Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Kajian Hukum Kajian Hasil Penelitian Hukum
Sudiyana Sudiyana
Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI, DAN IMPLIKASI HUKUMNYA Sudiyana Sudiyana
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2016): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v9i1.1744

Abstract

Abstrak Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmuryang merata materiel dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. DiEra Globalisasi, dimana tercipta satu kesatuan dunia yang bersifat tanpa batas di antara negara(non borderless) telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia di berbagainegara, termasuk Indonesia yang tengah melaksanakan pembangunan nasional. Globalisasidalam bidang ekonomi dipengaruhi oleh sistem ekonomi globalisme (liberal-capiltastic). Bagaimanakah Pengaruh Globalisasi dalam bidang Ekonomi dan bagaimanakahimplikasi hukumnya? baik aspek pembentukan maupun fungsinya. Tulisan ini merupakankajian yuridis normatif, yang menekankan pada analisa terhadap peraturan perundang-udangan yang berkaitan dengan bidang perekonomian. Globalisasi sangat mempengaruhi pembangunan bidang ekonomi, sebab pembangunan ekonomi yang semula mendasarkan pada Pancasila danUUD’45, dengan berasakan kebersamaan dan kekeluargaan telah bergeser ke arah fahamGlobalism yang mendasarkan pada Liberlism dan Individualism. Pengaruh tersebut telahberimplikasi pada pembentukan hukum bidang ekonomi, dimana seluruh peraturan perundangundangan(hukum)dibidangekonomi(HukumEkonomi)telahmendapatpengaruhdarifahamliberalisme/kapitalisme.HukummenjadiberfungsisebagaialatatausaranauntukmengekploitasiSumberDayaAlamdanSumberDayaManusia,gunamendapatkankeuntunganekonomisecaraindividual,denganmengesampingkankepentinganbersamabangsadannegara.Kata kunci: Pembangunan Ekonomi, Globalisasi, Implikasi Hukum
KAJIAN KRITIS TERHADAP TEORI POSITIVISME HUKUM DALAM MENCARI KEADILAN SUBSTANTIF Sudiyana Sudiyana; Suswoto Suswoto
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2018): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v11i1.2225

Abstract

Hukum, pertama-tama tata hukum negara, t ampak dalam teori Positivisme, khususnya Jhon Austin (1790-1859), dengan analitical legal positivism. Jhon Austin yang dikenal sebagai the founding father of legal positivism, bertolak dari kenyataan bahwa terdapat suatu kekuasaan yang memberikan perintah, dan ada pada umumnya orang mentaati perintah-perintah pemerintah. Pandangan positivisme hukum, tidak akan memberikan pelayanan kepada masyarakat, hukum lebih represif. Bagaimanakah kritik terhadap teori positivisme hukum dalammemenuhi keadilan substantif. Permasalahan akan dikaji secara yuridis filosofis dengan menekankan pada analisa terhadap teori-teori hukum dan peraturan perundang-udangan yang berkaitan dengan hukum positif. Kajian kritis positifisme hukum, pembentukan hukum didasarkan pada nilai-nilai yang abstrak, bukan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga hukumnya lebih represif, dan bukan responsive. Hukum tidak fungsional dan tidak pragmatis, Ia hanya melindungi sekelompok warga masyarakat elit, sehingga equality before the law dan rule of law, tidak jalan. Memprioritaskan doktrin kepastian hukum dibandingkan dengan keadilan dan kemanfaatan. Putusan hakim menempatkan keadilan legal formal (Legal justice) prosedural dibandingkan keadilan substantive dan keadilan sosial (social justice).Kata kunci: positivisme hukum, keadilan susbstantif, prakt ik hukum.
Problematika Hukum Dalam Transaksi Elektronik dan Upaya Penyelesaiannya Sudiyana Sudiyana
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2019): Qistie: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v12i2.3136

