication Analysis Of Wage Arrangement Changes Law Number 11 Of 2020 Concerning The Creation Of Employment Cluster Sarbini Sarbini; Sigit Sapto Nugroho
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.8434

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan pengaturan pengupahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja bagi Gugus Ketenagakerjaan dan implikasi peraturan tersebut dalam penerapannya di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menggunakan bahan hukum primer dalam penelitian ini, menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, sedangkan sumber hukum sekunder menggunakan hasil penulisan karya ilmiah dari kalangan hukum berupa jurnal. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan pengaturan pengupahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klaster Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan menimbulkan berbagai dampak atau implikasi terhadap pekerja atau buruh termasuk pelanggaran hak asasi manusia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2)). UUD 1945), hak untuk mendapatkan balas jasa dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28 D UUD 1945), pekerja atau buruh yang tidak menerima upah yang adil dan layak akan mempengaruhi daya belinya. pada akhirnya berdampak pada taraf hidup pekerja, kesejahteraan pekerja atau buruh dipertaruhkan, serta lahirnya generalisasi upah di berbagai sektor di kota-kota padat industri, sehingga menimbulkan ketidakadilan.
BAHAYA NARKOBA TERHADAP GENERASI MUDA Lambang Siswandi; Sarbini Sarbini; Moh Kamaluddin; Wyda Lusiana; Ulfa Rahmawati; Ragil Ira Mayasari; Irwan Swandana; Ana Indrawati
Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Maritim AMNI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58192/karunia.v1i4.332

Abstract

Counseling about drug abuse is very important, especially among youth generation. This age period is a group that is prone to drug abuse because of the desire to do experiment, seek identity, seek recognition and lifestyle. The counseling aims to provide knowledge and understanding about the disadvantages of drug abuse, the impact of drug abuse and the legal impact of drug abuse. This counseling is important as a preventive effort to overcome the danger of drugs. Hopefully, the youth generation will be more interested to find out what drugs are and examine the pros and cons without having to try and learn from other’s experience.
Filsafat Hukum Islam dan Hikmah Derta Nur Anita; Sarbini Sarbini; M. Bahtiar Ubaidillah
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 2 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i2.6460

Abstract

Philosophy of Islamic law is the knowledge of the nature, secret, and the goal of Islam both concerning the material and the process of its adoption. Philosophy of Islamic law will make Islamic law can adapt to the conditions and needs of its day. hikmah means wisdom or deep meaning. Wisdom also means knowing the superiority of something through knowledge. Tasawuf experts interpret wisdom as knowledge of God's secrets in creating something. Scientists of Islamic law define wisdom as a motivation in law reconciliation to achieve kemaslahatan and reject kemudharatan. Philosophy of Islamic law and hikmah have similiaritis in function and purpose, even most Muslim philosophers consider wisdom to be a synonym of philosophy.
Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Dikawasan Daerah Aliran Sungai (Das) (Studi Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Jawa Timur) Heru Kuswanto; Sigit Sapto Nugroho; Sarbini
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 1 (2024): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v10i1.265

Abstract

Abstract— The purpose of this study was to determine law enforcement against the construction of buildings in the Watershed area of Dolopo District, Madiun Regency and find out the settlement of the construction of buildings that violate the watershed area. The type of research used is empirical research with a qualitative approach based on primary data, namely observation, interviews and document studies. Secondary data are social facts referenced from books, research results and scientific journals. And analyzed using descriptive research methods, that researchers in analyzing wish to provide an overview or description or subject and research object as the results of the research he did. Based on the results of the research, it shows that law enforcement against the construction of buildings in the watershed area, it is better for the community to obtain permits (IMB) to construct buildings in the river basin and the government is expected to be more intensive in conducting outreach and site surveys in the watershed area to the fullest so that the community is aware and no longer constructing buildings in the watershed area.
Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi Wyda Lusiana; Sarbini Sarbini
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 9 No 2 (2023): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v9i2.5653

