Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PERILAKU TOXIC DALAM KOMUNIKASI VIRTUAL DI GAME ONLINE MOBILE LEGENDS: BANG BANG PADA MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA: Toxic Behavior in Virtual Communication Onmobile Legends: Bang Bang Online Game in Students of the Faculty of Social And Political Sciences at Muhammadiyah Palangkaraya University Regina Wynalda Abie; Srie Rosmilawati
Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol. 9 No. 1 (2023): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gadgets has become everyone's daily needs, apart from being a communication tool and looking for an information, gadgets are also a tool for seeking entertainment, one of which is playing offline and online games. There are lots of people from children to adults who play online games, one of which is Mobile Legends: Bang Bang, a game that provides this chatting feature is often misused by many people to spread hate during the game, this is called to be toxic behavior. This study uses qualitative research which includes the process of observation, interviews, and documentation targeting students of the Faculty of Social and Political Sciences. This research proves that the phenomenon of toxic behavior occurs when a teammate plays badly and also when a teammate blames one another. This makes emotions unstable and performs toxic behavior in the form of speaking harsh words. In addition, based on the results of research, FISIP students have the characteristics of inconsistency and like to make conflicts during games.
Peran Kehumasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan dalam Meningkatkan Citra Positif pada Masyarakat Siti Rusitah; Srie Rosmilawati
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.941

Abstract

Peran kehumasan (hubungan masyarakat) menjadi sangat penting untuk membangun dan memelihara hubungan yang harmonis antara DPRD dan masyarakat. Peran kehumasan DPRD diatur dalam berbagai regulasi yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan tugas-tugasnya. Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui peran kehumasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif. Penelitianiiinii dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan. Ada pun data primer adalah masyarakat Kabupaten Seruyan, kehumasan & staff Sekretariat DPRD. Sedangkan data sekunder seperti buku, jurnal dan beberapa sumber hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian: Wawancara, Dokumentasi, dan Observasi. Analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan yakni peran kehumasan sangat berperan dalam menciptakan komunikasi yang positif untuk Masyarakat dan dari ke empat kerangka berfikir yang paling dominan adalah peran humas sebagai fasilitator komunikasi karena sebagai alat penghubung antara DPRD dan Masyarakat Hasil Penelitian ini adalah 1) Kehumasan di Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan sebagai penasehat ahli telah cukup menjalankan perannya. Dikarenakan mereka sudah dinilai dan dianggap memiliki pengalaman dan kemampuan yang tinggi untuk dapat membantu mencarikan solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya serta sudah berperan baik dalam menampung ide-ide atau aspirasi yang ditemukan dari permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat. 2) Kehumasan di Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan sebagai Communication Facilitator sudah cukup dalam peran membantu manajemen memahami apa yang diinginkan dan diharapkan publik dalam situasi apapum, menjadi mediator jika terjadi kesalahpahaman, serta sebagai penghubung antara pihak DPRD dengan masyarakatnya agar proses penyampaian informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak DPRD dapat berjalan dengan lancar dan baik maka humas Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan melaksanakan peran humas dengan menyampaikan informasi ke publik internal maupun publik eksternal. 3) Kehumasan di Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan, sebagai fasilitator proses pemecahan masalah telah menjalankan perannya dengan cukup. Tercantum dari hasil wanwacara bahwa humas di Sekretariat DPRD Kabuptaen Seruyan telah membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasehat hingga mengambil tindakan eksekusi dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional dan professional. 4) Kehumasan di Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan sebagai Teknisi Komunikasi sudah cukup secara efektif, dengan alur atau proses kegiatan apa atau media apa yang digunakan untuk mengkomunikasikan suatu informasi kepada masyarakat.
Peranan Komunikasi Vertikal Antara Manajemen dan Teknisi Lapangan Indihome dalam Penanganan Komplain Pelanggan di Muarateweh Barito Utara Purnama Hadi Saputra; Junaidi Junaidi; Srie Rosmilawati
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.433