Abstract

Transaksi elektronik dapat dilakukan secara nasional dan Internasional. Transaksi elektronik dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat, seperti adanya wanprestasi, tidak dilaksanakannya Transaksi secara tepat waktu, cacat pada barang atau obyek transaksi atau tidak sesuai dengan yang sudah disepakati, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Adanya permasalahan atau problematika hukum dalam transaksi elektronik, maka perlu dicari upaya penyelesaiannya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui mengenai sejauhmana problematika hukum dalam Transaksi elektronik itu dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Sebagai penelitian doctrinal, pendekatannya adalah perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Banyak peraturan perundang-undangan yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menyelesaiakan problematika hukum dalam transaksi elektronik, baik hukum umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet Book), Het Herziene Indonesisch (HIR) & Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), maupun hukum khusus seperti Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata Kunci: Problematika Hukum, Upaya Penyelesaiann, Transaksi Elektronik
Pemberdayaan Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia Sudiyana Sudiyana
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (623.119 KB)

Abstract

Peran lembaga arbitrase dirasa belum optimal. Tulisan ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Lembaga Arbitrase dan upaya pemberdayaan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Berdasarkan ada pendekatan yuridis-sosiologis, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peran lembaga arbitrase, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, khususnya arbitrase; budaya litigasi masih dominan di masyarakat; sistem hukum (khususnya substansi hukum) yang masih bersifat fakultatif; serta keberadaan lembaga arbitrase yang terbatas hanya di kota besar saja. Upaya untuk memberdayakan Lembaga arbitrase adalah dengan melakukan pendidikan hukum, khususnya bidang arbitrase; membangun paradigma non-litigasi; membangun (substansi) norma hukum imperatif; serta memperkuat dan memperbanyak lembaga arbitrase.Empowering the Role of Arbitration Institution for Business Dispute Settlement in Indonesia AbstractThe article aims to examine and determine the factors that affect the level of operation in Arbitration Institute and to understand how empowering efforts of arbitration institution in dealing with dispute resolution in Indonesian business. Under the socio-juridical approach, there are several factors which affect the function of arbitration institutions, namely: poor public understanding of the law, particularly on arbitration; litigation culture is still dominant in society; legal system (particularly legal substance) is still voluntary; arbitration institutions are limited in big cities. The efforts to empower arbitration institutions are: conducting legal education, especially in the field of arbitration; building a non-litigation paradigm; construction (substance) imperative legal norms; as well as strengthening and multiplying the arbitration institution. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a7
PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPLIKASI HUKUMNYA Sudiyana - -
Kajian Hukum Vol 1, No 1 (2016): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.338 KB)

Abstract

 Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiel dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  Di Era Globalisasi, dimanatercipta satu kesatuan dunia yang bersifat tanpa batas di antara negara (non borderless) telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia di berbagai negara, termasuk Indonesia yang tengah melaksanakan pembangunan nasional. Globalisasi dalam bidang ekonomi  dipengaruhi oleh sistem ekonomi globalisme (liberal-capiltastic).Bagaimanakah pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi dan bagaimanakah implikasi hukumnya? baik aspek pembentukan maupun fungsinya.  Tulisan ini merupakan kajian yuridis normatif, yang menekankan pada analisa terhadap peraturan perundang-udangan yang berkaitan dengan bidang perekonomian. Globalisasi sangat mempengaruhi pembangunan bidang ekonomi, sebab pembangunan ekonomi yang semula mendasarkan pada Pancasila dan UUD’45, dengan berasaskan kebersamaan dan kekeluargaan telah bergeser ke arah faham Globalism yang mendasarkan pada Liberlism dan Individualism.  Pengaruh tersebut telah berimplikasi pada pembentukan hukum bidang ekonomi, dimana seluruh peraturan perundang-undangan (hukum) di bidang ekonomi (Hukum Ekonomi) telah mendapat pengaruh dari faham liberalisme/kapitalisme. Hukum menjadi berfungsi sebagai alat atau sarana untuk mengekploitasi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia, guna mendapatkan keuntungan ekonomi secara individual, dengan mengesampingkan kepentingan bersama bangsa dan negara.
Legal protection for recipients of fidusians on fidusian guarantee released in the illegal logging crime action Benny Yulianingsih; Sudiyana Sudiyana
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2020): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (592.482 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v4i1.1215