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi dan menganalisis wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan pemilihan umum serta dampak hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum. Pemilihan umum adalah implementasi demokrasi di Indonesia yang mendasar, sesuai dengan konstitusi dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Kepentingan Pemilihan Umum juga tercermin dalam prinsip kejujuran dan keadilan dalam perolehan suara rakyat, yang memperkuat saling kepercayaan dalam masyarakat. Dalam konteks pelaksanaan pemilihan umum yang berpotensi menghasilkan perselisihan, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa terkait hasil pemilihan umum. Artikel ini mendalaminya dengan metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dijalankan sesuai prosedur penyelesaian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terpenting, putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilihan umum bersifat final dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat,menjaga integritas dan validitas hasil pemilihan umum sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Implementing Green Constitution: Assessing the Policy of Plastic Waste Payment in Suroboyo Bus Service AlMusyaawi, Muchammad Ibnu Shiina; Sarbini, Sarbini; Ningsih, Erlin Indaya
International Journal of Law Dynamics Review Vol. 2 No. 1 (2024): May
Publisher : Nursyam Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62039/ijldr.v2i1.30

Abstract

This article explores the plastic waste-based payment policy implemented on the Suroboyo Bus Service in Indonesia, examining its alignment with the principles of a Green Constitution. The Green Constitution concept emphasizes the integration of environmental protection into legal frameworks. This study aims to analyze the Suroboyo Bus Service Plastic Waste Payment Policy in the context of the Green Constitution. Our analysis covers various aspects, including the historical background, legal norms, policy effectiveness, and the importance of community participation. The study employs normative-empirical research methods, examining the legal norms underpinning the Suroboyo Bus Service policy and its implementation. Quantitative data is collected through questionnaires distributed to the Suroboyo Bus Service users, revealing insights into public awareness, attitudes, and perceptions regarding the policy. Analysis of legal norms indicates a harmonization between the Suroboyo Bus Service policy and the Green Constitution principles outlined in the 1945 Indonesian Constitution. However, the study identifies a legal vacuum in waste management, suggesting more explicit guidelines are needed. The article also underscores the importance of collaborative efforts between the government and community organizations in efficient waste management.
Reconstruction Of The Arrangements For The Appointment Of Advocates Kamaluddin, Moh; Sarbini, Sarbini; Lusiana, Wyda
JURNAL LEGALITAS Vol 15, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (468.407 KB) | DOI: 10.33756/jelta.v15i2.16755

Abstract

The quality of advocates is currently in decline.  This is due to the absence of similarity of standardization between advocate organizations. In addition, there are also many prospective advocates who have an internship certificate even though they have never done a 2-year internship but are still appointed as advocates. The formulation of the problem in this article is to analyze; (1) Weaknesses  of the Advocate Appointment Arrangements in article 2 and article 3 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and (2) The ideal construction of  Advocate Appointment Arrangements in  article 2 and article 3 of  Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. This research uses  a conceptual approach with data collection techniques using interviews or filling out questionnaires and for secondary data derived from literature or legal documents then analyzed in a descriptive analysis . The result of the discussion The process of appointing advocates regulated in article 2 and article 3 of the advocate law has weaknesses; There is no obligation of the advocate organization to check the validity in the advocate appointment file, There are commercialization factors in the process of appointing advocates, There is no special institution that guarantees the standardization of the quality of advocates, therefore to overcome these problems it is necessary to regulate the Authority of the Advocate Organization to   re-verifying the documents of the Appointment of Advocates, The unity of the system of the cost of appointment of advocates, The establishment of standardization institutions with advocates. 
Co-Authors AlMusyaawi, Muchammad Ibnu Shiina ANA INDRAWATI Derta Nur Anita Heru Kuswanto Irwan Swandana Lambang Siswandi Lusiana, Wyda M Bahtiar Ubaidillah Mayasari, Ragil Ira Moh Kamaluddin Ningsih, Erlin Indaya Nugroho, Bastianto Roesli, Mohammad Sigit Sapto Nugroho Sigit Sapto Nugroho Ulfa Rahmawati Wyda Lusiana Wyda Lusiana