Abstract

Komunikasi vertikal merupakan faktor penting dalam mendukung koordinasi antara manajemen dan teknisi lapangan sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan penanganan komplain pelanggan pada perusahaan jasa telekomunikasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peranan komunikasi vertikal antara manajemen dan teknisi lapangan layanan IndiHome dalam penanganan komplain pelanggan di Kantor Daerah Telekomunikasi MuaraTeweh, Barito Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi terhadap sembilan informan yang terdiri atas manajer, koordinator layanan, teknisi lapangan, dan pelanggan yang dipilih secara purposif. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi vertikal berperan penting dalam keberhasilan penanganan komplain melalui lima indikator, yaitu keterbukaan komunikasi, kejelasan penyampaian pesan, ketepatan informasi, umpan balik, dan intensitas komunikasi. Kelima indikator tersebut mendukung kelancaran koordinasi, mempercepat penyelesaian gangguan, meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan, serta memberikan kepastian informasi kepada pelanggan. Meskipun demikian, indikator ketepatan informasi ditemukan belum sepenuhnya optimal pada dimensi ketepatan waktu, khususnya dalam penyampaian informasi mengenai estimasi waktu kedatangan teknisi kepada pelanggan. Dengan demikian, komunikasi vertikal yang efektif antara manajemen dan teknisi lapangan menjadi faktor utama dalam mempercepat penyelesaian komplain serta meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan terhadap layanan IndiHome.
STRATEGY OF THE DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS, COPYRIGHT AND STATISTICS OF CENTRAL KALTENG PROVINCE IN DEVELOPING THE INFORMATION COMMUNITY (KIM) Eka Muliyanti; Srie Rosmilawati
International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET) Vol. 4 No. 12 (2025): NOVEMBER
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18764573

Abstract

This study examines the efforts of the Office of Communication, Informatics, Encryption, and Statistics of Central Kalimantan Province in fostering and strengthening Community Information Groups (Kelompok Informasi Masyarakat/KIM) as community-based public communication partners. Using a qualitative approach with a descriptive method, supported by in-depth interviews with key informants namely a Senior Public Relations Officer of the Office of Communication, Informatics, Encryption, and Statistics of Central Kalimantan Province and a KIM activist in Central Kalimantan, the Chairperson of KIM Bintang Jaya Itah this research explores how the provincial government carries out capacity building, institutional development, and improvements in digital infrastructure to enhance KIM performance in disseminating public information. The findings show that government support is manifested through structured training in public communication, digital literacy, and citizen journalism; continuous mentoring in the use of platforms such as kim.id and KIM Digital; and the implementation of tiered coordination involving KIM networks at the provincial, district, sub-district, and village levels. Diskominfosantik has institutional duties and functions in the fields of public communication, informatics, and information dissemination. KIM is one of the strategic programs that serves as an instrument for community-based information empowerment, making this topic relevant to the role of government institutions. Studies related to KIM in Central Kalimantan are still relatively limited; therefore, this research provides a new contribution in the context of developing community information institutions at the regional level. Although various initiatives have been implemented, several challenges remain, such as limited community management capacity among KIM implementers, uneven digital skills, and a relatively high dependence on government facilitation to support operational activities. This study shows that effective collaboration and role-sharing in producing content relevant to local needs are essential. The Office of Communication, Informatics, Encryption, and Statistics of Central Kalimantan Province acts not only as a regulator but also as a facilitator, mentor, and community empowerer in the field of information.Overall, this study concludes that government efforts through the Office of Communication, Informatics, Encryption, and Statistics of Central Kalimantan Province in the development of Community Information Groups (KIM) fall into the effective category and encourage KIM to be more active in producing and disseminating information. In the era of hoaxes and disinformation, the government requires trustworthy community-based information channels, and KIM represents one such solution; however, there are still KIMs that remain inactive in certain regions or districts and therefore require further attention and guidance.