Abstract

This thesis discusses the legal protection of third parties in the recovery of her belongings were confiscated in criminal acts. Third parties owners of goods in a criminal case are often less legal protection to regain possessions associated with crime. Not all laws that ordered the seizure and confiscation of the items related to the crime to protect third parties in acquiring possessions. That prompted this study to determine whether there is legal protection for fiduciary receiver in the recovery of her belongings were confiscated in criminal, how the legal ramifications if the judge in a criminal verdict does not return the goods belonging to third parties and how the criminal justice system is supposed to provide protection to fiduciary receiver. The results concluded that a third parties may be given legal protection and legal consequences by filing a civil lawsuit or intervene before the judge in the case decided that the decision not to take the property of a third parties, and the most important is the legal protection given by judges through decisions that visionary thinking ahead and have the moral courage to do the groundbreaking law, where a statutory provision that is contrary to the public interest, propriety, decency, and humanity, are the values that live in the community, the judge freely and authorized take a decision which is contrary to law article is concerned with a view to achieving truth and justice, so that decisions can be made permanent jurisprudence. 
KAJIAN YURIDIS PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN STADION MANDALA KRIDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Eksy Puji Rahayu; Sudiyana Sudiyana
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 6, No 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.047 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v6i1.1668

Abstract

Abstract Tender conspiracy is the most serious violation in business competition cases and is contrary to economic democracy, because it does not provide equal opportunities for every citizen to participate in the process of producing and marketing goods/services in a healthy, effective, and efficient business climate. In the KPPU's Decision Number 10/KPPU-I/2017 it is stated that, Reported Parties I to Reported Parties IX have been legally and convincingly proven to have conspired to tender in the procurement of construction work for the construction of the Mandala Krida Stadium. At the appeal level, the Sleman District Court handed down Decision Number 19/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Smn which rejected the Petitioners' objection. At the cassation level, the Supreme Court in Decision Number 893 K/Pdt.Sus-KPPU/2020 upheld Decision Number 19/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Smn and Decision Number 10/KPPU-I/2017. The purpose of this study is to find out, examine, and analyze the suitability of KPPU's handling of the case of conspiracy to tender the procurement of construction work for the construction of the Mandala Krida Stadium in the Province of Yogyakarta with the applicable laws and regulations, as well as those that are considered by judges both at the district court and the Supreme Court. in strengthening the KPPU's decision Number 10/KPPU-I/2017. This type of research includes normative legal research, using qualitative descriptive analysis. The results of the study show that the KPPU's handling of case Number 10/KPPU-I/2017 and the judges' considerations at the Sleman District Court and the Supreme Court have been in accordance with what is stipulated in the applicable legal provisions. However, the rule of reason approach used by KPPU in this case is considered inappropriate.
Application of criminal law in dealing with criminal acts against fiduciary guaranteses controlled by third parties in Federal International Finance Yogyakarta Christo Arvian; Sudiyana Sudiyana; Eko Nurhayanto
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2020): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (611.888 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v4i1.1216

Abstract

Along with economic growth, the needs of the community for goods and services are increasing as well as varying. While not all people can meet their needs with cash purchases. This opens up business opportunities for non-bank financial institutions, namely leasing. This thesis explains in full the legal coverage in dealing with criminal fiduciary guarantees against fiduciary guarantees that are controlled by third parties, and implementation or protection  supporting the law of the creditors in dealing with Fiduciary claims against fiduciary guarantees controlled by parties. juridical empirical. Sources of data in this study were obtained from primary data and secondary data. This research uses sociological juridical. Data collected from PT FIF Yogyakarta and library research are then analyzed qualitatively. Research data after it has been conducted using qualitative methods, The research results are  carried out following the Criminal Procedure in Fiduciary Assurance transferred to a third party will be given the following policies: Reporting to Fiduciary parties or supervisors in accordance with article 35 and article 36 of the Law law Number 42 of 1999 so that the second party follows up from the FIF Astra Yogyakarta after the FIF investigates the second party to settle Article 21 paragraph . PT FIF will settle the dispute. First done by giving a reprimand, then sent by giving a letter to the debtor, but if the debtor still does not fulfill it then the creditor takes the next action, namely through non-litigation and litigation method.
Co-Authors Benny Yulianingsih Christo Arvian Eko Nurhayanto Eksy Puji Rahayu Suswoto Suswoto