Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Kajian Hasil Penelitian Hukum
Eksy Puji Rahayu
Fakultas Hukum Janabadra
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KAJIAN YURIDIS PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN STADION MANDALA KRIDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Eksy Puji Rahayu; Sudiyana Sudiyana
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 6, No 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.047 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v6i1.1668

Abstract

Abstract Tender conspiracy is the most serious violation in business competition cases and is contrary to economic democracy, because it does not provide equal opportunities for every citizen to participate in the process of producing and marketing goods/services in a healthy, effective, and efficient business climate. In the KPPU's Decision Number 10/KPPU-I/2017 it is stated that, Reported Parties I to Reported Parties IX have been legally and convincingly proven to have conspired to tender in the procurement of construction work for the construction of the Mandala Krida Stadium. At the appeal level, the Sleman District Court handed down Decision Number 19/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Smn which rejected the Petitioners' objection. At the cassation level, the Supreme Court in Decision Number 893 K/Pdt.Sus-KPPU/2020 upheld Decision Number 19/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Smn and Decision Number 10/KPPU-I/2017. The purpose of this study is to find out, examine, and analyze the suitability of KPPU's handling of the case of conspiracy to tender the procurement of construction work for the construction of the Mandala Krida Stadium in the Province of Yogyakarta with the applicable laws and regulations, as well as those that are considered by judges both at the district court and the Supreme Court. in strengthening the KPPU's decision Number 10/KPPU-I/2017. This type of research includes normative legal research, using qualitative descriptive analysis. The results of the study show that the KPPU's handling of case Number 10/KPPU-I/2017 and the judges' considerations at the Sleman District Court and the Supreme Court have been in accordance with what is stipulated in the applicable legal provisions. However, the rule of reason approach used by KPPU in this case is considered inappropriate.
PENENGGELAMAN KAPAL ASING YANG MELAKUKAN ILEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL Suswoto Suswoto; Muhammad Andri Nurfadilah; Savira Alfi Syahrin; Eksy Puji Rahayu
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v16i1.8372

Abstract

Penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing di Wilayah Indonesia menegaskan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap kapal asing yang yang melakukan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Hukum Laut Internasional United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). Maraknya praktik illegal fishing di Wilayah Perairan Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia harus mengambil tindakan tegas untuk menegakkan hukum Nasional serta mempertahankan kedaulatan Indonesia, tindakan tersebut adalah pembakaran/peneggelaman kapal asing yang terbukti melakukan parktik illegal fishing. Adapun tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum berupa penenggelaman terhadap kapal asing oleh pemerintah Indonesia yang melakukan illegal fishing di Wilayah Indonesia dan apakah penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di Wilayah Indonesia sesuai dengan hukum laut internasional. Dari permasalahan-permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan lebih menekankan pada penelaahan kaidah-kadiah hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pembahasan ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Bahwa prosedur peneggelaman kapal asing dilakukan setelah melalui proses pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pelaksanaan penenggelaman kapal yang melakukan illegal fishing di Indonesia tidak bertentangan dengan Hukum laut Internasional.
Co-Authors Muhammad Andri Nurfadilah Savira Alfi Syahrin Sudiyana Sudiyana Suswoto Suswoto